Bandingkan dengan Eks Jampidsus, Hasto: Saya Diborgol dan Pakai Rompi

Bandingkan dengan Eks Jampidsus Hasto: Kritik Perlakuan Hukum yang Tidak Adil

Beritaterbaik.com – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menyuarakan keprihatinannya terhadap perlakuan hukum yang dirasa tidak setara di Indonesia. Dalam pernyataannya, ia melakukan perbandingan yang menarik antara pengalaman pribadinya saat ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan kasus yang menimpa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah. Hasto menegaskan bahwa prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus menjadi fondasi utama dalam penegakan hukum nasional.

Menurut Hasto, dirinya pernah menjalani proses penahanan dengan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye dan diborgol. Meskipun merasa bahwa dirinya dikriminalisasi, ia tetap menerima perlakuan tersebut dengan lapang dada. Hal ini ia sampaikan sebagai bentuk keteguhan prinsip bahwa setiap warga negara harus diperlakukan sama, tanpa memandang status sosial maupun jabatan yang dipegang.

"Saya pun pernah mengalami ketika mengenakan rompi oranye, diborgol, saya taat meskipun saya tahu itu bagian dari suatu kriminalisasi akibat sikap keras di dalam menyikapi Pemilu tahun 2024 yang lalu. Itu saya terima," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Minggu (26/7/2026).

Perbedaan Perlakuan yang Mencerminkan Ketidakadilan

Hasto kemudian menyoroti kontras yang mencolok antara perlakuan terhadap dirinya dengan perlakuan terhadap Febrie Adriansyah. Sementara Hasto diborgol dan mengenakan rompi tahanan, Febrie tidak mengalami hal serupa saat menjalani proses hukum. Perbedaan ini menurut Hasto bukan sekadar masalah penampilan, melainkan mencerminkan adanya bias dalam sistem penegakan hukum Indonesia.

Politikus senior ini menekankan bahwa ketidakadilan dalam penegakan hukum dapat berdampak luas terhadap kepercayaan publik. "Tidak boleh ada suatu ketidakadilan, apalagi ditunjukkan secara ekstrem kepada rakyat yang mungkin menghadapi kesulitan kehidupan ekonomi akibat tantangan yang tidak ringan saat ini," tegasnya. Hasto juga menambahkan bahwa hal ini sangat kontras dengan proses penegakan hukum yang terjadi pada kasus mantan Jampidsus tersebut.

Menurut analisis Hasto, perlakuan berbeda hanya karena seseorang merupakan pejabat atau pernah menduduki jabatan penting di bidang hukum akan mempercepat munculnya ketidakpuasan masyarakat. Ia berargumen bahwa setiap orang, baik pejabat maupun rakyat biasa, harus tunduk pada aturan yang sama tanpa keistimewaan khusus.

Hasto juga mengaitkan fenomena ini dengan sejarah panjang Indonesia, khususnya peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996 atau yang dikenal sebagai Kudatuli. Menurut peninggalannya, peristiwa tersebut dipicu oleh ketidakpercayaan masyarakat terhadap hukum yang dinilai berpihak kepada kalangan elite. "Kudatuli, mengapa rakyat mendukung? Karena saat itu ketidakpuasan di mana hukum hanya berpihak pada elit, di mana kekuasaan ekonomi hanya dikelola pada kroni-kroni Pak Harto," ujarnya.

Sebagai penutup, Hasto mengajak agar pengalaman pahit masa lalu tidak terulang kembali. Ia menilai bahwa kondisi ekstrem dalam penegakan hukum saat ini menunjukkan bahwa keadilan belum sepenuhnya terwujud. "Jangan sampai pengalaman pahit itu terjadi kembali. Dan kondisi yang ekstrem tersebut menunjukkan bahwa hukum betul-betul tidak berkeadilan," pungkasnya dengan tegas.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6