Key Discussion: Kemendagri Minta Kepala Daerah Galakkan Gerakan Tanam Cabai untuk Kendalikan Harga

Kemendagri Dorong Kepala Daerah Tingkatkan Produksi Cabai untuk Cegah Inflasi

Key Discussion – Jakarta, Liputan6.com – Dalam upaya menekan kenaikan harga cabai yang membebani masyarakat, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengajak seluruh kepala daerah untuk segera memperkuat gerakan tanam cabai di wilayahnya. Langkah ini dianggap kritis untuk menjamin pasokan yang lebih stabil dan mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah. Dalam rapat koordinasi terkait, Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menekankan bahwa peningkatan produksi lokal adalah solusi utama menghadapi tekanan inflasi.

Peran Kepala Daerah dalam Stabilisasi Harga Cabai

“Kalau kita hanya mengandalkan hasil perkebunan cabai merah 80 persen untuk sambal botolan dan saset, distribusi antarkota tidak cukup mengatasi kenaikan harga,” jelas Tomsi dalam Key Discussion di Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang berlangsung secara hybrid di Jakarta, Senin (8/6/2026). Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepala daerah perlu berperan aktif dalam Key Discussion mengenai strategi tanam cabai.

Menurut laporan Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026, cabai merah menjadi penyumbang inflasi terbesar dalam kelompok komoditas makanan, minuman, dan tembakau, dengan andil mencapai 0,08 persen. Kenaikan harga cabai hingga 25,64 persen berdampak signifikan pada daya beli masyarakat, terutama di daerah dengan konsumsi tinggi. Oleh karena itu, Key Discussion mengenai peningkatan produksi lokal dianggap sebagai langkah mendesak untuk mengurangi risiko krisis harga.

Respons Pemda dan Upaya Kolaborasi

Dalam Key Discussion, Tomsi menyoroti bahwa industri pengolahan cabai, yang menyerap sebagian besar hasil produksi, berkontribusi pada kenaikan harga. Hal ini membuat pasokan cabai untuk kebutuhan konsumsi masyarakat semakin terbatas. Untuk mengatasi hal ini, ia menekankan perlunya aksi proaktif dari Pemda, terutama di daerah penghasil cabai utama, dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Key Discussion juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara berbagai lembaga pemerintah dan swasta.

Rapat koordinasi tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Badan Pangan Nasional, Kantor Staf Presiden, BPS, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kejaksaan Agung, Satgas Pangan Polri, TNI, Perum Bulog, serta jajaran Pemda. Semua peserta hadir baik secara langsung maupun virtual untuk menyusun rencana kerja bersama. Dalam Key Discussion, beberapa rencana seperti peningkatan subsidi pupuk dan bantuan teknis pertanian disebut sebagai langkah konkret untuk mendukung petani.

Tomsi menambahkan bahwa masyarakat kabupaten/kota adalah kelompok utama pemakan cabai, sehingga kepala daerah bertanggung jawab penuh dalam memastikan pasokan yang cukup. Ia menyarankan agar daerah-daerah tersebut melakukan Key Discussion internal untuk menyesuaikan kebijakan tanam cabai dengan kebutuhan lokal. Hal ini diharapkan dapat mengurangi fluktuasi harga yang terjadi akibat ketergantungan pada pasokan nasional.

“Key Discussion ini menjadi momentum penting untuk menyatukan visi semua pihak. Dengan komitmen bersama, kita bisa memastikan kebutuhan cabai masyarakat terpenuhi secara stabil,” ujarnya. Pernyataan ini memperkuat gagasan bahwa Key Discussion harus menjadi landasan untuk kebijakan pertanian yang lebih terencana.

Dalam Key Discussion, Pemda juga diminta meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui program kesadaran konsumsi cabai. Selain itu, dikemukakan perlunya penguatan rantai pasok melalui pengembangan infrastruktur logistik dan penyederhanaan prosedur distribusi. Dengan integrasi antara produksi, pengolahan, dan distribusi, inflasi yang dipicu oleh cabai bisa diatasi secara lebih efektif. Seluruh peserta rapat sepakat bahwa Key Discussion ini menjadi awal dari upaya sistematis untuk menstabilkan harga cabai dalam jangka panjang.