Latest Program: Pemprov DKI Bantah Matikan CCTV Saat Demo Mahasiswa
Pemprov DKI Jakarta Tolak Tudingan Matikan CCTV Saat Demo Mahasiswa Latest Program – Jakarta, Liputan6.com – Aksi unjuk rasa mahasiswa dari Sudirman menuju
Pemprov DKI Jakarta Tolak Tudingan Matikan CCTV Saat Demo Mahasiswa
Latest Program – Jakarta, Liputan6.com – Aksi unjuk rasa mahasiswa dari Sudirman menuju Bundaran HI pada Jumat, 12 Juni 2026, menimbulkan perhatian terhadap sejumlah kamera pengawas di area Jakarta Pusat. Sejumlah pengguna media sosial mengeluhkan bahwa tayangan CCTV tidak tersedia selama aksi berlangsung. Namun, Pemprov DKI Jakarta membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa sistem CCTV tetap aktif dan tidak terganggu selama puncak kegiatan. Pernyataan ini disampaikan dalam rangkaian upaya untuk menjelaskan situasi yang disebut-sebut sebagai tindakan penghambatan informasi oleh pihak berwenang.
Pernyataan dari Staf Khusus Gubernur
Chico Hakim, Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, menjelaskan bahwa CCTV milik Pemprov DKI tidak dimatikan saat aksi berlangsung. “Saya tadi menghubungi Kadiskominfo, kita memiliki sepuluh kamera, semua masih aktif. Mungkin terasa lambat karena banyak pengguna yang mengakses secara bersamaan,” ujarnya, dikutip Sabtu (13/6/2026). Ia menegaskan bahwa tidak ada kebijakan untuk mematikan CCTV di sekitar lokasi aksi, meski ada penyesuaian teknis untuk mengurangi beban sistem selama puncak trafik.
Menurut Chico, gangguan akses yang dirasakan masyarakat kemungkinan disebabkan oleh kepadatan pengguna saat ini. Ia menyatakan bahwa tidak ada kebijakan untuk mematikan CCTV di sekitar lokasi aksi. Namun, ia tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian teknis untuk mengurangi beban sistem selama puncak trafik. Pernyataan ini menjadi bagian dari respons resmi Pemprov DKI dalam Latest Program terkini.
Analisis Teknis dan Penyebab Gangguan
Pemprov DKI Jakarta menegaskan bahwa sistem CCTV memiliki kapasitas yang cukup untuk menangani kebutuhan pengguna. Namun, kepadatan akses selama aksi mahasiswa menyebabkan keterlambatan dalam pemrosesan data. Chico Hakim menjelaskan bahwa penyesuaian teknis seperti penurunan resolusi atau pengaturan prioritas pengguna mungkin diterapkan untuk memastikan ketersediaan layanan bagi kebutuhan utama, seperti pengawasan keamanan.
Sebagai bagian dari Latest Program, tim teknis Pemprov DKI Jakarta juga mengungkapkan bahwa CCTV di wilayah tersebut tidak pernah dimatikan secara total. “Meski ada gangguan sementara, seluruh kamera tetap bekerja. Kami sedang melakukan pengecekan intensif untuk menemukan solusi,” tambah Chico. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi selama aksi massa.
Di sisi lain, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol. Budi Hermanto, mengungkapkan bahwa pihaknya berkoordinasi erat dengan Pemprov DKI Jakarta untuk memastikan layanan CCTV berjalan optimal. “Jadi jamming yang dinyatakan tidak ada. Karena memang karena kepadatan anggota termasuk seluruh masyarakat aktivitas beberapa memang sinyal kita pun rata-rata sudah susah,” jelas Budi, Jumat (12/6/2026).
Reaksi Masyarakat dan Perbandingan Daerah
Banyak warganet di media sosial mengeluhkan kegagalan akses CCTV selama aksi. Akun @corneliusvito di Threads menyoroti perbedaan kondisi antara Jakarta Pusat dan daerah MT Haryono, di mana kamera di lokasi kedua tetap nyala. “Jakarta Pusat CCTV mati, terlampir contoh MT Haryono yang CCTV-nya nyala. Stay Safe!,” tulis akun tersebut. Reaksi ini memicu diskusi lebih lanjut tentang efektivitas pengawasan di area tertentu.
Salah satu perwakilan dari Pemprov DKI Jakarta menjelaskan bahwa kegagalan akses CCTV adalah kejadian sementara yang terjadi akibat beban tinggi selama aksi. “Kami sedang menginvestigasi penyebab pasti, termasuk kemungkinan gangguan jaringan atau sinyal,” tambahnya. Dalam konteks Latest Program, ini menjadi referensi penting dalam mengupas dinamika penggunaan teknologi pengawasan selama kegiatan sosial.
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6. Informasi terbaru seputar Latest Program terus diperbarui untuk menjaga keterbukaan dan akurasi data. Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya berkomitmen untuk memberikan penjelasan yang jelas dan menghindari kesan manipulasi informasi.
