KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat Tersangka Suap hingga Gratifikasi

KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat Tersangka: apkan Bupati Lombok Barat dalam Kasus Korupsi Suap dan Gratifikasi Beritaterbaik.com – KPK Tetapkan Bupati

KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat dalam Kasus Korupsi Suap dan Gratifikasi

Beritaterbaik.com – KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan suap dan gratifikasi. Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan status tersangka bagi Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, terkait dugaan korupsi suap proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Penetapan ini menyusul penemuan bukti permulaan yang sah selama proses Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung pada Senin (20/7/2026) hingga selesai pada Selasa (21/7/2026) petang.

KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat bersama dua tersangka lainnya dalam perkara yang sama. Achmad Taufik Husein, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, menyampaikan bahwa perkara telah naik ke tahap penyidikan setelah bukti-bukti terkumpul. Dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, ia menjelaskan penetapan tiga tersangka secara rinci.

“Berdasarkan bukti permulaan yang sah, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan, dan menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu suadara LAZ selaku Bupati Lombok Barat periode 2025-2030, saudara SUD selaku Direktur Utama PT AMGM Lombok Barat, saudara ALG selaku Direktur Utama PT MSI,”

Dugaan Gratifikasi dan Benturan Kepentingan

Selain pelanggaran pidana korupsi, KPK juga mengungkap dugaan penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Lalu Ahmad Zaini serta Sudirman. Kedua tersangka tersebut dituduh melanggar Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.

Untuk dugaan suap dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini bersama Sudirman sebagai penerima dituduh melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor jo. Pasal 20 huruf c jo. Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Sementara itu, Alvonsus Ganialg yang ditetapkan sebagai pemberi suap dituduh melanggar Pasal 605 atau Pasal 606 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo. Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat dalam konteks kasus yang melibatkan pengadaan barang dan jasa senilai tidak kecil.

Penahanan Tersangka dan Proses Hukum Selanjutnya

KPK selanjutnya menahan ketiga tersangka selama 20 hari pertama, terhitung mulai tanggal 21 Juli hingga 9 Agustus 2026. Penahanan dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang Gedung Merah Putih KPK. KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat sebagai bagian dari upaya memberantas korupsi di tingkat daerah.

Proses hukum akan berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti tambahan. KPK Tetapkan Bupati Lombok Barat dalam kasus ini menunjukkan komitmen kuat dalam memberantas praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan. Kasus ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga integritas pengadaan barang dan jasa.