Key Discussion: Jadi Penasihat Presiden, Said Iqbal Beberkan 3 Fokus Utama Kawal Nasib Buruh
Key Discussion: Said Iqbal Pemaparan Tiga Fokus Utama Kawal Nasib Buruh Key Discussion menjadi topik utama dalam pembicaraan terkini terkait upaya pemerintah
Key Discussion: Said Iqbal Pemaparan Tiga Fokus Utama Kawal Nasib Buruh
Key Discussion menjadi topik utama dalam pembicaraan terkini terkait upaya pemerintah untuk memastikan kesejahteraan buruh. Said Iqbal, yang dilantik sebagai Penasihat Presiden dalam bidang ketenagakerjaan, mengungkapkan empat poin penting yang akan menjadi fokus utama dalam mengawal nasib pekerja Indonesia. Dalam pidatonya setelah pelantikan di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/6/2026), ia menekankan pentingnya kebijakan yang menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dengan perlindungan bagi lapisan masyarakat yang rentan.
Tiga Aspek Utama dalam Penanganan Kesejahteraan Buruh
Said Iqbal menyebutkan tiga aspek kritis yang menjadi prioritas kebijakan dalam Key Discussion. Pertama, kepastian pekerjaan yang mencakup upaya memperkuat perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha serta memastikan perlindungan hukum yang adil. Kedua, penghasilan tetap yang ditujukan untuk menyeimbangkan peningkatan upah layak dengan kondisi inflasi dan kenaikan biaya hidup. Ketiga, perlindungan sosial yang mencakup peningkatan akses ke layanan kesehatan, asuransi pensiun, dan bantuan sosial bagi keluarga pekerja.
“Key Discussion ini menitikberatkan pada keadilan distribusi. Jika ekonomi tumbuh, kita harus memastikan bahwa keuntungan itu tidak hanya dinikmati oleh segelintir pihak, tetapi merata ke seluruh lapisan masyarakat,” ujar Said Iqbal.
Implementasi Kebijakan untuk Mewujudkan Kesejahteraan Buruh
Dalam Key Discussion, Said Iqbal menggarisbawahi kebutuhan pemerintah untuk mengintegrasikan kebijakan ketenagakerjaan dengan program pembangunan nasional. Ia menambahkan bahwa fokus pada kepastian pekerjaan akan diperkuat dengan pelaksanaan reformasi sistem tenaga kerja, termasuk penghapusan ketimpangan kontrak kerja dan peningkatan kesadaran buruh tentang hak-hak mereka. “Kebijakan ini harus didukung oleh regulasi yang jelas dan transparan agar bisa berjalan efektif,” kata Said.
“Penting untuk melibatkan para pemangku kepentingan seperti serikat buruh, pengusaha, dan lembaga swadaya masyarakat dalam Key Discussion. Diskusi yang melibatkan berbagai pihak akan menciptakan solusi yang lebih inklusif,” tambahnya.
Dalam rangka mewujudkan penghasilan tetap yang adil, Said Iqbal menyoroti kebutuhan revisi kebijakan upah minimum yang disesuaikan dengan tingkat inflasi dan tingkat keterampilan pekerja. Ia juga menekankan pentingnya memperkuat institusi seperti Badan Penelitian dan Pengembangan Ketenagakerjaan (BPPK) untuk menghasilkan data yang akurat dan rekomendasi kebijakan yang berbasis bukti. “Setiap keputusan dalam Key Discussion harus didasari analisis yang mendalam dan berkelanjutan,” jelasnya.
Perlindungan sosial menjadi aspek ketiga yang tidak kalah penting. Said Iqbal menyoroti kebutuhan pemerintah untuk menambah cakupan program jaminan sosial, terutama bagi pekerja informal yang belum tercover oleh sistem asuransi sosial. “Buruh yang bekerja di sektor informal sering kali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan atau pendapatan tetap. Ini harus menjadi prioritas dalam Key Discussion,” tegasnya.
“Key Discussion tidak hanya tentang target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang bagaimana memastikan bahwa setiap perusahaan yang berkembang memberikan kontribusi yang seimbang kepada masyarakat. Ini adalah keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan keadilan sosial,” papar Said.
Menurut Said Iqbal, pelantikan sebagai Penasihat Presiden akan memperkuat kebijakan kesejahteraan buruh dalam jangka panjang. Ia berharap kebijakan yang diusulkan dalam Key Discussion bisa menjadi acuan untuk reformasi struktural dalam sistem ketenagakerjaan. “Saya akan berupaya membuat Key Discussion menjadi ruang diskusi yang produktif dan berkelanjutan, sehingga masyarakat buruh bisa mendapatkan manfaat yang maksimal dari pembangunan ekonomi,” tutupnya.
