Latest Program: Pembelaan dan Kekecewaan Nadiem Makarim

Pembelaan dan Kekecewaan Nadiem Makarim

Latest Program – Di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (2/6/2026), mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim memberikan pembelaan terhadap dugaan korupsi terkait pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM). Sidang ini dihadiri oleh keluarga, penggemar, serta sejumlah tokoh publik. Nadiem tampil dalam pakaian jaket ojek online generasi awal, didampingi oleh istrinya, Franka Franklin. Sebelum memulai pembelaan, ia sempat memeluk kedua orang tuanya sebelum duduk di kursi terdakwa.

Penjelasan tentang Bukti yang Diberikan

Nadiem menegaskan bahwa ia membawa bukti yang diperlukan untuk membantah tuduhan yang diarahkan kepadanya. Ia menjelaskan bahwa bukti paling kuat adalah chat pribadi dengan Ibam, salah satu anggota tim teknis, pada Agustus 2020. Chat tersebut terjadi dua bulan setelah tim teknis memutuskan untuk menggunakan Chrome OS sebagai sistem operasi. “Dalam percakapan itu, saya justru menyarankan agar opsi Windows juga dipertimbangkan,” katanya.

“Bukti terkuat adalah chat pribadi saya dengan Ibam pada Agustus 2020, dua bulan setelah tim teknis memutuskan Chrome OS. Saya menginginkan semua sekolah memiliki laptop, bukan hanya Chromebook. Alhamdulillah, semua bukti chat ini tercatat jelas,” ujarnya.

Dalam sambungan pembelaannya, Nadiem juga menyoroti adanya ketidakjelasan dalam dakwaan. Ia menunjukkan bahwa tidak ada bukti komunikasi atau kesepakatan antara dirinya dengan para terdakwa lain. “Dakwaan menyebut saya bersekongkol dengan terdakwa lain untuk meloloskan spesifikasi Chrome OS. Namun, bukti untuk persekongkolan ini belum terbukti. Mulyatshah dan Sri Wahyuningsih adalah direktur, dua tingkat di bawah jabatan menteri, dan saya tidak pernah mengenal mereka secara pribadi,” tambahnya.

Pembelaan terhadap Konsultan yang Dituduh

Nadiem juga membela mantan konsultan Kemendikbudristek, Ibrahim Arief atau yang dikenal sebagai Ibam, yang divonis hukuman empat tahun penjara. Ia menyoroti adanya dissenting opinion dari dua hakim yang menginginkan Ibam dibebaskan. “Hakim yang berselisih pendapat menyatakan bahwa Ibam tidak salah. Ini adalah sinyal kuat kepada masyarakat bahwa kasus ini perlu dipertimbangkan kembali dan dicek ulang,” kata Nadiem.

Ia menekankan bahwa kebijakan pemerintah dalam memilih Chrome OS yang gratis berdampak positif bagi keuangan negara. “Kebijakan ini justru menghemat pengeluaran negara. Tidak ada bukti yang menunjukkan keuntungan pribadi dari keputusan tersebut,” ujarnya.

Kritik terhadap Narasi Kejahatan Kerah Putih

Dalam pembelaannya, Nadiem juga mengkritik narasi jaksa yang menyebut kasusnya sebagai kejahatan kerah putih. “Saya merasa kecewa karena tidak ada bukti konkrit mengenai keuntungan pribadi yang diperoleh dari proyek ini. Narasi ‘white collar crime’ terdengar seperti penyesatan,” terangnya.

“Karena tidak ada bukti keuntungan pribadi, saya sangat sedih dengan narasi baru yang diperkenalkan. ‘White Collar Crime’ atau kejahatan kerah putih. Saya dituduh terlalu cerdas untuk melakukan korupsi yang kelihatan di permukaan,” ujar Nadiem.

Nadiem menambahkan bahwa korupsi dalam kasus ini sulit terlihat karena penyamaran yang dilakukan. “Sampai saya dan jaksa sendiri pun tidak tahu modus korupsi tersebut,” lanjutnya.

Penghematan Anggaran dan Tuntutan Uang Pengganti

Nadiem juga mempertanyakan tuntutan uang pengganti sebesar Rp 5,6 triliun yang dibebankan kepadanya. “Yang saya tidak pahami adalah mengapa tuntutan ini tiga kali lipat dari kerugian negara yang didakwakan BPKP, yaitu Rp 2,1 triliun,” kata Nadiem.

“Uang pengganti harus dibuktikan adanya aliran dana langsung dari negara. Sudah dibuktikan bahwa tidak ada sepeser pun dana negara yang masuk ke rekening pribadi saya atau GoTo,” jelasnya.

Menurut Nadiem, keputusan untuk memilih Chromebook justru memberikan manfaat besar bagi negara. “Majelis Hakim yang terhormat, kebijakan memilih Chrome OS gratis justru menghemat anggaran sebesar Rp 3,9 triliun,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa angka ini jauh lebih besar dibandingkan kerugian yang didakwakan.

Refleksi Pribadi tentang Jabatan Menteri

Di luar aspek hukum, Nadiem juga menyampaikan refleksi tentang perannya sebagai menteri. Ia mengakui bahwa keputusan meninggalkan Gojek untuk memasuki pemerintahan menjadi sorotan publik. “Beberapa orang menilai salah satu keputusan saya adalah meninggalkan Gojek karena nyaman di sana,” kata Nadiem.

“Banyak yang berkomentar sejak kasus ini dimulai, ‘Salah Nadiem cuma satu: mau menjadi menteri padahal sudah nyaman di Gojek,’” ujarnya.

Nadiem mengatakan bahwa keputusannya memasuki dunia pemerintahan berdasarkan keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan pendidikan. Ia menegaskan bahwa ia tidak pernah memperkirakan ada konflik kepentingan dalam proyek tersebut. “Saya berharap masyarakat mengerti bahwa tujuan saya adalah mengoptimalkan pengadaan perangkat pendidikan,” tutupnya.