Jaga Stabilitas dan Pemerataan Ekonomi, Mendagri Dorong Kepala Daerah se-Sulawesi Perkuat Sinergitas
Main Agenda – Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan Silaturahmi dan Arahan Bersama antara Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sabtu (30/5/2026). Di sana, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memberikan penekanan pada pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga kestabilan wilayah. Ia menyatakan bahwa sinergi yang kuat antara kedua pihak adalah kunci dalam memastikan berbagai aspek seperti politik, kemanan, dan sosial tetap terjaga, yang selanjutnya akan mendukung pembangunan ekonomi secara lebih merata.
Pentingnya Sinergi dalam Penjagaan Stabilitas Wilayah
Dalam pidatonya, Mendagri menekankan bahwa kekompakan antara pemerintah pusat dan daerah dapat mengoptimalkan pelaksanaan program-program nasional maupun daerah. Ia mencontohkan bahwa masalah keamanan atau isu lainnya bisa segera diatasi dengan efektif bila semua pihak bekerja sama tanpa hambatan. “Segala permasalahan bisa terselesaikan dengan baik kalau ada keselarasan dalam kerja,” ujarnya. Menurutnya, keberhasilan menjaga kestabilan tidak hanya bergantung pada pemerintah pusat, tetapi juga pada peran aktif kepala daerah serta seluruh elemen Forkopimda.
“Keamanan perlu dirawat. Kesehatan enggak datang tiba-tiba, keamanan enggak datang tiba-tiba, betapa mahalnya sehat setelah kita sakit, betapa mahalnya aman setelah tidak aman,” tegas Mendagri.
Menyinggung letak strategis Sulawesi, Mendagri mengatakan bahwa wilayah ini berperan sebagai penghubung antara Indonesia bagian barat dan timur. Selain itu, daerah tersebut juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang menjadi potensi pembangunan. “Karena itu, sinergi antarlembaga pemerintahan harus ditingkatkan, agar semua program pembangunan dapat berjalan lancar,” lanjutnya.
Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Mencegah Konflik
Dalam upaya mencegah gangguan sosial, Mendagri menyarankan penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di setiap daerah. Forum ini, menurutnya, telah terbukti efektif dalam mengelola perbedaan agama dan mencegah konflik yang berpotensi merusak harmoni masyarakat. “FKUB tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga instrumen untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya kerukunan,” tuturnya.
“Keberhasilan FKUB sangat bergantung pada dukungan kepala daerah, terutama melalui alokasi anggaran yang memadai. Ini penting agar forum tersebut dapat menjalankan fungsi komunikasi kepada umat agama masing-masing,” jelas Mendagri.
Menurutnya, pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa konflik berlatar belakang agama bisa merusak kondisi sosial secara signifikan. Dengan mengaktifkan FKUB, kepala daerah diharapkan dapat menjadi penengah yang mampu memperkuat kepercayaan antarumat beragama. “FKUB menjadi penyangga penting, terutama saat terjadi gejolak di masyarakat,” tambahnya.
Inisiatif Deteksi Dini Konflik Sosial
Mendagri juga mengingatkan pentingnya aktivasi Tim Penanganan Konflik Sosial (TPKS) sebagai mekanisme antisipasi dini. Ia menegaskan bahwa konflik sosial tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan selalu terdapat tanda-tanda yang bisa dideteksi sebelum memicu kerusuhan. “Setiap gejolak pasti melalui proses, sehingga perlu segera dihentikan dan dicegah agar tidak pecah,” ujarnya.
Dalam konteks ini, TPKS dianggap sebagai bagian vital dari strategi pemerintah daerah dalam menangani masalah sosial. Dengan memperkuat keterlibatan tim ini, kepala daerah bisa lebih cepat merespons isu yang mungkin mengarah ke ketegangan. Mendagri mengingatkan bahwa tugas penjagaan keamanan tidak hanya berada di tangan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara Forkopimda dan masyarakat setempat.
“Tidak pernah ada kerusuhan yang terjadi seketika, tapi pasti melalui proses. Nah di tengah proses itu harus dihentikan, dicegah supaya tidak pecah,” jelas Mendagri.
Kepala daerah diminta untuk mengambil peran aktif dalam membangun komunikasi dua arah dengan Forkopimda. Ia menekankan bahwa kesinambungan hubungan ini bisa mempercepat pengambilan keputusan terkait isu keamanan dan sosial. Selain itu, Mendagri juga mengingatkan pentingnya penguatan koordinasi dalam menjawab tantangan ekonomi yang beragam di seluruh Sulawesi.
Partisipasi Menteri dan Pemimpin Daerah
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pemimpin daerah, termasuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, serta Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti. Enam gubernur dari Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Toloa serta para bupati dan wali kota turut hadir. Hadirnya mereka menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas dan percepatan pembangunan.
Dalam diskusi, Mendagri menyebutkan bahwa peran pemerintah daerah tidak bisa dipisahkan dari keberhasilan nasional. “Kepala daerah harus menjadi pelaku utama dalam memperkuat sinergi dengan lembaga pusat,” ujarnya. Ia berharap kegiatan seperti ini bisa menjadi platform untuk mempererat hubungan antarlembaga dan menjawab tantangan yang dihadapi daerah secara bersama.
Komitmen bersama ini juga berdampak pada upaya pemerataan ekonomi. Mendagri menekankan bahwa stabilitas politik dan kemanan adalah dasar dari keberhasilan perekonomian. “Sulawesi memiliki potensi besar, tetapi keberhasilannya bergantung pada kolaborasi yang solid antara pemerintah pusat dan daerah,” pungkasnya. Dengan memperkuat sinergi, ia optimis bahwa Sulawesi bisa menjadi contoh dalam menciptakan kondisi yang aman, sehat, dan progresif.