Ketua Komisi II DPR Jadi Penasihat Khusus Kerja Sama Indonesia-China, Ini Misinya
Facing Challenges – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, Rifqinizamy Karsayuda, baru saja diamanahkan peran baru sebagai Penasihat Khusus (Special Advisor) dalam upaya memperkuat kerja sama di bidang pendidikan tinggi vokasi antara Indonesia dan Tiongkok. Penunjukan ini berlangsung setelah dia menerima undangan resmi dari pemerintah Tiongkok beberapa hari terakhir, sebagai bagian dari langkah strategis untuk mendorong kolaborasi bilateral. Tugas utama Rifqinizamy, sebagai anggota Partai NasDem, adalah menjembatani kebutuhan dan potensi pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia dengan kemampuan serta peluang yang dimiliki Tiongkok dalam bidang pendidikan tinggi vokasi.
Visi Kolaborasi untuk Penguatan SDM dan Industri
Penasihat khusus ini diberikan untuk memperkuat hubungan antara dua negara, khususnya dalam pengembangan SDM, transfer teknologi, serta hilirisasi industri. Rifqinizamy menjelaskan bahwa posisi ini menjadi salah satu jalur utama kerja sama antara Pemerintah Tiongkok dan Indonesia, terutama dalam menghadirkan sumber daya yang lebih berkualitas kepada daerah-daerah. “Kepercayaan ini saya terima setelah beberapa hari menerima undangan dari pemerintah Tiongkok,” katanya dalam keterangan yang diterima Liputan6.com, Sabtu (30/5/2026). Ia menegaskan bahwa penunjukan tersebut sejalan dengan komitmen Komisi II DPR untuk mendorong kemandirian fiskal daerah.
“Kepercayaan ini saya terima setelah beberapa hari menerima undangan dari pemerintah Tiongkok,” ujarnya dalam keterangan kepada Liputan6.com, Sabtu (30/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Rifqinizamy menyebutkan bahwa peran sebagai Penasihat Khusus bertujuan untuk memperkuat peran badan usaha milik daerah (BUMD) agar lebih kompetitif dalam pasar global. “Salah satunya dengan menghadirkan berbagai alternatif pembiayaan dan membangun BUMD yang lebih mandiri,” lanjutnya. Ia menjelaskan bahwa BUMD memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan perekonomian lokal, terutama dalam era ketidakpastian global saat ini. Dengan adanya kolaborasi ini, pemerintah daerah dapat memperoleh pendanaan alternatif dan penguatan kapasitas kelembagaan untuk menghadapi tantangan pasar.
Kerja Sama Pendidikan Tinggi Vokasi: Peluang dan Tantangan
Kerja sama pendidikan tinggi vokasi antara Indonesia dan Tiongkok dinilai sebagai strategi yang kritis dalam meningkatkan kualitas SDM. Rifqinizamy mengatakan bahwa program ini dirancang untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan industri, serta memastikan lulusan memiliki kompetensi yang relevan di pasar kerja. “Kerja sama ini adalah langkah penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu bersaing secara global,” tambahnya. Ia menjelaskan bahwa Tiongkok, sebagai negara dengan keunggulan dalam bidang teknologi, dapat memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kurikulum dan pembelajaran berbasis praktik.
Kerja sama di bidang pendidikan tinggi vokasi juga diharapkan mempercepat hilirisasi industri di Indonesia. Dengan transfer teknologi dan pengalaman manajemen yang dimiliki Tiongkok, Rifqinizamy berharap program ini dapat menciptakan inovasi yang berkelanjutan di berbagai sektor ekonomi. “Kerja sama antarnegara adalah keniscayaan dalam membangun daerah Indonesia saat ini,” tegasnya. Meski begitu, ia menekankan bahwa penyesuaian ini harus tetap berpijak pada prioritas nasional, terutama dalam menjaga kedaulatan bangsa.
Penguatan Kelembagaan Daerah dan Kemandirian Fiskal
Sebagai wakil dari Partai NasDem, Rifqinizamy mengungkapkan bahwa Komisi II DPR memperhatikan peran kelembagaan daerah dalam pengembangan ekonomi. Dalam upaya mewujudkan kemandirian fiskal, komisi ini berencana membuka akses ke berbagai sumber pendanaan, termasuk kerja sama dengan negara-negara lain. “Kerja sama antarnegara adalah kebutuhan dalam mendorong pembangunan daerah di tengah tantangan global saat ini,” ujarnya. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan kerja sama harus diukur berdasarkan dampak yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia.
“Kerja sama antarnegara adalah keniscayaan dalam membangun daerah di Indonesia saat ini. Namun dengan satu catatan penting, kedaulatan dan kemandirian bangsa adalah harga mati bagi kita,” tegasnya.
Rifqinizamy juga menyebutkan bahwa kepercayaan ini menjadi kesempatan emas untuk meningkatkan kualitas pendidikan vokasi di Indonesia. Dengan menggandeng Tiongkok, dia yakin akan ada keuntungan dalam hal infrastruktur pendidikan, sumber daya pengajar, dan fasilitas pendukung. “Kerja sama ini akan menciptakan sinergi yang menguntungkan kedua belah pihak,” katanya. Ia menilai bahwa pengembangan SDM menjadi kunci dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama dalam era digital yang semakin cepat.
Penasihat khusus ini juga berharap kerja sama dengan Tiongkok dapat mempercepat modernisasi sektor industri di Indonesia. Dengan transfer teknologi dan pendekatan pendidikan yang berbasis praktik, dia yakin akan ada peningkatan daya saing. “Kerja sama antarnegara harus dilihat sebagai peluang untuk memperkuat perekonomian lokal,” tambahnya. Ia menjelaskan bahwa pendidikan vokasi yang baik akan memberikan dampak langsung pada kemajuan industri, sekaligus membantu mengurangi ketergantungan pada tenaga ahli dari luar negeri.
Strategi Nasional dan Peluang Global
Rifqinizamy menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama antara Indonesia dan Tiongkok tidak boleh hanya ditujukan pada keuntungan jangka pendek. Ia berharap program ini dapat membentuk fondasi untuk pertumbuhan jangka panjang, terutama dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kerja sama antarnegara. “Kerja sama ini bukan sekadar untuk kemudahan administratif, tetapi juga untuk memperkuat struktur ekonomi daerah,” katanya. Ia menambahkan bahwa keberlanjutan kerja sama akan menjadi tugas yang harus dipertimbangkan secara menyeluruh oleh pemerintah pusat dan daerah.
Komisi II DPR juga berupaya memastikan bahwa peningkatan SDM melalui pendidikan tinggi vokasi tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi juga pada kualitas. Rifqinizamy mengatakan bahwa program ini akan mencakup pelatihan yang berkelanjutan, serta penyesuaian kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri. “Kerja sama ini harus memperhatikan kesiapan daerah dalam menerima kebijakan baru,” katanya. Dengan adanya penasihat khusus, pemerintah daerah diharapkan lebih terbantu dalam mengelola kebijakan pendidikan dan ekonomi lokal.
Kedaulatan Nasional dalam Kerja Sama Internasional
Rifqinizamy menegaskan bahwa keberhasilan kerja sama dengan Tiongkok harus tetap diiringi penghargaan terhadap kepentingan nasional. Ia menyebutkan bahwa negara-negara mitra harus diukur berdasarkan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. “Kedaulatan dan kemandirian bangsa adalah harga mati, jadi semua kerja sama harus dijalankan dengan prinsip itu,” ujarnya. Ia menilai