Kembalinya Prabowo dari Prancis dan Kesepakatan Ekonomi Rp61,25 Triliun
New Policy – Sebagai bagian dari New Policy yang tengah digencarkan, Presiden Prabowo Subianto kembali ke Tanah Air setelah menyelesaikan kunjungan resmi ke Prancis. Pesawat yang membawa pemimpin negara tersebut mendarat di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada hari Sabtu (30/5), pukul 09.50 WIB. Di bandara, Prabowo disambut oleh sejumlah pejabat penting, termasuk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, dan Wakil Panglima TNI Letjen TNI Tandyo Budi Revita. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya New Policy untuk memperkuat keberhasilan ekonomi nasional.
Pencapaian Strategis dalam New Policy
Kunjungan resmi Prabowo ke Prancis berujung pada beberapa pencapaian strategis yang memperkuat hubungan bilateral antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, empat kesepakatan komersial baru ditandatangani, dengan nilai total USD 3,5 miliar atau sekitar Rp61,25 triliun, berdasarkan kurs Rp17.500 per dolar AS. Kesepakatan ini berfokus pada tiga sektor utama, yaitu ketahanan energi, perdagangan, serta kerja sama pertahanan, yang diharapkan menjadi fondasi untuk memperluas kolaborasi ekonomi kedua negara. New Policy ini juga bertujuan mengakomodasi kebutuhan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tantangan global yang semakin kompleks.
Peresmian Forum Bisnis Tingkat Tinggi
Peresmian France–Indonesia High Level Business Council terjadi pada 28 Mei 2026, dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Forum ini bertujuan menyatukan tokoh bisnis dari Indonesia dan Prancis untuk mempererat kerja sama di berbagai bidang strategis. Selama acara, 30 pemimpin perusahaan dan pelaku industri utama dari kedua negara hadir, yang secara keseluruhan memiliki kapitalisasi pasar mencapai USD 1,3 triliun. New Policy juga melibatkan perusahaan-perusahaan besar yang menjadi mitra strategis dalam upaya membangun ekosistem ekonomi yang lebih inklusif.
“Forum ini tidak hanya sebagai tempat pertemuan para pengusaha, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak utama untuk mendorong investasi, perdagangan, dan kerja sama strategis yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara,” kata Rosan dalam pernyataan resmi yang diterbitkan oleh Biro Pers, Media, dan Informasi.
Rosan Roeslani, Menteri Investasi dan Hilirisasi serta Kepala BKPM, menyambut antusias pembentukan dewan bisnis ini. Menurutnya, forum tersebut menjadi titik balik dalam mempererat hubungan ekonomi kedua negara sekaligus membuka peluang investasi dan perdagangan yang saling menguntungkan. Antoine de Saint-Affrique, CEO Danone, dan Anindya Bakrie, Ketua Umum Kadin Indonesia, dipercayakan memimpin dewan bisnis ini bersama. New Policy yang terus berkembang memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra ekonomi global, terutama dalam sektor energi dan pertahanan.
Kerja Sama Energi: Sumber Daya Strategis New Policy
Salah satu kesepakatan paling signifikan dalam New Policy adalah kerja sama energi antara Indonesia dan Prancis. Pemerintah Indonesia berencana mengembangkan proyek pembangkit listrik tenaga surya dan angin yang akan diperkuat oleh teknologi Prancis. Sebagai bagian dari New Policy, kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan ketahanan energi nasional, mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, dan menciptakan lapangan kerja baru. Proyek ini juga akan mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, sesuai dengan prioritas New Policy dalam pembangunan berkelanjutan.
Kerja sama energi tersebut tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga sejumlah perusahaan multinasional. Pada kesempatan ini, perusahaan energi Prancis seperti TotalEnergies dan EDF berkomitmen untuk berinvestasi dalam proyek infrastruktur energi Indonesia. New Policy ini menjadikan kerja sama energi sebagai pilar utama dalam meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia di pasar internasional.
Perdagangan: Dorong Pertumbuhan Ekonomi New Policy
Perdagangan menjadi sektor utama yang dikuasai dalam New Policy. Kesepakatan antara Indonesia dan Prancis mencakup peningkatan ekspor produk pertanian, tekstil, dan manufaktur ke pasar Prancis. Pemerintah Indonesia juga menawarkan dukungan kebijakan tarif yang lebih kompetitif untuk memastikan produk dalam negeri bisa bersaing di luar negeri. New Policy ini mencakup rencana pengembangan kawasan ekonomi khusus di wilayah pesisir Indonesia, yang menjadi tempat prioritas untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan internasional.
Dalam forum bisnis tingkat tinggi, para pelaku industri menyampaikan harapan bahwa New Policy akan memberikan pengaruh besar terhadap ekspor dan investasi. Dengan dukungan Prancis, Indonesia berpeluang memperkuat posisi sebagai produsen dan eksporir utama di kawasan Asia Tenggara. New Policy juga membuka peluang kerja sama dalam sektor logistik dan digital, yang menjadi kunci utama untuk mempercepat transformasi ekonomi.
Pertahanan: Konsolidasi Keamanan dalam New Policy
Kerja sama pertahanan dalam New Policy menjadi poin penting yang dibahas selama kunjungan Prabowo ke Prancis. Kesepakatan ini mencakup transfer teknologi militer, pelatihan personel TNI, serta pengadaan peralatan pertahanan. Dengan dukungan Prancis, Indonesia berharap mampu memperkuat kemampuan pertahanan nasional, terutama dalam menghadapi ancaman keamanan yang semakin dinamis. New Policy ini juga menyasar pengembangan industri pertahanan lokal untuk meminimalkan ketergantungan pada impor senjata.
Pelaksanaan kerja sama pertahanan di bawah New Policy diharapkan mampu meningkatkan daya tarik investasi dari negara-negara lain. Pemerintah Prancis menawarkan bantuan teknis dan finansial untuk mempercepat produksi senjata dan alat pertahanan Indonesia. Selain itu, kolaborasi ini juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan antar bangsa, yang selaras dengan visi New Policy dalam memperkuat hubungan internasional.
Sebagai bagian dari New Policy, kesepakatan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk menjadi mitra strategis global. Pemerintah berharap bahwa kerja sama dengan Prancis akan memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional, khususnya dalam sektor energi, perdagangan, dan pertahanan. New Policy akan terus dijalankan untuk menyesuaikan kebutuhan ekonomi Indonesia di tengah perubahan dinamika pasar global. Dengan perjanjian yang ditandatangani, Indonesia berada di jalur yang lebih kuat dan konsisten untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang.