Latest Program: Bongkar Pasang Pimpinan BGN saat Kasus Jual Beli Titik SPPG Bergulir

Bongkar Pasang Pimpinan BGN saat Kasus Jual Beli Titik SPPG Bergulir

Latest Program – Presiden Prabowo Subianto memutuskan melakukan perombakan struktur pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam rangka menyesuaikan kinerja organisasi setelah ditemukannya indikasi kecurangan dalam penyaluran titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Langkah ini menimbulkan perhatian publik, terutama karena kasus jual beli SPPG yang terungkap beberapa waktu belakangan. Prabowo mencopot Dadan Hindayana dari jabatan ketua BGN, serta Lodewyk Pusung dan Sony Sonjaya dari posisi wakil ketua. Pergantian ini diumumkan dalam sebuah pernyataan resmi yang diungkapkan di Jakarta, Selasa (2/6/2026). Kursi ketua BGN kini diisi oleh Nanik S Deyang, sementara Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono menjadi wakil ketua baru.

Evaluasi dan Penyesuaian

Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, keputusan pemecatan Dadan Hindayana dan dua wakil ketuanya diambil setelah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap program MBG (Makanan Berat Gizi) selama sekitar satu setengah tahun. “Tentunya selama satu setengah tahun melakukan monitoring dan evaluasi banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi bahan pertimbangan bapak presiden untuk melakukan pergantian ini. Dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera diperbaiki,” jelas Prasetyo dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (2/6/2026). Ia menegaskan bahwa temuan-temuan selama proses evaluasi menjadi dasar untuk mengganti pemimpin BGN.

“Semua sedang dalam proses audit internal itu adalah bagian dari monitoring terus menerus yang kita lakukan karena kita memang menghendaki BGN dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya,” kata Prasetyo dalam kesempatan tersebut.

Prasetyo menyoroti masalah kedisiplinan dalam penerapan SOP (standar operasional prosedur), serta tata kelola organisasi BGN yang dinilai kurang optimal. Selain itu, kualitas makanan yang ditetapkan BGN juga jadi sorotan. “Catatan yang ditemukan di antaranya terkait kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola organisasi, hingga menjaga kualitas makanan yang telah ditetapkan oleh BGN,” tambahnya. Ia menegaskan bahwa hasil evaluasi ini dianggap penting dalam menentukan perubahan struktur kepengurusan BGN.

Kasus Penipuan Titik SPPG

Praktik jual beli titik SPPG terungkap setelah adanya laporan dari masyarakat yang menjadi korban penipuan. Sejauh ini, pihak kepolisian telah menerima setidaknya 20 laporan terkait dugaan korupsi ini. Dari laporan yang masuk, kasus penipuan sudah teridentifikasi di dua daerah, yakni Batam dan Jawa Barat. Dalam kasus Batam, polisi sedang menyelidiki dugaan penjualan dua titik SPPG senilai Rp 400 juta. Sementara di Jawa Barat, kerugian ditaksir mencapai Rp 1,9 miliar dari 21 orang korban yang melaporkan kejadian tersebut.

“Sampai ada bukti transfernya kepada si A judulnya untuk SPPG di sini ada ID-nya,” kata Sony Sonjaya, saat masih menjabat sebagai wakil kepala BGN, dalam wawancara dengan wartawan di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2026).

Menurut Sony, kasus jual beli titik SPPG tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga berbentuk sindikat yang terorganisir. Ia menjelaskan bahwa ada keterlibatan kelompok tertentu yang secara aktif terlibat dalam praktik penipuan ini. “Saya pegang bukti-bukti. Bukan hanya orang-orang tidak dikenal, ada orang juga yang satu organisasi. Ini sedang saya perdalam. Satu organisasi keterlibatannya apa,” ujarnya. Penelusuran lebih lanjut oleh BGN dan Polri menunjukkan adanya skema manipulasi yang terstruktur, dengan pelaku berpura-pura sebagai orang dekat pejabat untuk menawarkan jasa pendaftaran SPPG dengan imbalan uang.

Modus penipuan tersebut dilakukan dengan cara pelaku mengaku dekat dengan pejabat BGN, lalu meminta dana dari korban untuk mendapatkan akses ke titik SPPG. “Koordinasi dengan Satgas MBG Polri dan juga tadi berkomunikasi dengan Bareskrim, ngobrol-ngobrol dengan Pak Direktur Pidana Umum berkaitan dengan banyaknya laporan pada beberapa daerah yang para pelapor tersebut merupakan korban penipuan dari pihak-pihak yang mengaku orang dekat dengan pejabat BGN atau bahkan mungkin mengaku sebagai pejabat BGN,” terang Sony. Dari hasil penyelidikan, BGN menyatakan bahwa kasus ini bersifat sistematis, bukan hanya kejadian acak.

Langkah Pemerintah untuk Memperkuat Tata Kelola

Dalam menyikapi kasus ini, pemerintah melakukan audit internal di BGN sebagai bagian dari upaya pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga tersebut. “Semua sedang dalam proses audit internal itu adalah bagian dari monitoring terus menerus yang kita lakukan karena kita memang menghendaki BGN dapat menjalankan tugas dan fungsinya sebaik-baiknya,” kata Prasetyo dalam konferensi pers sebelumnya. Ia menegaskan bahwa BGN memiliki peran penting dalam mendukung agenda pemerintah, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Untuk itu, organisasi ini diharapkan memiliki tata kelola yang kuat serta kebijakan yang transparan.

Prasetyo juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas sektor dan kepekaan organisasi terhadap standar operasional yang diterapkan. “Tugas ini tentu menuntut tata kelola yang kuat, koordinasi lintas sektor yang efektif serta kepemimpinan yang mampu memastikan seluruh program dapat berjalan tepat sasaran, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas,” tutur dia. Dengan pergantian pejabat, pemerintah berharap BGN mampu memperbaiki sistem pengelolaan programnya dan mengembalikan kepercayaan publik.

Kasus jual beli titik SPPG yang terungkap menunjukkan adanya celah dalam pengawasan pemerintah. BGN sendiri mengakui bahwa ada penyimpangan yang terjadi, dan laporan dari masyarakat menjadi bukti kuat untuk menyelidiki lebih lanjut. Selain itu, keterlibatan kelompok dalam organisasi juga menjadi sorotan, menunjukkan bahwa kecurangan tidak hanya terjadi pada individu, tetapi juga bersifat sistemik. Dengan adanya audit internal dan perombakan struktur, pemerintah mencoba mengatasi masalah ini secara menyeluruh.

Kepala BGN yang baru, Nanik S Deyang, bersama wakil ketuanya, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono, telah diberikan tugas untuk memperkuat sistem pengawasan dan transparansi. Mereka diharapkan mampu mengatasi masalah yang muncul, serta memastikan program MBG berjalan sesuai target. Penyesuaian ini juga menjadi momentum untuk mengganti tata kelola BGN yang dianggap kurang efektif, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih profesional. Pemecatan Dadan dan dua wakil