3.084 Sekolah Terdampak Bencana di Sumatra Direvitalisasi
Main Agenda – Bencana alam yang melanda berbagai daerah di Pulau Sumatra sejak tahun 2023 telah menimbulkan kerusakan serius pada infrastruktur pendidikan. Dalam upaya memulihkan kondisi tersebut, pemerintah telah mengambil langkah-langkah konkrit melalui program revitalisasi sekolah. Menurut data yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada 12 Mei 2026, jumlah sekolah yang terkena dampak bencana mencapai 4.992 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.084 sekolah telah mendapatkan bantuan revitalisasi, yang menjadi fokus utama pemerintah dan DPR dalam menangani situasi pascabencana.
Koordinasi Pemulihan Pasca Bencana
Dalam rapat koordinasi yang digelar di DPR RI, Jakarta, pada Senin (25/5/2026), pemerintah menunjukkan komitmen serius untuk mempercepat pemulihan pendidikan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI) Muhammad Qodari menyampaikan bahwa pertemuan tersebut dihadiri oleh berbagai stakeholder untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tepat sasaran. “Rapat ini menunjukkan perhatian besar dari Presiden, pemerintah, serta DPR terhadap kondisi sekolah yang rusak akibat bencana,” jelas Qodari dalam konferensi pers setelah pertemuan tersebut.
“Rapat koordinasi ini merupakan perhatian yang besar dari Bapak Presiden, dari pemerintah dan DPR RI terhadap bencana yang terjadi di Sumatra,” kata dia.
Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri dan juga Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, menjelaskan bahwa program revitalisasi sekolah tidak hanya mencakup perbaikan fisik bangunan, tetapi juga melibatkan rencana pengadaan alat dan fasilitas pendidikan. Ia menegaskan bahwa sekitar 3.084 sekolah telah menerima bantuan dari pemerintah pusat, sementara ratusan unit lainnya masih dalam proses perencanaan.
Progres Revitalisasi dan Anggaran
Menurut Tito, selama tahun 2026, Kementerian Dikdasmen telah mengeluarkan dana sebesar Rp 2 triliun untuk mempercepat rehabilitasi. “Dana yang sudah dicairkan mencapai angka dua triliun rupiah, dengan sisa sekitar Rp 1,8 hingga 1,9 triliun,” tambahnya. Anggaran ini dirancang untuk menutupi biaya renovasi, pemasangan fasilitas sementara, serta peningkatan kualitas bangunan agar lebih tahan bencana. Tito menekankan bahwa dana tersebut dikelola secara transparan dan dipantau langsung oleh tim khusus.
Pemulihan pendidikan menjadi prioritas karena banyak siswa terpaksa mengalami gangguan pembelajaran akibat kerusakan sekolah. Beberapa daerah seperti Aceh, Sumatra Barat, dan Jambi, yang paling parah terkena dampak gempa dan banjir, menjadi target utama revitalisasi. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kolaborasi dengan pihak daerah untuk memastikan penyaluran bantuan sesuai kebutuhan masing-masing sekolah.
“Anggaran yang sudah dikeluarkan Kementerian Dikdasmen Rp 2 triliun yang sudah dicairkan. Masih ada lagi kira-kira Rp 1,8 sampai Rp 1,9 triliun,” ungkap Tito.
Kerja Sama dan Tantangan dalam Pemulihan
Tito menjelaskan bahwa revitalisasi sekolah dilakukan secara bertahap, dengan membagi tugas antar instansi. “Kemendikdasmen bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk organisasi internasional, untuk memastikan proyek selesai tepat waktu,” katanya. Proses ini melibatkan pemantauan berkala, pengecekan kelayakan bangunan, serta pengaturan penggunaan fasilitas darurat sementara. Meski progres telah signifikan, Tito mengakui masih ada tantangan dalam pengadaan material dan perizinan di beberapa daerah.
Dalam beberapa wilayah, proses belajar mengajar tetap berjalan meski dengan fasilitas yang dibuat darurat. Sementara itu, di kawasan rawan bencana, sekolah-sekolah diharapkan dapat direlokasi ke lokasi yang lebih aman. Tito menyampaikan bahwa pemerintah sedang menyiapkan rencana lokasi relokasi dan memastikan kebutuhan infrastruktur pendukung sudah terpenuhi. “Dari 4.922 sekolah yang rusak, sebagian besar sudah dapat beroperasi kembali, tetapi beberapa masih menggunakan tenda sebagai sementara,” jelas Tito.
“Dari 4.922 sekolah, ada beberapa sekolah yang ada di tenda, terutama di daerah merah yang diharap relokasi,” ungkap dia.
Infrastruktur Lain yang Masih Membutuhkan Perbaikan
Kerusakan tidak hanya terbatas pada sekolah, tetapi juga melibatkan infrastruktur pendukung seperti jembatan, jalan, dan kantor dinas pendidikan. Tito menyebut bahwa sejumlah jembatan yang rusak berat masih dalam proses perbaikan, sehingga memperlambat akses logistik ke daerah terpencil. “Meski begitu, kondisi umum di sebagian besar wilayah sudah membaik, dan kegiatan belajar mengajar bisa berlangsung secara normal,” katanya.
Pemerintah juga mengalokasikan dana tambahan untuk menangani permasalahan infrastruktur yang belum terselesaikan. Kemendikdasmen berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran dengan memprioritaskan sekolah yang paling membutuhkan. “Kita sedang mengevaluasi kebutuhan masing-masing daerah agar bantuan tepat sasaran,” kata Tito. Ia menambahkan bahwa pengawasan oleh pihak eksternal, seperti lembaga audit independen, juga dilakukan untuk memastikan kualitas pekerjaan.
Langkah-Langkah Masa Depan
Sebagai bagian dari upaya mempercepat pemulihan, pemerintah menargetkan sekitar 1.000 sekolah yang belum direvitalisasi akan diperbaiki dalam waktu 6 bulan ke depan. Tito menyebut bahwa tim teknis telah mengidentifikasi titik-titik kritis yang membutuh