Bukan Sekadar Angka, Puan Minta APBN 2027 Fokus Sejahterakan Rakyat

APBN 2027: Lebih dari Sekadar Angka, Fokus pada Kesejahteraan Rakyat

Beritaterbaik.com – Jakarta – Ketua DPR RI, Puan Maharani, memimpin Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2026-2027 yang berlangsung di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Jumat (14/8) siang. Acara ini menandai dimulainya tahun ketiga dari masa bakti DPR RI periode 2024-2029.

Rapat paripurna ini dilaksanakan setelah Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD Tahun 2026. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto secara langsung menyerahkan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2027, lengkap dengan Nota Keuangan serta dokumen-dokumen pendukungnya kepada Puan Maharani.

APBN sebagai Pilihan Politik

Merespons penyerahan tersebut, Puan Maharani menekankan bahwa ukuran keberhasilan APBN bukan terletak pada besar kecilnya nominal yang dibelanjakan, melainkan pada sejauh mana anggaran negara mampu menjawab harapan masyarakat dan meningkatkan taraf hidup mereka.

“APBN adalah pilihan politik, tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat,” ujar Puan dalam pidato pembukaan masa sidang DPR.

Dalam orasinya, Puan Maharani memaparkan perkembangan belanja negara yang mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2000, APBN tercatat sebesar Rp 197 triliun. Sepuluh tahun kemudian, tepatnya pada 2010, angka tersebut melonjak hampir enam kali lipat menjadi Rp 1.126 triliun. Saat memasuki tahun 2026, nilai APBN telah menembus kisaran Rp 3.842 triliun, naik hampir dua puluh kali lipat dibandingkan posisi tahun 2000.

“APBN Tahun 2027, yang sebentar lagi akan disampaikan oleh Bapak Presiden, bisa jadi APBN kita sudah mendekati besaran belanja Rp 4.000-an triliun,” kata Puan.

Angka yang Bermakna bagi Rakyat

Walaupun merupakan perempuan pertama yang menduduki jabatan Ketua DPR, Puan Maharani mengingatkan seluruh peserta rapat bahwa angka-angka fantastis tersebut tidak akan berarti jika tidak menyentuh kebutuhan mendasar warga.

“Mungkin tidak ada satupun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp 4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya bahkan sangat besar,” tutur Puan.

“Tetapi bagi seorang petani yang sedang menunggu panennya menghasilkan, seorang anak yang ingin sekolah setinggi-tingginya, rakyat tidak mampu yang membutuhkan pelayanan kesehatan, seorang pencari kerja untuk menghidupi keluarganya, atau urusan rakyat lainnya, angka sebesar apa pun terasa tidak bermakna apabila belum dapat menjawab harapan dan urusan rakyat,” imbuhnya.

Oleh karena itu, Puan kembali menegaskan bahwa efektivitas instrumen keuangan negara harus dinilai dari hasil nyata di lapangan. APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik.

Komitmen untuk Pemerataan dan Keadilan

Melihat tema kebijakan fiskal Tahun 2027, yaitu ‘Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat’, Puan menyerukan agar semangat tersebut diwujudkan sebagai komitmen menyatukan pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan serta keadilan sosial. Cucu Bung Karno ini mengingatkan agar deretan Program Kerja Prioritas Nasional Tahun 2027—meliputi kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi, infrastruktur dan perumahan, ekonomi kerakyatan dan desa, hingga penurunan kemiskinan—dijalankan secara terpadu.

“Pembangunan nasional adalah cara negara menjaga persatuan dengan memastikan bahwa setiap rakyat, di mana pun berada, memiliki hak yang sama atas pelayanan publik, kesempatan ekonomi, dan kemajuan,” ungkap Puan.

Ia menegaskan pentingnya menjangkau seluruh kawasan tanpa terkecuali. Tidak boleh ada rakyat yang merasa jauh dari negara, karena tinggal di pulau kecil, daerah tertinggal, wilayah perbatasan, pegunungan, maupun kawasan terpencil.

Empat Poin Kritis untuk APBN 2027

Dalam proses pembahasan dan penyusunan APBN 2027 mendatang, Puan memberikan empat poin krusial yang wajib diperhatikan oleh pemerintah dan DPR.

Menutup pidatonya, Puan kembali mengingatkan bahwa esensi utama APBN adalah membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat secara menyeluruh. APBN bukan sekadar angka dan program. Bagi rakyat, yang diingat bukan besarnya angka dalam APBN, melainkan seberapa besar APBN mampu mengubah hidup rakyat menjadi lebih baik.

“Maka marilah kita wujudkan APBN Tahun Anggaran 2027 sebagai instrumen politik pembangunan yang menghadirkan negara dalam kehidupan rakyat, memperkuat keberpihakan negara pada rakyat, dan meningkatkan manfaat pembangunan bagi semua,” serunya.

Ia menegaskan bahwa keberhasilan penyusunan anggaran diukur dari seberapa besar kesempatan rakyat untuk hidup lebih baik dapat terbuka.