Satgas PRR Minta Pemda Gerak Cepat Siapkan Lahan Hunian Tetap

Satgas PRR Minta Pemda Gerak Cepat: Satgas PRR Dorong Pemda Akselerasi Persiapan Lahan Hunian Tetap Beritaterbaik.com – Jakarta, Liputan6.com — Satuan

Satgas PRR Dorong Pemda Akselerasi Persiapan Lahan Hunian Tetap

Beritaterbaik.com – Jakarta, Liputan6.com — Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera atau yang dikenal sebagai Satgas PRR mengajak seluruh pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan persiapan lahan. Langkah ini bertujuan mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi di tiga provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kepastian mengenai lokasi, status hukum tanah, serta ketersediaan infrastruktur dasar menjadi kunci utama agar masyarakat terdampak dapat segera menempati hunian yang aman, layak, dan berkelanjutan. Kesiapan lahan juga menjadi salah satu faktor penentu dalam pelaksanaan hunian tetap eksitu komunal yang ditangani oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Target dan Anggaran Pembangunan 2026

Kementerian PKP mengalokasikan anggaran sebesar Rp2,22 triliun untuk tahun 2026 guna membangun hunian tetap komunal lengkap dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum di dalamnya. Target pembangunan mencapai 7.952 unit hunian pada tahun tersebut. Lahan yang telah dipetakan mencakup 54 lokasi dengan total luas 198,21 hektare dan mampu menampung 7.973 unit.

Survei lapangan serta kajian teknis terhadap seluruh lokasi telah dilaksanakan sejak Desember 2025 hingga Maret 2026. Dari total target, sebanyak 6.220 unit akan dibangun di 45 lokasi di Aceh, sementara 919 unit tersebar di empat lokasi Sumatera Utara, dan 813 unit di lima lokasi Sumatera Barat.

Sebaran terbesar berada di Gayo Lues dengan 2.454 unit dan Aceh Tamiang sebanyak 2.212 unit. Lokasi lainnya meliputi Tapanuli Selatan (872 unit), Aceh Utara (708 unit), Aceh Tengah (533 unit), serta Agam (360 unit). Pembangunan juga direncanakan di wilayah Lima Puluh Kota, Kota Padang, Pidie, Pidie Jaya, Pesisir Selatan, Lhokseumawe, Bireuen, dan Humbang Hasundutan.

Pesan Menteri PKP dan Ketua Satgas PRR

Menteri PKP, Maruarar Sirait, meminta seluruh pemerintah daerah terdampak untuk segera memastikan lahan hunian tetap komunal siap digunakan sebelum pekerjaan fisik dimulai. Menurutnya, percepatan pengadaan harus diimbangi dengan penyelesaian status tanah agar pekerjaan yang sudah ditenderkan tidak tertunda akibat persoalan di luar kewenangan kementerian.

“Jangan sampai ini sudah tender, tetapi tanah dan lokasinya bukan kewenangan kami. Mohon pemerintah daerah segera menyelesaikan urusan tanahnya dan memastikan lahannya kondusif,” ujar Maruarar dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Pembangunan Hunian Tetap di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (21/7/2026).

Maruarar juga menekankan agar pemerintah daerah tidak hanya menyediakan bidang tanah, tetapi memilih lokasi yang aman dari banjir, longsor, dan ancaman bencana berulang. Hunian tetap harus terhubung dengan fasilitas penting seperti sekolah, tempat kerja, pasar, rumah ibadah, dan pusat kesehatan masyarakat.

“Pilih yang benar-benar baik bagi rakyat. Jangan di ujung dunia, sehingga jauh dari sekolah anaknya maupun tempat pekerjaannya,” tambah Maruarar.

Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa pemerintah daerah perlu mempercepat penyelesaian lahan sekaligus menyiapkan akses jalan, jaringan air minum, drainase, dan kebutuhan dasar lainnya. Dukungan pemerintah daerah harus berjalan selaras dengan pembangunan rumah oleh Kementerian PKP dan penyediaan jaringan listrik yang akan dilakukan secara proaktif oleh PT PLN.

“Pemerintah daerah tolong membantu agar pembangunan tidak terhambat. Kementerian PKP sudah menjelaskan secara terperinci apa yang dikerjakan pada 2026, titiknya di mana, serta kabupaten dan kotanya. Mohon dibantu urusan tanahnya. Untuk listrik, PLN juga akan bergerak secara proaktif mengimbangi pembangunan dari Kementerian PKP,” kata Tito.

Tito memahami bahwa kemampuan fiskal setiap daerah berbeda, terutama dalam hal pembebasan lahan, pembangunan akses jalan, dan penyediaan jaringan air minum. Apabila pemerintah daerah benar-benar tidak memiliki kemampuan anggaran, Satgas PRR akan mengoordinasikan dukungan pemerintah pusat, termasuk dengan Kementerian Pekerjaan Umum, agar kebutuhan dasar menuju kawasan hunian tetap tetap dapat dipenuhi.

Secara keseluruhan, rencana pembangunan hunian tetap di tiga provinsi mencapai 46.521 unit. Pendataan secara by name by address telah mencatat 33.929 keluarga, terdiri atas 8.714 keluarga dalam skema insitu, 8.627 keluarga dalam skema eksitu mandiri, dan 16.588 keluarga dalam skema eksitu komunal. Data tersebut masih perlu terus dimutakhirkan dan diselaraskan dengan kesiapan lahan agar pembangunan tepat sasaran serta tidak menimbulkan tumpang tindih program.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6