Imigrasi Bebaskan Denda Overstay WNA Terdampak Erupsi Krakatau

Abu Vulkanik Krakatau Lumpuhkan Penerbangan, Imigrasi Buka Jalur Hukum bagi WNA yang Terjebak di Indonesia

Beritaterbaik.com – Sebaran abu vulkanik dari erupsi Gunung Anak Krakatau pada Senin, 7 September 2026, mengubah jadwal ratusan penerbangan dan meninggalkan ribuan penumpang asing dalam situasi yang tidak mereka rencanakan. Di tengah kekacauan operasional di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, pemerintah memastikan bahwa warga negara asing yang tidak mampu keluar dari wilayah Indonesia akibat pembatalan atau penundaan penerbangan tidak akan menanggung konsekuensi hukum atas keterlambatan mereka. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko menegaskan bahwa pembebasan denda overstay maupun penerbitan Izin Tinggal Keadaan Terpaksa (ITKT) tersedia bagi setiap WNA yang terdampak langsung oleh kondisi darurat tersebut.

Mekanisme ITKT: Status Legal di Tengah Keadaan Darurat

ITKT merupakan instrumen hukum yang memungkinkan seorang warga negara asing tetap memiliki status tinggal yang sah di Indonesia ketika situasi luar biasa—seperti bencana alam, konflik, atau gangguan transportasi massal—mencegah keberangkatan tepat waktu. Dalam konteks erupsi Krakatau, mekanisme ini diaktifkan secara khusus bagi mereka yang sebenarnya sudah menyelesaikan seluruh persiapan keberangkatan namun penerbangannya dibatalkan atau ditunda oleh maskapai.

Hendarsam menjelaskan bahwa secara yuridis, kondisi tersebut dikategorikan sebagai keadaan darurat. Artinya, WNA yang telah siap berangkat namun terhambat oleh faktor di luar kendalinya berhak memperoleh perlindungan hukum melalui penerbitan ITKT.

“Jadi artinya, dia (WNA) sudah siap berangkat, dan kemudian terjadi keadaan seperti ini. Dia secara hukum ini masuk dalam keadaan darurat, kita menerbitkan ITKT, Izin Tinggal Keadaan Terpaksa ya.”

Alternatif Pembebasan Denda Administratif

Bagi WNA yang masa izin tinggalnya telah habis sebelum pembatalan penerbangan terjadi, pemerintah menyediakan jalur alternatif berupa diskresi pembebasan denda administratif. Melalui kebijakan ini, biaya yang seharusnya dibayarkan atas keterlambatan tinggal menjadi nol rupiah. Langkah tersebut berlandaskan Surat Edaran Ditjen Imigrasi yang diterbitkan pada tahun 2025, yang secara eksplisit mengatur penanganan keadaan darurat termasuk kondisi yang dipicu oleh bencana alam.

Prosedur pengajuan kedua jalur tersebut relatif sederhana. WNA cukup melampirkan bukti resmi pembatalan atau penundaan penerbangan yang dikeluarkan oleh maskapai terkait. Pengurusan dapat dilakukan di Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta maupun di kantor imigrasi daerah tempat WNA tersebut berada saat kejadian berlangsung, sehingga tidak semua pemohon harus kembali ke Jakarta.

Skala Gangguan: 533 Penerbangan Dibatalkan

Hingga berita ini diturunkan, total 533 penerbangan telah dibatalkan akibat sebaran abu vulkanik yang menutupi koridor udara di sekitar wilayah Jabodetabek dan pesisir barat Jawa. Selain pembatalan, sejumlah penerbangan dialihkan ke bandara alternatif, antara lain Kertajati di Majalengka, Kualanamu di Medan, dan bandara di Aceh. Pengalihan ini menambah beban operasional di bandara penerima sekaligus memperpanjang waktu tunggu penumpang yang harus menempuh perjalanan lanjutan.

Dampak langsung terhadap penumpang asing tercatat signifikan. Hingga pukul 15.30 WIB pada hari kejadian, sebanyak 26 WNA telah mengajukan permohonan ITKT di Bandara Soekarno-Hatta. Komposisi pemohon didominasi oleh warga negara Tiongkok, dengan sebagian berasal dari negara-negara Eropa.

“Pemohon didominasi dari Cina, sebagian Eropa.”

Implikasi bagi Sektor Pariwisata dan Kepatuhan Hukum

Keputusan Imigrasi ini memiliki dimensi praktis yang melampaui sekadar keringanan administratif. Bagi sektor pariwisata Indonesia, jaminan bahwa WNA tidak akan menghadapi denda atau status ilegal akibat faktor di luar kendalinya menjadi faktor kepercayaan penting. Wisatawan yang terjebak di tengah gangguan transportasi kini memiliki kepastian bahwa mereka tidak perlu membayar biaya tambahan atau menghadapi proses hukum yang rumit selama menunggu penerbangan pengganti.

Di sisi lain, kebijakan ini juga melindungi integritas sistem keimigrasian Indonesia. Tanpa mekanisme ITKT dan pembebasan denda, ratusan WNA berpotensi menjadi overstayer pasif—status yang secara teknis melanggar ketentuan tinggal namun tidak mencerminkan niat melanggar hukum. Dengan mengaktifkan jalur darurat, pemerintah menjaga keseimbangan antara penegakan regulasi dan perlindungan hak warga negara asing yang menjadi korban keadaan force majeure.

Erupsi Gunung Anak Krakatau sendiri merupakan fenomena yang secara periodik mengganggu aktivitas penerbangan di kawasan barat Jawa. Abu vulkanik yang terlempar ke atmosfer dapat merusak mesin jet dan mengurangi visibilitas pilot, sehingga otoritas penerbangan internasional menetapkan radius aman yang sering kali mencakup jalur utama bandara-bandara besar. Dalam situasi semacam ini, koordinasi antara otoritas penerbangan, maskapai, dan instansi keimigrasian menjadi kunci agar dampak terhadap penumpang—terutama mereka yang tidak memiliki akses langsung ke informasi penerbangan—dapat ditangani secara cepat dan terstruktur.

Hendarsam menambahkan bahwa pemantauan situasi akan terus dilakukan selama sebaran abu vulkanik masih berdampak pada operasional penerbangan. Setiap WNA yang membutuhkan bantuan hukum terkait status tinggalnya diimbau menghubungi kantor imigrasi terdekat dengan membawa dokumen pembatalan penerbangan sebagai dasar pengajuan.