Latest Program: Anggaran Mulai Cair, Pemulihan Pascabencana Sumatera Dipercepat

Anggaran Mulai Cair, Pemulihan Pascabencana Sumatera Dipercepat

Latest Program – Realisasi dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, serta Sumatera Barat semakin menunjukkan kecepatan. Pemerintah pusat telah menyalurkan alokasi anggaran ke sejumlah kementerian dan lembaga, yang menjadi dasar untuk mendorong percepatan program pemulihan permanen. Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera aktif memastikan koordinasi antar-sektor agar manfaat dana cepat dirasakan masyarakat.

Dari 11 Juni 2026, Kementerian Keuangan telah menyalurkan dana ke beberapa instansi strategis, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sosial, dan Badan Pusat Statistik (BPS). Alokasi ini mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan layanan dasar, serta penguatan tata kelola pemerintahan di wilayah yang terkena dampak bencana hidrometeorologi. Program pemulihan berjalan terpadu berdasarkan Rencana Induk (Renduk) PRRP Sumatera 2026–2028, yang dirancang untuk membangun kembali daerah secara lebih tangguh.

Percepatan Pelaksanaan Berdasarkan Renduk

Dokumen Renduk PRRP Sumatera, ditetapkan melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2026, menjadi pedoman utama bagi pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemulihan mencakup pembangunan hunian tetap, pemulihan layanan pendidikan dan kesehatan, serta peningkatan kapasitas ekonomi warga terdampak. Satgas berharap seluruh agenda bisa terealisasi optimal selama periode 2026–2028.

“Alhamdulillah, anggaran yang telah cair kita dorong agar cepat dilaksanakan. Bagi K/L yang belum menerima, kita ajukan ke Kemenkeu dan percepat proses penyaluran,” ujar Ketua Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, dalam pernyataannya, Jumat (12/6/2026).

Tito menegaskan bahwa kecepatan penyaluran dana tidak cukup, tetapi harus diiringi percepatan tindakan di lapangan. Koordinasi antar-sektor dan penyelarasan kebutuhan program menjadi kunci untuk menghindari penundaan akibat keterlambatan administrasi. Upaya ini sejalan dengan mandat Renduk yang menempatkan pemulihan sebagai proyek lintas departemen.

Satgas terus memastikan proses penganggaran berjalan lancar. Lembaga yang masih dalam tahap persiapan diminta mengajukan kebutuhan secara cepat agar program tidak terganggu. Pemulihan pascabencana, menurut Tito, harus berkelanjutan dan inklusif, melibatkan kerja sama pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, serta masyarakat.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6.