Kejagung Siapkan Tiga Instrumen Hukum Tangani Kebakaran Hutan

Kejagung Siagakan Tiga Jalur Hukum Hadapi Ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Beritaterbaik.com – Setiap musim kemarau, kepulan asap dari lahan gambut dan hutan tropis kembali menjadi ancaman nyata bagi jutaan warga Indonesia. Dampaknya tidak berhenti pada kerugian ekologis; kerugian ekonomi, gangguan kesehatan pernapasan, hingga terganggunya aktivitas penerbangan menjadi konsekuensi yang dirasakan lintas sektor. Menyadari besarnya skala persoalan tersebut, Kejaksaan Agung (Kejagung) kini mengaktifkan kerangka respons hukum berlapis guna memastikan setiap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dapat diproses secara tegas dan proporsional.

Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengumumkan kesiapan institusinya dalam konferensi pers yang digelar di Graha Marinir Panti Perwira, Kwitang, Jakarta, pada Senin (7/9/2026). Dalam kesempatan itu, Burhanuddin menegaskan bahwa Kejagung tidak akan tinggal diam apabila ditemukan unsur pelanggaran hukum dalam peristiwa karhutla di berbagai wilayah.

Tiga Instrumen: Pidana Umum, Pidana Khusus, dan Perdata

Strategi penanganan yang disiapkan Kejagung mencakup tiga jalur hukum sekaligus. Jalur pertama adalah pidana umum, yang mencakup tindak pidana pembakaran sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jalur kedua adalah pidana khusus, yang meliputi tindak pidana korupsi serta pelanggaran terhadap undang-undang sektoral tertentu. Jalur ketiga adalah instrumen perdata, yakni gugatan ganti kerugian yang dapat diajukan atas nama negara atau pihak yang dirugikan.

“Khusus untuk jajaran kami, ada menggunakan tiga instrumen dalam penanganan ini. Yang pertama adalah dari pidana umum, pidana khusus dan perdata, perdataan,” kata Burhanuddin.

Pemisahan ketiga jalur ini penting karena setiap kasus karhutla memiliki karakter berbeda. Ada yang murni kelalaian individu, ada yang melibatkan korporasi dengan motif ekonomi, dan ada pula yang menyentuh unsur korupsi dalam pengelolaan izin lahan. Dengan menyiapkan seluruh jalur secara simultan, Kejagung memastikan tidak ada celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh pelaku.

Perintah Koordinasi ke Daerah

Burhanuddin menjelaskan bahwa instruksi telah dikirimkan ke seluruh kejaksaan tinggi dan kejaksaan negeri di seluruh Indonesia. Perintah tersebut meminta jajaran daerah segera berkoordinasi dengan penyidik dari instansi pemerintah (PPNS) maupun kepolisian guna mempercepat proses pemberkasan perkara pidana umum.

“Saya sudah perintahkan ke daerah untuk yang pertama adalah tindak pidana umum, untuk berkoordinasi dengan penyidik baik itu PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan penyidik kepolisian, untuk segera dapat mendukung pelaksanaan pemberkasan,” jelas Burhanuddin.

Koordinasi lintas lembaga ini menjadi krusial karena penanganan karhutla kerap melibatkan banyak pihak: dinas kehutanan, dinas lingkungan hidup, kepolisian, dan kejaksaan. Tanpa sinergi yang cepat, berkas perkara dapat tersendat di tahap penyidikan, sementara kerugian ekologis terus bertambah dari hari ke hari.

Pidana Khusus: Belum Terdeteksi, Namun Kesiapan Tetap Dijaga

Menurut Burhanuddin, hingga saat konferensi pers berlangsung, belum ditemukan indikasi tindak pidana khusus—termasuk unsur korupsi—dalam kasus karhutla yang sedang ditangani. Meski demikian, ia menegaskan bahwa perintah untuk segera menindaklanjuti telah diberikan apabila di kemudian hari ditemukan unsur-unsur pidana khusus.

“Untuk pidana khusus, belum, sampai saat ini belum ada. Tetapi saya sudah perintahkan apabila ada unsur-unsur pidana khususnya di situ, segera tindak lanjuti,” ucapnya.

Konteks ini relevan mengingat dalam beberapa musim kemarau sebelumnya, kasus karhutla pernah dikaitkan dengan praktik pemberian izin konsesi yang tidak sesuai prosedur, serta penyalahgunaan dana bantuan rehabilitasi lahan. Kejelasan sikap Kejagung untuk mengusut jalur pidana khusus mengirimkan sinyal bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi pihak mana pun yang terbukti menyalahgunakan wewenang dalam pengelolaan lahan.

Instrumen Perdata: Menunggu Surat Kuasa dari Kementerian Terkait

Untuk jalur perdata, Kejagung saat ini berada dalam posisi menunggu surat kuasa khusus dari pemegang hak negara. Kementerian Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup, serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan pihak yang berwenang memberikan mandat tersebut. Setelah mandat diterima, Kejagung dapat mengajukan gugatan ganti kerugian atas nama negara atau menanggapi gugatan yang diajukan pihak lain.

“Kami menunggu hasil dari selesainya ini baru kita akan tentukan itu gugatan-gugatan dan kita akan tanggapi gugatan-gugatan, sambil menunggu surat kuasa khusus yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan, kemudian Lingkungan Hidup, dan juga ATR/BPN. Itu yang dapat kami lakukan tindak lanjutnya,” jelas Burhanuddin.

Mekanisme gugatan perdata dalam konteks karhutla memiliki dimensi penting: negara dapat menuntut pemulihan kerugian akibat kerusakan ekosistem, hilangnya produktivitas lahan, serta biaya penanganan darurat. Pendekatan ini melengkapi sanksi pidana dengan dimensi restoratif, sehingga pelaku tidak hanya dipidana tetapi juga dimintai pertanggungjawaban finansial atas kerusakan yang ditimbulkan.

Implikasi dan Harapan ke Depan

Keberadaan tiga instrumen hukum yang disiapkan secara simultan menandai pergeseran pendekatan penegakan hukum dari reaktif menjadi antisipatif. Selama ini, penanganan karhutla kerap dinilai lambat karena ketergantungan pada satu jalur saja. Dengan membuka seluruh pintu hukum secara paralel, Kejagung berharap proses hukum dapat berjalan lebih cepat, lebih komprehensif, dan memberikan efek jera yang memadai.

Bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan kebakaran, langkah ini membawa harapan bahwa kerugian yang mereka alami—mulai dari gangguan kesehatan hingga kehilangan hasil panen—akan memperoleh keadilan melalui mekanisme hukum yang jelas. Sementara itu, bagi pelaku usaha di sektor kehutanan dan perkebunan, pesan yang disampaikan Kejagung cukup tegas: kepatuhan terhadap regulasi pengelolaan lahan bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban hukum yang akan ditegakkan tanpa pandang bulu.