Key Strategy: Wamendagri Wiyagus Tekankan Penguatan Demokrasi Dukung Pembangunan Menuju Indonesia Emas 2045
Key Strategy – Strategi Utama – Dalam acara peluncuran Evaluasi Nasional Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diadakan di Ballroom Hotel Horison Ultima Sentraland, Kota Semarang, Jawa Tengah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus menegaskan bahwa penguatan demokrasi adalah salah satu Key Strategy utama dalam mendorong progres pembangunan nasional. Ia menjelaskan bahwa IDI, sebagai alat evaluasi kualitas demokrasi daerah, menjadi pilar penting dalam mengukur kemajuan sistem pemerintahan yang inklusif dan partisipatif.
Peran Daerah dalam Membangun Demokrasi yang Kuat
Wiyagus menyoroti keterlibatan aktif daerah sebagai pelaku utama dalam meraih kualitas demokrasi yang baik. Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Jawa Timur berhasil mencatatkan nilai IDI yang tinggi, menunjukkan komitmen mereka dalam menerapkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat. Dengan Key Strategy ini, pemerintah daerah diharapkan menjadi motor penggerak utama dalam menyediakan pelayanan yang lebih efektif dan menjawab kebutuhan warga.
“Kita perlu memastikan bahwa demokrasi yang kita bangun tidak hanya berupa prosedur formal, tetapi benar-benar berdampak pada kehidupan nyata rakyat,” ujar Wiyagus.
Ia menjelaskan bahwa demokrasi yang berkualitas akan menciptakan kesejahteraan yang merata, mengurangi kesenjangan sosial, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Dengan demikian, Key Strategy dalam penguatan demokrasi menjadi kunci untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.
Kontribusi IDI pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
IDI tidak hanya sebagai indikator, tetapi juga sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam pembangunan daerah. Wiyagus menyebutkan bahwa program ini sudah terintegrasi ke dalam RPJMN dan RPJPN 2025–2045, serta menjadi acuan dalam mengevaluasi kemajuan Key Strategy penguatan demokrasi. Dengan data yang akurat, IDI membantu mempercepat perbaikan kebijakan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Key Strategy ini perlu diterapkan secara konsisten agar pembangunan tidak hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan keterlibatan rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Wiyagus juga menyampaikan bahwa penguatan demokrasi harus berjalan paralel dengan upaya meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga pemerintah daerah, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan lembaga kependudukan.
“Dengan Key Strategy yang tepat, daerah bisa menjadi garda terdepan dalam menyejahterakan rakyat,” kata Wiyagus. Ia menambahkan bahwa daerah dengan demokrasi kuat akan lebih mampu menghadapi tantangan global dan lokal, seperti perubahan iklim, migrasi, serta kompetisi global. Penguatan demokrasi, menurutnya, adalah jaminan bahwa proyek-proyek pembangunan akan berjalan sesuai harapan masyarakat.
Sebagai contoh, dalam IDI Tahun 2025, daerah dengan indikator demokrasi yang baik telah mampu menunjukkan hasil yang signifikan dalam pelayanan publik dan partisipasi warga. Dengan Key Strategy ini, pemerintah pusat dan daerah bisa bekerja sama lebih erat untuk menekan penyimpangan kebijakan dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan anggaran. Selain itu, IDI juga menjadi sarana untuk memantau efektivitas Key Strategy penguatan demokrasi secara berkala dan berkelanjutan.