Key Strategy: Suara Hati dan Keresahan Guru Terdampak MBG

Suara Hati dan Keresahan Guru Terdampak MBG

Key Strategy, Jakarta – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diinisiasi dalam kebijakan Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu key strategy utama dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak Indonesia. Diterapkan secara resmi sejak 6 Januari 2025, inisiatif ini diharapkan bisa memberikan akses makanan bergizi yang merata. Namun, di balik manfaat yang ditawarkan, MBG juga membawa tantangan serius bagi para guru, terutama PPPK dan honorer, yang kini merasa kekhawatiran terhadap penghasilan dan kondisi kerja mereka. Fakta ini muncul dalam sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026, di mana pemohon menyampaikan keluhan mengenai pengalihan MBG ke anggaran pendidikan yang mengganggu stabilitas mata pencaharian pendidik.

Implementasi MBG dan Tantangan dalam Pendidikan

Key Strategy – Implementasi MBG sejatinya bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif lembaga pendidikan dalam menyukseskan program kesehatan nasional. Namun, di lapangan, program ini menimbulkan berbagai hambatan. Guru-guru yang biasanya fokus pada proses belajar mengajar kini diwajibkan mengelola distribusi makanan, mulai dari persiapan, pengawasan, hingga pencatatan. Hal ini memicu kelelahan dan tekanan tambahan, terutama bagi guru yang tidak memiliki sumber daya cukup untuk menangani tugas baru tersebut.

“Seringkali, kami diminta untuk mengawasi penyaluran MBG selama jam pelajaran, sehingga mengganggu waktu belajar siswa dan membuat beban kerja kami meningkat,” ungkap Iman Zanatul Haeri, seorang guru dan pemohon dalam Perkara Nomor 52/PUU-XXIV/2026.

Keresahan yang Terus Mengemuka

Key Strategy – Dalam survei yang dilakukan oleh Iman terhadap 239 guru honorer dan PPPK paruh waktu, terungkap bahwa sekitar 70% dari peserta mengeluhkan pengurangan gaji dan fasilitas pendidikan. Di beberapa daerah, seperti Tuban, terdapat 39 guru PPPK yang kontraknya diputus setelah MBG diterapkan. Di Cianjur, Jawa Barat, gaji guru paruh waktu mencapai Rp 300 ribu per bulan, sedangkan di Sumedang, jumlahnya turun hingga Rp 50 ribu setelah dikurangi iuran BPJS. Di Langkat, Sumatera Utara, dan Blitar, gaji PPPK paruh waktu bahkan mencapai Rp 500.000 per bulan, yang menurut para guru terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

“Kami merasa frustrasi karena key strategy MBG justru membuat kesejahteraan guru menjadi prioritas yang terabaikan,” tambah Iman, dalam persidangan yang berlangsung Senin (15/6/2026).

Key Strategy – Selain keterlambatan pembayaran gaji, para guru juga mengeluhkan penundaan pencairan tunjangan profesi. Beberapa mengatakan bahwa mereka harus mengeluarkan dana pribadi untuk memenuhi kebutuhan makanan di luar MBG, terutama saat anggaran belum teralisasi sepenuhnya. Di luar masalah finansial, keresahan juga terlihat dari penurunan kualitas interaksi antara guru dan siswa. “Beberapa responden bahkan belum menerima gaji sejak dilantik bulan Desember 2025, sehingga mereka kesulitan memenuhi kebutuhan pribadi,” jelas Iman.

Program MBG: Apa yang Diharapkan dan Kebutuhan Nyata Guru

Key Strategy – Dalam konsep awalnya, MBG diharapkan bisa mengurangi beban keluarga miskin dengan menyediakan bantuan pangan. Namun, pembagian tugas dalam program ini tidak sepenuhnya terencana. Guru-guru dianggap sebagai pihak yang paling terdampak, karena mereka ditugaskan mengawasi distribusi dan distribusi makanan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah key strategy MBG benar-benar mencakup kebutuhan nyata para pendidik atau justru menambah beban mereka.

“Kami yakin MBG adalah key strategy yang baik untuk anak-anak, tetapi harus disertai dukungan keuangan yang memadai bagi guru,” kata Iman, sambil menunjukkan data yang menunjukkan penurunan penghasilan rata-rata sebesar 40% bagi sebagian besar peserta survei.

Respons dari Pihak Terkait

Key Strategy – Dalam beberapa hari terakhir, pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengakui adanya keluhan dari guru. Mereka menyatakan akan mengevaluasi proses pengalihan MBG ke anggaran pendidikan. Namun, banyak guru tetap merasa tidak puas karena perubahan ini belum mencerminkan keadilan bagi mereka. “Kami menunggu kebijakan yang lebih transparan, agar key strategy MBG tidak hanya berfokus pada anak tetapi juga mencakup kesejahteraan pendidik,” ujar salah satu guru yang juga pemohon dalam perkara tersebut.

Key Strategy – Keluhan para guru juga mencakup kekhawatiran terhadap kestabilan posisi kerja. Dalam beberapa daerah, pengangkatan PPPK paruh waktu terlihat berkurang karena ketidakpastian anggaran. Hal ini memicu pertanyaan apakah program MBG akan memberikan keuntungan jangka panjang atau justru mempercepat pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal. “Jika tidak ada solusi, banyak guru yang akan keluar dari dunia pendidikan,” kata Iman.

Keresahan yang Menyebar

Key Strategy – Keresahan para guru terhadap MBG terus menyebar, bahkan mencapai level nasional. Banyak dari mereka menyatakan bahwa program ini telah mengganggu konsentrasi dalam proses belajar mengajar. “Saat makanan MBG masuk ke kelas, waktu belajar siswa berkurang, dan guru terpaksa mengalokasikan waktu untuk mengawasi distribusi,” papar seorang guru dari Jawa Tengah. Dampak ini tidak hanya terasa bagi guru tetapi juga mengurangi kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Key Strategy – Untuk meningkatkan kualitas program, para pemohon mengusulkan perubahan dalam pengalihan anggaran MBG. Mereka menyarankan agar dana program tetap dipisahkan dari anggaran pendidikan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan guru. “Jika dana MBG tidak dianggarkan secara mandiri, maka key strategy ini akan terus menimbulkan masalah di sektor pendidikan,” imbuh Iman, yang juga mengingatkan bahwa kebijakan ini perlu dipertimbangkan secara lebih matang sebelum dilaksanakan.

Key Strategy – Saat ini, masih banyak guru yang berusaha mempertahankan posisi kerjanya dengan mengikuti program MBG. Namun, tantangan besar masih terasa, terutama dalam hal pengelolaan waktu dan keuangan. Dengan adanya penyesuaian key strategy yang lebih inklusif, diharapkan masalah ini bisa teratasi. Jika tidak, keresahan terhadap MBG akan terus berlanjut dan memengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia.