Announced: Hari Lahir Pancasila, PDIP Soroti Kemunduran Demokrasi

Hari Lahir Pancasila, PDIP Soroti Kemunduran Demokrasi

Announced – Jakarta, Liputan6.com – Dalam perayaan Hari Lahir Pancasila di Jakarta Selatan, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyampaikan kekhawatiran mengenai penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Acara yang dihadiri oleh sejumlah tokoh dan masyarakat ini menjadi platform untuk menyuarakan kegundahan terhadap kondisi politik dan ekonomi saat ini. Hasto menilai bahwa prinsip-prinsip dasar demokrasi, yang diharapkan mampu menjadi fondasi kuat bagi kehidupan bangsa, kini mulai terancam oleh kekuasaan yang semakin sentralistik.

Kemunduran Demokrasi yang Terlihat Nyata

Dalam pidatonya, Hasto menyatakan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang seharusnya menjadi inti dari sistem demokrasi Indonesia kini berubah menjadi bentuk demokrasi yang lebih sentralistik, bahkan cenderung mengarah pada pemerintahan otoriter yang berbasis populisme. Ia mengkritik bagaimana kekuasaan yang semakin berorientasi pada popularitas telah menggeser fokus pembangunan ke arah kepentingan individu atau kelompok tertentu.

“Kita sangat menyesalkan bahwa demokrasi politik dan ekonomi yang terkandung sebagai substansi pokok demokrasi Indonesia, kini berubah menjadi demokrasi yang sentralistik. Bahkan Indonesia berubah menjadi negara otoriter yang populis,” kata Hasto.

Hasto menambahkan bahwa pergeseran ini terlihat dari cara penyelenggaraan pemerintahan yang dianggap semakin menjauh dari prinsip demokrasi serta supremasi hukum. Sistem hukum yang seharusnya berorientasi pada keadilan justru terlihat lebih condong kepada kepentingan kekuasaan. “Bahkan aparat penegak hukum dan seluruh aparatur negara telah diturunkan tingkatannya menjadi alat mobilisasi pemilu serta pelindung kepentingan elit kekuasaan,” ujarnya.

Kritik pada Sistem Hukum yang Berubah

Pergeseran orientasi dalam sistem hukum ini menurut Hasto berdampak signifikan pada pembangunan nasional. Tanpa adanya supremasi hukum yang kuat, fondasi politik dan ekonomi bangsa akan rentan terhadap manipulasi, sehingga menghambat kemajuan bersama. Ia juga menyebutkan bahwa kekuasaan yang mengedepankan kepentingan kelompok tertentu telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum sebagai penjamin keadilan.

Kritik terhadap kriminalisasi politik dan penegakan hukum menjadi salah satu isu yang dipertanyakan dalam pidato Hasto. Ia menekankan bahwa proses hukum yang tidak adil justru menjadi alat untuk menekan lawan politik dan memperkuat dominasi kelompok tertentu. “Ketika berbagai kasus kriminalisasi politik hukum terjadi, telah memunculkan suatu kritik yang sangat kuat bahwa tanpa supremasi hukum, tidak akan ada bangunan politik yang kokoh, dan tidak akan ada sistem perekonomian yang bisa tumbuh berkembang untuk kemakmuran,” ucap Hasto.

Permintaan Maaf sebagai Refleksi Dinamika Politik

PDIP mengakui bahwa perubahan tersebut menjadi alasan penting untuk memberikan permintaan maaf kepada rakyat Indonesia. Dalam Rakernas, partai tersebut meminta maaf atas pengaruh ambisi kekuasaan yang mengubah watak sistem pemerintahan. Hasto menyoroti bagaimana beberapa tahun terakhir menjadi momentum di mana kekuasaan lebih diutamakan daripada keadilan sosial.

“Ini yang terjadi pada Pemilu 2024 yang lalu, maka di dalam Rakernas, PDI Perjuangan meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia atas perubahan watak kekuasaan akibat ambisi kekuasaan,” katanya.

Menurut Hasto, proses demokrasi yang kini berjalan terkesan tidak transparan dan konsisten. Ia mengkritik bagaimana pengambilan keputusan politik lebih sering didasarkan pada kepentingan jangka pendek, sehingga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang adil. “Kemunduran ini bukan hanya mengenai proses pemilihan, tapi juga terkait cara negara mengelola kebijakan dalam berbagai sektor,” tambah Hasto.

Upaya PDIP untuk Memperkuat Supremasi Hukum

PDIP juga menegaskan bahwa supremasi hukum adalah elemen kritis yang harus dipertahankan agar demokrasi tidak menjadi alat penguasaan kekuasaan. “Tanpa supremasi hukum, sistem politik dan perekonomian tidak akan mampu membangun fondasi yang kuat untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya. Ia menyarankan perlu adanya reformasi yang lebih mendalam untuk memastikan keadilan dalam setiap tindakan pemerintahan.

Kemunduran demokrasi ini tidak hanya terlihat dalam kebijakan internal pemerintah, tetapi juga dalam interaksi antara lembaga negara dan masyarakat. Hasto menyebut bahwa masyarakat harus aktif mengawasi proses politik agar kekuasaan tidak berubah menjadi alat untuk mengontrol suara rakyat. “Pemilu 2024 menjadi momentum yang menggambarkan bagaimana kekuasaan bisa merubah dinamika demokrasi menjadi bentuk yang tidak representatif,” tambahnya.

Sebagai partai yang lahir di bawah