KPK Geledah Rumah Kadis PUPR Bengkulu, Ini yang Ditemukan

Operasi KPK Geledah Rumah Kadis PUPR Bengkulu: Temuan Mencengangkan

Beritaterbaik.com – Operasi KPK Geledah Rumah Kadis PUPR Bengkulu kembali menjadi sorotan publik setelah tim penyidik berhasil mengamankan uang tunai dalam jumlah besar. Noprisman, yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bengkulu, menjadi salah satu fokus utama dalam operasi ini. Kegiatan penggeledahan yang berlangsung pada Sabtu malam, 25 Juli 2026, dimulai pukul 21.00 WIB ini memakan waktu sekitar sembilan jam untuk memastikan tidak ada bukti yang terlewatkan.

KPK sebagai lembaga antikorupsi Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam memberantas praktik korupsi di berbagai tingkat pemerintahan. Dalam operasi kali ini, penyidik tidak hanya menyasar rumah jabatan Noprisman, tetapi juga beberapa lokasi lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus korupsi. Proses penggeledahan dilakukan secara saksama dengan melibatkan saksi-saksi yang relevan untuk memastikan legalitas setiap tindakan.

Rincian Barang Bukti yang Ditemukan

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, memberikan klarifikasi mengenai hasil operasi tersebut. Ia menjelaskan bahwa uang tunai yang diamankan bernilai lebih dari Rp 4 miliar. Selain uang tunai, tim penyidik juga mengamankan berbagai dokumen penting serta bukti elektronik yang diyakini dapat memperkuat perkara. “Dalam rangkaian penggeledahan ini, penyidik mengamankan barang bukti berupa dokumen, bukti elektronik, dan uang tunai dalam bentuk rupiah senilai lebih dari Rp 4 miliar,” ujar Budi pada Minggu, 26 Juli 2026.

Yaitu di kantor dan rumah pihak swasta yang bergerak di bidang alat kesehatan dan pengelolaan limbah, serta rumah Kadis PUPR Pemkot Bengkulu.

Penggeledahan ini tidak hanya terbatas pada satu lokasi saja. Tim penyidik KPK juga memeriksa kantor dan hunian perusahaan swasta yang berkecimpung dalam sektor alat kesehatan serta pengelolaan limbah. Kehadiran perusahaan-perusahaan ini dalam kasus korupsi menunjukkan adanya kemungkinan praktik suap atau gratifikasi yang melibatkan pihak swasta. Rumah jabatan Kadis PUPR Pemkot Bengkulu menjadi salah satu titik pemeriksaan utama karena posisinya yang strategis dalam pengelolaan proyek-proyek pemerintah kota.

Perkembangan Penyidikan dan Tersangka

Menurut Budi Prasetyo, operasi ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus korupsi yang melibatkan Bupati Rejang Lebong nonaktif, Muhammad Fikri Thobari. “Ini adalah untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan dalam pengembangan penyidikan perkara tersebut, di antaranya terkait adanya dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemkot Bengkulu,” tuturnya. Dugaan penerimaan hadiah atau janji ini menjadi salah satu poin penting yang sedang diselidiki oleh KPK.

Hingga saat ini, KPK belum menetapkan tersangka baru dalam pengembangan perkara. Tersangka yang ditetapkan tetap merujuk pada perkara awal, yaitu M Fikri Thobari sebagai Bupati Rejang Lebong bersama empat orang lainnya. Mereka sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada 9 Maret 2026. Penetapan tersangka baru akan dilakukan setelah semua bukti dikumpulkan dan dianalisis secara menyeluruh oleh tim penyidik.

Adapun dalam pengembangan penyidikan ini belum ada penetapan tersangka.

Menurut Budi, penyidikan yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan merupakan tindakan awal untuk membuka kasus lain yang lebih luas. “Perlu diketahui bersama bahwa penyidikan yang bermula dari peristiwa tertangkap tangan merupakan tindakan awal untuk dapat membuka kasus lain yang lebih besar dan tidak terbatas di wilayah terjadinya tangkap tangan tersebut. Hal ini sudah beberapa kali dilakukan oleh KPK,” pungkasnya. Strategi ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya fokus pada kasus yang sedang berlangsung, tetapi juga membuka peluang untuk mengungkap jaringan korupsi yang lebih besar di masa depan.