Main Agenda: Kapolri Siapkan Aturan Profesional Sipil Bisa Isi Jabatan di Polri

Kapolri Usulkan Aturan Profesional Sipil Bisa Isi Jabatan di Polri

Main Agenda – Untuk meningkatkan profesionalisme dalam tata kelola kepolisian, Main Agenda kebijakan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo mengusulkan perubahan dalam Undang-Undang Kepolisian (UU Polri) agar profesional sipil dapat mengisi sejumlah jabatan nonoperasional di Korps Bhayangkara. Rencana ini diharapkan menjadi bagian dari Main Agenda reformasi institusi kepolisian yang sedang dijalankan pemerintah, dengan tujuan memperkuat kinerja dan keterbukaan dalam pengelolaan sumber daya manusia. Usulan tersebut menjadi perhatian publik karena dianggap bisa mengubah dinamika jabatan di lingkungan Polri.

Upaya Membuka Peluang Kolaborasi

Usulan Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia, menjadi awal dari perubahan ini. Ia mengatakan bahwa profesional sipil dari bidang administrasi, keuangan, hukum, dan teknologi dapat memberikan kontribusi strategis bagi kepolisian. Menurut Pigai, Main Agenda ini sejalan dengan prinsip demokratisasi pemerintahan, di mana partisipasi dari berbagai sektor masyarakat bisa memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan. Kapolri Listyo Sigit Prabowo menyambut baik usulan tersebut dan menegaskan bahwa Polri akan mengatur mekanisme penempatan melalui peraturan pemerintah atau presiden.

“Main Agenda revisi UU Polri bertujuan menciptakan keseimbangan antara profesional kepolisian dan sipil, terutama di jabatan nonoperasional. Saya yakin ini akan meningkatkan efisiensi dan kualitas manajemen di lingkungan Polri,” jelas Listyo dalam rapat koordinasi di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara, pada Rabu (10/6/2026).

Kebijakan ini diharapkan bisa mengurangi beban personel polisi yang secara tradisional menduduki posisi administratif dan kebijakan. Dengan adanya profesional sipil, Polri bisa fokus pada tugas operasional seperti penegakan hukum dan pengamanan. Listyo juga menekankan bahwa kebijakan ini tidak mengurangi keberadaan anggota Polri di instansi sipil, tetapi lebih mengarah pada penguasaan fungsi oleh kalangan yang lebih sesuai.

Manfaat dan Tantangan Kebijakan

Menurut analisis dari para ahli, Main Agenda pengakuan profesional sipil di Polri memiliki potensi untuk mempercepat proses modernisasi. Profesional dari luar kepolisian, seperti ahli hukum, ekonom, atau manajer SDM, bisa membawa perspektif baru yang membantu pengelolaan anggaran, peningkatan kualitas layanan, dan penerapan teknologi di lingkungan kepolisian. Pigai menilai kebijakan ini juga bisa meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan nasional.

“Main Agenda ini tidak hanya menambah jumlah tenaga di Polri, tetapi juga memastikan keahlian spesifik yang dibutuhkan. Profesional sipil bisa menjadi mitra strategis dalam kebijakan jangka panjang,” tambah Pigai dalam wawancara eksklusif dengan Liputan6.com, Jumat (5/6).

Tantangan utama dari kebijakan ini adalah menghindari konflik kepentingan. Para profesional sipil yang diangkat ke Polri harus dipastikan memiliki integritas dan keahlian yang memadai. Selain itu, ada kekhawatiran bahwa kebijakan ini bisa mengurangi keterlibatan anggota polisi di sektor sipil, yang selama ini menjadi bagian dari komunikasi dan kolaborasi dengan pemerintah. Meski demikian, Kapolri optimis kebijakan ini akan menjadi bagian dari Main Agenda reformasi yang lebih luas.

Perubahan dalam UU Polri ini juga diharapkan bisa menjadi contoh bagi lembaga-lembaga lain di Indonesia. Main Agenda keterbukaan dan transparansi dalam perekrutan tenaga tidak hanya memperkuat kredibilitas Polri, tetapi juga menciptakan ruang bagi inovasi. Pigai menyebutkan bahwa ada kajian lebih lanjut yang akan dilakukan sebelum aturan ini diimplementasikan secara penuh, agar tidak ada kekurangan dalam pelaksanaannya.

Di sisi lain, kebijakan ini mendapat dukungan dari sejumlah organisasi profesi. Mereka menilai Main Agenda penempatan profesional sipil bisa membantu Polri dalam menghadapi tantangan di era digitalisasi. Dengan adanya tenaga yang lebih ahli di bidang manajemen, pengambilan keputusan dalam organisasi bisa lebih efektif. Pigai juga menyoroti pentingnya keseimbangan antara profesional polisi dan sipil dalam menjaga kesinambungan tugas.