Eks Ombudsman Yeka Hendra Jadi Tersangka, Kejagung Ungkap Bukti Transfer
New Policy – Jakarta – Badan Pemeriksa Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan Yeka Hendra Fatika (YHF), mantan anggota Lembaga Pemantau Kinerja Kementerian Perdagangan, sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penghalang penyelidikan (obstruction of justice) terkait korupsi dalam pemberian fasilitas ekspor crude palm oil (CPO). Penetapan ini dilakukan pada Senin (25/5/2026) setelah penyidik memperoleh sejumlah bukti, termasuk aliran dana yang digunakan untuk memudahkan transaksi ekspor. Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengungkapkan bahwa bukti-bukti tersebut terdiri dari berbagai bentuk, salah satunya melibatkan rekening yang menjadi salah satu alat bukti utama.
“Bukti alirannya yang kita pegang, rekening, iya. Bentuknya rekening,” kata Syarief kepada awak media di Jakarta.
Menurut Syarief, bukti transfer tersebut diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang terlibat dalam penyelidikan. Ia menjelaskan bahwa keberadaan dana tersebut tidak langsung terkait dengan rekening atas nama Yeka Hendra, melainkan melalui pihak ketiga yang diduga digunakan sebagai penyamaran transaksi. “Rekening orang lain, dengan nominee,” tambah Syarief.
Terlepas dari itu, Syarief menegaskan bahwa bukti-bukti yang ditemukan saat ini masih menjadi bagian dari penyelidikan yang terus berlangsung. Ia menyebutkan bahwa penyidik juga sedang mengeksplorasi kemungkinan penerapan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU), meskipun detail lengkap dari materi penyelidikan belum dapat dibagikan ke publik. “Nanti kita sampaikan, itu materi penyidikan ya,” janji Syarief.
Kasus Korupsi yang Menyeret Tiga Korporasi
Kasus ini berkaitan dengan skandal korupsi yang menyeret tiga korporasi besar, yaitu PT Wilmar Group, PT Musim Mas Group, dan PT Permata Hijau Group. Ketiga perusahaan tersebut sebelumnya diputus bebas dari tuntutan hukum dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Namun, Yeka Hendra Fatika diduga secara aktif memengaruhi penyelidikan dengan mengubah fokus materi laporan Ombudsman dari isu kelangkaan menjadi rekomendasi pencabutan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
Dalam penyelidikan, Yeka Hendra Fatika dianggap mengaburkan identitas korupsi dengan mengalihkan perhatian dari kebijakan ekspor minyak goreng ke sisi lain. Perubahan ini disebut sebagai upaya menghindari proses pemeriksaan yang lebih ketat, terutama terhadap operasional ekspor yang dikaitkan dengan tiga korporasi tersebut. “Penyidik menemukan bukti transfer yang diperkuat dengan keterangan para saksi,” kata Syarief.
Berdasarkan bukti-bukti yang dikumpulkan, Yeka Hendra Fatika diduga menerima dana dari PT Wilmar Group sebagai bentuk kompensasi atas perannya dalam mengubah laporan. Dengan adanya dana tersebut, perusahaan terkait mungkin mendapatkan kemudahan dalam mempercepat proses ekspor minyak goreng. Namun, dugaan keterlibatan dua korporasi lain, yaitu PT Musim Mas Group dan PT Permata Hijau Group, masih dalam penyelidikan lanjutan. “Baru satu (Wilmar),” ujar Syarief sambil menekankan bahwa penyidikan terhadap dua perusahaan lain belum selesai.
DMO dan Peran Yeka Hendra Fatika
Kebijakan DMO, yang merupakan aturan pemerintah untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dalam negeri, jadi menjadi pusat perhatian dalam kasus ini. Yeka Hendra Fatika diduga memanipulasi laporan Ombudsman untuk merekomendasikan pencabutan kebijakan tersebut, yang berdampak langsung pada kelancaran ekspor minyak goreng. Penetapan tersangka ini mengindikasikan bahwa ada indikasi kuat bahwa Yeka Hendra Fatika berperan dalam menghalangi proses hukum yang seharusnya menelusuri kelangkaan minyak goreng.
Syarief Sulaeman Nahdi menjelaskan bahwa bukti-bukti aliran dana ditemukan melalui proses penyelidikan yang memerlukan waktu dan analisis mendalam. Ia menekankan bahwa keberadaan dana tidak hanya sebagai bukti keuangan, tetapi juga memberikan gambaran tentang kepentingan politik atau ekonomi yang mungkin terlibat. “Bukti transfer ada, saksi ada,” terang Syarief, yang menunjukkan bahwa penyidik telah mengumpulkan cukup bukti untuk mengambil tindakan hukum.
Menurut Syarief, aliran dana tersebut terjadi melalui rekening pihak ketiga yang diduga digunakan untuk menyembunyikan transaksi. Penyidik masih menginvestigasi apakah Yeka Hendra Fatika secara langsung terlibat dalam proses transfer atau hanya menjadi pihak yang diduga menerima manfaat dari kebijakan yang diubah. Dalam konteks ini, Yeka Hendra Fatika dianggap sebagai pihak yang memiliki pengaruh dalam menyusun rekomendasi kebijakan, sehingga bisa berdampak pada kelangsungan ekspor minyak goreng.
Proses Penyelidikan dan Perspektif Hukum
Penyelidikan terhadap Yeka Hendra Fatika terus berjalan, dengan fokus pada upaya menghalangi penyelidikan korupsi yang sebelumnya menjerat tiga korporasi. Syarief menegaskan bahwa tindakan Yeka Hendra Fatika tidak hanya berdampak pada proses hukum internal Ombudsman, tetapi juga memengaruhi kebijakan pemerintah yang mengatur distribusi minyak goreng. “Dugaan perbuatan itu membuat rekomendasi DMO menjadi lebih mudah untuk dicabut,” jelas Syarief.
Dalam kasus ini, Yeka Hendra Fatika dianggap mengubah narasi penyelidikan agar kepentingan ekspor bisa lebih terpenuhi. Kejaksaan Agung menetapkan dia sebagai tersangka karena menemukan bukti kuat bahwa ia terlibat dalam permainan dana untuk memuluskan rekomendasi tersebut. Penyidikan terhadap dugaan TPPU juga dianggap sebagai bagian dari penyelidikan yang kompleks, dengan berbagai saksi dan dokumen yang harus diperiksa.
Menurut Syarief, aliran dana yang ditemukan dalam kasus ini menunjukkan bahwa Yeka Hendra Fatika memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak eksternal. Ia memaparkan bahwa kejaksaan sedang menginvestigasi apakah dana tersebut mengalir langsung ke rekening Yeka Hendra Fatika atau melalui jalur yang tersembunyi. Penyidik juga sedang mempelajari kemungkinan peran pihak-pihak lain dalam mempercepat proses pencabutan kebijakan DMO.
Dengan ditetapkannya Yeka Hendra Fatika sebagai tersangka, kasus ini menjadi lebih serius. Kejaksaan Agung menegaskan bahwa langkah tersebut diambil setelah bukti-bukti yang memadai terkumpul, termasuk bukti transaksi dan keterangan para saksi. Dalam konteks ini, Yeka Hendra Fatika bisa menjadi pelaku utama dalam penghalang penyelidikan yang dianggap merugikan negara dan masyarakat yang mengalami kelangkaan minyak goreng.
Proses penyelidikan ini diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai bagaimana kebijakan DMO diubah. Dengan adanya bukti transfer dan rekening pihak ket