New Policy: Ribka Ajak Papua Manfaatkan Peluang Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045
New Policy – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk membahas kebijakan baru yang diharapkan dapat menjadi titik balik bagi pembangunan Papua. Dalam pertemuan strategis di Jayapura, Jumat (29/5/2026), ia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal untuk mempercepat penerapan new policy yang diusung pemerintah. Ribka menjelaskan bahwa kebijakan ini dirancang agar memastikan setiap sektor di Papua mendapatkan manfaat maksimal dalam memperkuat kesejahteraan masyarakat dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Peran Kebijakan New Policy dalam Percepatan Pembangunan
Kebijakan baru ini menjadi fokus utama dalam konferensi Analisis Papua Strategis Ketiga, yang dihadiri berbagai pemangku kepentingan. Ribka mengatakan, new policy ini tidak hanya mencakup program utama seperti Quick Win, tetapi juga membuka peluang untuk mendorong transformasi ekonomi, sosial, dan budaya di provinsi dengan banyak potensi ini. Ia menegaskan bahwa program MBG, misalnya, merupakan salah satu contoh kebijakan yang bisa berdampak luas dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, sekaligus memperkuat kapasitas daerah.
“Kebijakan new policy ini harus menjadi jembatan bagi pembangunan Papua, bukan sekadar angka di kertas. Maka, kita perlu memastikan semua pihak terlibat dalam merancang dan menerapkan program yang bisa berdampak nyata,” ujarnya. Ribka menyoroti bahwa peluang pembangunan harus digarap dengan strategi yang terukur dan berkelanjutan, agar tidak hanya mencapai hasil jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang.
Persiapan Menghadapi Tantangan dan Peluang
Menurut Ribka, Papua memiliki tantangan utama yang perlu diatasi, termasuk angka kemiskinan yang masih tinggi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di provinsi ini melebihi rata-rata nasional. Kebijakan new policy, menurutnya, menjadi solusi untuk mengubah situasi tersebut melalui peningkatan akses ke pangan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ia menekankan bahwa kebijakan ini harus diimplementasikan dengan kehati-hatian agar tidak menimbulkan ketimpangan baru.
Ribka juga menyoroti peran Otonomi Khusus (Otsus) dalam kebijakan new policy. Ia menyatakan bahwa Otsus perlu diperkuat agar bisa memberikan keleluasaan bagi daerah Papua dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan program prioritas. Kebijakan ini, kata dia, harus dilakukan secara bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, tokoh agama, dan organisasi lokal, agar bisa mempercepat kemajuan di daerah-daerah tertinggal.
Dalam sesi diskusi, Ribka meminta seluruh pihak untuk meningkatkan kerja sama dalam membangun ekosistem yang mendukung new policy. Ia menegaskan bahwa program ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat Papua dalam menciptakan solusi yang adaptif terhadap kebutuhan lokal. “Kita harus siap mengambil peluang ini, karena keterlibatan masyarakat adalah kunci keberhasilannya,” tambahnya.
Kebijakan new policy, menurut Ribka, juga terintegrasi dalam visi nasional Indonesia Emas 2045. Ia menyebut bahwa peluang pembangunan di Papua bisa menjadi pendorong utama dalam mempercepat peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program-program yang diusung perlu dirancang agar tidak hanya menghadirkan manfaat jangka pendek, tetapi juga memberikan dampak struktural yang berkelanjutan. “Indonesia Emas 2045 adalah target yang harus kita kejar bersama, dan Papua punya peran besar dalam mencapainya,” pungkasnya.
Dengan new policy ini, pemerintah berharap Papua bisa menjadi contoh sukses dalam transformasi pembangunan. Ribka menambahkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut tergantung pada keterlibatan semua pihak dan keseriusan dalam mengawal pelaksanaannya. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melibatkan diri dalam proyek-proyek strategis yang diusung, karena keberlanjutan pembangunan tidak mungkin tercapai tanpa partisipasi aktif dari masyarakat.