Latest Program: Pembongkaran Skema Pembajakan Digital di Situs Web
Latest Program – Liputan6.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membongkar skema pembajakan digital yang semakin merajalela melalui situs web. Dalam laporan terbaru yang dirilis pada 20 Mei 2026, ditemukan 9.250 kasus pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berhasil ditangani selama periode Oktober 2024 hingga Mei 2026. Meski jumlahnya lebih sedikit dibandingkan kejahatan perjudian online, dampaknya terhadap pertumbuhan sektor kreatif nasional sangat signifikan. Latest Program ini menjadi titik balik dalam upaya melindungi karya digital dari pemalsuan dan penggunaan ilegal.
Kasus Pembajakan Digital Terkonsentrasi di Situs Web
Analisis menunjukkan bahwa situs web independen menjadi sarang utama pembajakan digital. Dari total 9.250 kasus, sebanyak 9.103 di antaranya terjadi di platform luar biasa yang tidak terawasi. Sementara itu, platform media sosial hanya menyumbang 147 kasus karena memiliki sistem pelaporan yang lebih ketat. Pemerintah menegaskan bahwa 98% pelanggaran HKI terjadi di situs web, sehingga menjadi fokus utama dalam Latest Program mereka.
“Latest Program ini mengungkapkan bahwa 98% dari pelanggaran HKI berlangsung di situs web. Ini membentuk ancaman serius bagi industri kreatif. Strategi AVISI akan berfokus pada pendekatan ‘Follow the Money’ dengan melibatkan penyedia pembayaran dan pengiklan untuk memutus pendapatan situs ilegal,” ujar Elvira Lestari Cahyaningrum, Sekretaris Jenderal Asosiasi Video Streaming Indonesia (AVISI).
Dalam rangka memperkuat tindakan preventif, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) memperkenalkan sistem crawling otomatis untuk memantau konten yang mencurigakan. Teknologi ini membantu mengidentifikasi situs web yang menyebarkan karya digital secara gratis tanpa izin. Selain itu, pemerintah juga menggalakkan kolaborasi dengan penyedia layanan internet untuk mempercepat pemutusan akses terhadap situs yang terbukti melakukan pembajakan.
Perkembangan Skema Pembajakan Digital di Masa Depan
Pola pembajakan digital semakin terstruktur dan masif, terutama melalui situs web yang terus bermunculan dengan domain baru. Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Digital Kominfo, Alexander Sabar, ini mengancam pertumbuhan ekonomi kreatif. “Pembajakan digital tidak hanya merusak hak kreatif, tetapi juga mengurangi daya saing produk lokal di pasar internasional,” tambahnya.
Kasus-kasus dalam Latest Program menunjukkan bahwa pelaku pembajakan sering kali menggunakan metode berjenjang, seperti mengupload konten ilegal ke situs web terlebih dahulu, lalu mengalirkannya ke platform lain. Sistem ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk menindaknya. Kominfo berencana menerapkan regulasi lebih ketat, termasuk peraturan mengenai tata kelola domain dan akun pembayaran yang terkait dengan situs ilegal.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah berhasil menangani 4.422.519 konten negatif melalui tindakan digital. Dengan Latest Program ini, upaya tersebut akan ditingkatkan melalui kombinasi teknologi dan regulasi. Avisi mengingatkan bahwa perlindungan karya kreatif merupakan kunci untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan digital dan keadilan bagi pelaku kreatif.