Key Issue: Kekeringan Landa Kabupaten Bekasi, Ribuan KK Terdampak

Kekeringan Menghimpit Warga Kabupaten Bekasi, 2.416 KK Butuh Bantuan

Key Issue – Kekeringan menjadi permasalahan utama yang menghimpit masyarakat Kabupaten Bekasi, khususnya di tiga kecamatan yang mengalami kesulitan akses air bersih. Sejak musim kemarau 2026 memasuki tahap kritis, BPBD Kabupaten Bekasi melaporkan bahwa hingga pertengahan Juli, lebih dari dua ribu kepala keluarga (KK) terkena dampak serius. Kondisi ini memicu perhatian Palang Merah Indonesia (PMI) yang segera melakukan upaya distribusi air untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari warga. Key Issue ini tidak hanya mengancam ketersediaan air, tetapi juga mempengaruhi sektor pertanian dan kehidupan sehari-hari masyarakat.

Pendistribusian Air Bersih Dilakukan Secara Terkoordinasi

PMI Kabupaten Bekasi memulai pendistribusian air bersih dari 24 Juni hingga 17 Juli 2026, dengan total 250 ribu liter yang diberikan kepada 17.490 warga di Kecamatan Cibarusah dan Bojongmangu. Dalam satu hari, yaitu Sabtu (18/7/2026), organisasi tersebut menyalurkan tambahan 20 ribu liter untuk Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, yang merupakan wilayah prioritas. Air tersebut dibagikan ke empat hingga lima desa dengan kebutuhan mendesak. Key Issue ini mengharuskan PMI terus memantau kebutuhan warga dan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan pasokan tetap stabil.

“Kami berkomitmen menyediakan akses air bersih bagi masyarakat yang terdampak,” tutur Akhmad Kosasih, Ketua PMI Kabupaten Bekasi, seperti dilansir Antara.

Dalam upaya penanganan, PMI juga bekerja sama dengan relawan SIBAT yang aktif mengumpulkan data dan mengirimkan laporan kebutuhan setiap hari. Relawan tersebut menjalankan tugas berkoordinasi dengan BPBD dan pemerintah desa, sehingga distribusi dapat dilakukan secara tepat waktu. Key Issue ini juga menyebabkan warga memprioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan vital, seperti minum dan memasak, sementara kegiatan sehari-hari harus disesuaikan.

Wilayah Terdampak dan Penyebab Krisis Air

Kondisi kekeringan di Kabupaten Bekasi didominasi oleh wilayah seperti Desa Ridogalih, Kecamatan Cibarusah, serta Desa Nagasari (Kecamatan Serang Baru) dan Sukamukti, Sukabungah, Medal Krisna, serta Karang Indah (Kecamatan Bojongmangu). Berdasarkan informasi dari Kepala Markas PMI, Meyliany, kekeringan terjadi karena faktor-faktor geografis, seperti curah hujan rendah dan tanah yang kurang mampu menyerap air. Key Issue ini memperparah situasi karena infrastruktur perpipaan masih belum merata di beberapa daerah, sehingga warga terpaksa mengandalkan sumur dan sumber air lain.

“Desa Ridogalih dipilih sebagai prioritas karena setiap tahun menghadapi krisis air. Faktor seperti curah hujan rendah, tanah kurang mampu menyerap air, dan jaringan perpipaan yang belum merata berkontribusi pada situasi ini,” tambah Meyliany, Kepala Markas PMI Kabupaten Bekasi.

BPBD Kabupaten Bekasi telah mengumumkan status darurat bencana kekeringan melalui Keputusan Bupati Bekasi Nomor 100.3.3.2/Kep.477-BPBD/2026. Dalam keputusan ini, pemerintah daerah menegaskan bahwa bantuan akan diberikan hingga 30 September 2026. Key Issue ini menuntut kerja sama antara pemerintah, PMI, dan masyarakat dalam mengelola sumber daya air secara optimal. Pemerintah desa juga turut berperan aktif dalam memastikan distribusi air berjalan lancar.

Warga Terdampak Berupaya Adaptasi

Kebutuhan air yang meningkat membuat warga Desa Ridogalih dan wilayah lainnya terpaksa mengadopsi strategi adaptasi. Neim Susanto, warga setempat, menyebutkan bahwa sumur di wilayahnya mulai kering, sehingga warga harus meminta bantuan PMI untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Biasanya kami mengambil air dari sumur setelah pulang kerja, tapi sekarang kebutuhan harus dipenuhi dengan bantuan PMI,” ujarnya. Key Issue ini juga mengakibatkan perubahan rutinitas sehari-hari, termasuk penggunaan air yang lebih hemat dan pengelolaan sampah untuk mengurangi pemborosan.

“Relawan SIBAT aktif memantau kebutuhan air warga. Mereka segera berkoordinasi dengan kami saat persediaan air menipis,” jelas Akhmad.

Iyas, warga Desa Ridogalih, menambahkan bahwa air bantuan juga digunakan untuk kebutuhan ternak. “Selain keperluan sehari-hari, air ini sangat penting bagi sapi-sapi kami yang membantu kerja di ladang,” katanya. Dengan bantuan dari PMI, warga mampu mempertahankan produksi pertanian dan memenuhi kebutuhan pangan, meski tetap harus menghadapi tantangan dalam menyusun kebijakan penggunaan air. Key Issue ini menjadi pelajaran berharga bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

Kebakuan darurat kekeringan di Kabupaten Bekasi berdampak signifikan pada ekonomi lokal dan kesehatan masyarakat. Puluhan ribu warga yang terdampak harus mengalihkan penggunaan air untuk keperluan kritis, sementara aktivitas sosial dan ekonomi terganggu. Dengan pendistribusian air bersih yang terus berlangsung hingga akhir September 2026, PMI berharap dapat membantu masyarakat mengatasi Key Issue ini sambil menunggu musim hujan tiba. Dukungan dari pemerintah setempat dan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan penanganan krisis air. Key Issue ini juga mendorong kolaborasi antarinstansi dan meningkatkan kesiapan menghadapi bencana alam serupa di masa depan.