New Policy: Sony Sonjaya Siap Bongkar Korupsi MBG, Kejagung Cek Bukti

SONY SONJAYA JADI JC UNTUK UNDANGKAN KORUPSI MBG, KEJAGUNG INGATKAN PEMERIKSAAN

New Policy – Dalam new policy terbaru terkait penegakan hukum, Kejaksaan Agung (Kejagung) sedang meninjau surat permohonan Justice Collaborator (JC) yang diajukan oleh Sony Sonjaya, mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional (BGN). New policy ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan efisiensi dalam penyelidikan korupsi terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pihak penyidik telah menerima dokumen tersebut dan sedang melakukan analisis menyeluruh.

“Surat permohonan JC sudah diterima dan sedang diproses,” ujar Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman Nahdi, kepada wartawan pada Rabu (10/6/2026).

Permohonan menjadi JC oleh Sony Sonjaya merupakan langkah strategis untuk memudahkan proses pemeriksaan korupsi MBG. Syarief menjelaskan bahwa penyidik membutuhkan waktu untuk mempelajari dokumen dan mengecek bukti yang telah dikumpulkan. “Kita pelajari dulu, lalu cek bukti yang telah dikumpulkan. Tidak ada jadwal tetap, kita lihat situasinya terus,” tambahnya. New policy ini memungkinkan Sony Sonjaya menjadi saksi atau pelaku yang bekerja sama dengan penyidik, sehingga bisa membantu mengungkap praktik korupsi yang terjadi dalam pengelolaan MBG.

Langkah Sony Sonjaya untuk Kolaborasi Penyelidikan

Sony Sonjaya secara resmi mengajukan permohonan JC pada Senin (8/6/2026) melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Kuasa hukumnya, Krisna Murti, menyatakan bahwa new policy ini bukan untuk menghindar dari masalah hukum, tetapi sebagai bentuk kooperatif dalam mengungkap peran besar yang terlibat dalam MBG. “Kita tidak menghindar dari permasalahan hukum, tapi ingin membongkar peran besar yang terkait program MBG. Ini bentuk komitmen klien kami untuk bekerja sama dengan penyidik,” jelas Krisna. Dengan new policy ini, Sony Sonjaya diberi kesempatan untuk menyediakan informasi yang relevan dan berkontribusi pada penyelidikan yang sedang berlangsung.

Krisna menambahkan bahwa Sony tetap menjalani isolasi selama satu minggu, dan baru bisa bertemu dengan penyidik setelah masa tersebut berakhir. “Surat masuk ke PTSP, kemudian ditandatangani oleh klien kami dan diberikan ke tim,” kata kuasa hukum tersebut. Isolasi ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga integritas dan menghindari kebocoran informasi sebelum pemeriksaan resmi dimulai. New policy yang diterapkan Kejagung ini menunjukkan komitmen untuk transparansi dalam proses hukum, terutama dalam kasus korupsi yang melibatkan lembaga pemerintah.

Konteks Program MBG dan Tantangan Penyelidikan

Program MBG sendiri merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan menyediakan makanan bergizi secara gratis kepada masyarakat yang membutuhkan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, muncul dugaan korupsi terkait distribusi bantuan dan penggunaan dana. New policy yang diusulkan Sony Sonjaya berharap dapat mempercepat proses penyelidikan dengan memastikan semua pihak terlibat memberikan bukti yang jelas.

“Dengan new policy ini, penyidik bisa lebih cepat memverifikasi fakta dan mengungkap siapa saja yang terlibat dalam tindakan korupsi MBG,” tutur Krisna.

Kejaksaan Agung menyatakan bahwa mereka terus memantau progres pemeriksaan dan mengevaluasi kelayakan new policy yang diajukan. “Kita perlu memastikan keterangan yang diberikan sesuai dengan bukti yang ada, agar penyelidikan bisa berjalan secara adil dan akuntabel,” tambah Syarief. New policy ini juga diharapkan menjadi contoh dalam menghadapi kasus korupsi serupa di masa depan, terutama dalam mengintegrasikan pendekatan kolaboratif dengan pelaku yang bersalah.

Sejauh ini, penyidikan terkait MBG telah mengumpulkan sejumlah bukti yang menunjukkan adanya kesalahan administrasi atau penyalahgunaan wewenang. Dengan new policy ini, penyidik berharap Sony Sonjaya dapat menjadi bagian dari sistem untuk memperjelas alur dana dan keterlibatan pihak-pihak terkait. “Klien kami siap memberikan semua informasi yang diperlukan, asalkan prosesnya dilakukan dengan profesional dan tidak ada tekanan,” jelas Krisna. New policy juga memberikan keleluasaan bagi Sony Sonjaya untuk menjelaskan peran serta kontribusinya dalam program tersebut.

Dalam proses ini, Kejagung berperan sebagai pihak yang meninjau keabsahan new policy dan mengecek bukti-bukti yang relevan. “Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua pelaku korupsi MBG diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan secara terbuka,” kata Syarief. New policy tidak hanya mempercepat proses hukum, tetapi juga memberikan ruang bagi pihak-pihak terlibat untuk bekerja sama dan memberikan bukti yang dapat mendukung penyelidikan lebih lanjut.