DPR Pertanyakan Urgensi Pembentukan URI
Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan formal mengenai lembaga

DPR Pertanyakan Urgensi Pembentukan URI: Apa Dasar Hukumnya?
Beritaterbaik.com – Liputan6.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada pembahasan formal mengenai lembaga pendidikan baru yang digagas pemerintah, yaitu Universitas Republik Indonesia (URI). "Saat ini kami masih menunggu keterangan dari pemerintah, mungkin pada saat Raker dengan Kemendiktisaintek masa sidang depan, agar kebijakan ini tidak menimbulkan pertanyaan dan polemik di masyarakat," kata dia pada wartawan, Jumat (24/7/2026).
Mengacu pada pernyataan tersebut, jelas bahwa DPR Pertanyakan Urgensi Pembentukan URI karena Komisi X DPR RI hingga kini belum pernah membahas pembentukan Universitas Republik Indonesia (URI), baik dalam rapat maupun agenda resmi. Politikus PKB itu menambahkan bahwa mereka belum menerima penjelasan formal mengenai dasar hukum, tugas, fungsi, maupun anggarannya. "Menurut kami, pemerintah wajib membuktikan nilai tambah URI di tengah banyaknya PTN dan lembaga kedinasan yang sudah mencetak pemimpin, serta menjamin tidak ada duplikasi peran," jelas dia.
Posisi URI dalam Sistem Pendidikan Nasional
Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek) Brian Yuliarto memastikan bahwa Universitas Republik Indonesia (URI) baru didirikan Presiden Prabowo Subianto tidak membawahi seluruh perguruan tinggi di Indonesia. Brian juga menegaskan bahwa keberadaan URI nantinya tidak mengubah fungsi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek). "Enggak, fungsi kita tidak berubah ya, semuanya, tidak ada. Jadi mungkin nanti dalam waktu dekat Pak Gubernur URI akan lebih menjelaskan lagi bagaimana peran dan posisinya," kata Brian di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/7/2026).
"Tapi bukan berarti URI itu membawahi seluruh kampus-kampus ya, tidak begitu," sambung Brian.
Mengingat saat ini sudah banyak PTN dan lembaga kedinasan untuk membentuk pemimpin, DPR Pertanyakan Urgensi Pembentukan URI menjadi relevan. Brian juga memastikan bahwa pendirian 10 kampus URI masih dalam tahap kajian. Namun, Brian menyampaikan bahwa keberadaan URI tidak akan menganggu ataupun mengambil anggaran Kemendikti Saintek. "Itu masih dalam apa, kajian seperti apa," ujar Brian.
Brian menjelaskan bahwa URI merupakan program-program afirmasi untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul Indonesia siap bekerja di lokasi-lokasi atau posisi strategis. Nantinya, lulusan URI akan ditempatkan program prioritas nasional dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). "Posisi strategis ini kan bisa di 3T, bisa di program prioritas nasional dan sebagainya," jelas Brian.
Struktur dan Visi URI Masa Depan
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026). Prabowo mengangkat Marsekal TNI (Purn) Donny Ermawan sebagai Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI). Donny menjelaskan mengenai Universitas Republik Indonesia dan metode pendidikan lembaga dipimpinnya tersebut.
Mengacu pada model pendidikan kepemimpinan yang diterapkan di sejumlah negara, Donny menyatakan bahwa "Ini semua adalah terkait dengan pendidikan pembinaan, penyiapan sumber daya manusia untuk ke depan baik untuk pemerintahan ataupun untuk BUMN," kata Donny usai dilantik menjadi Gubernur Universitas Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Donny mengatakan bahwa nantinya akan ada tiga institusi di bawah Gubernur URI atau juga dinamakan Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan. Tiga institusi itu adalah badan pengelola sekolah unggulan, badan pengelola perguruan tinggi, dan lembaga administrasi negara. "Nah, lembaga administrasi negara ini yang ada sudah ada saat ini akan diintegrasikan, tapi akan ditambahkantugas dan fungsinya, akan diperkuat kalau selama ini melaksanakan khususnya pembinaan untuk ASN nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi penyiapan karyawan untuk BUMN juga akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara," ujar Donny.
