Kronologi Lengkap OTT KPK Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini

Kronologi Lengkap OTT KPK Bupati Lombok: Operasi KPK Menangkap Bupati Lombok Barat dalam Kasus Benturan Kepentingan Beritaterbaik.com – Komisi

Operasi KPK Menangkap Bupati Lombok Barat dalam Kasus Benturan Kepentingan

Beritaterbaik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi bahwa operasi tangkap tangan yang melibatkan Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini, berpusat pada dugaan konflik kepentingan. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa perkara ini berkaitan erat dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Pernyataan tersebut disampaikan pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2026, di Gedung KPK Jakarta. Operasi ini menjadi salah satu kasus korupsi terbesar yang melibatkan pejabat daerah di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Selain masalah pengadaan, kasus ini juga mencakup dugaan pemberian suap terkait proyek pembangunan serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, memberikan penjelasan rinci mengenai kronologi peristiwa tersebut. Tim penyidik telah melakukan penyelidikan intensif selama beberapa minggu sebelum melakukan penangkapan massal.

Rangkaian Peristiwa dan Penangkapan

Achmad Taufik menguraikan bahwa pada pertengahan bulan Juli 2026, tim KPK melakukan pemantauan ketat di Lombok Barat. Hal ini dilakukan setelah menerima informasi bahwa Sudirman, selaku Direktur PT AMGM, menarik dana sebesar Rp 1,25 miliar yang diperkirakan akan diserahkan kepada Bupati Zaini. Pemantauan dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai divisi di KPK.

Tim KPK kemudian bergerak pada tanggal 18 hingga 19 Juli 2026 untuk memverifikasi keberadaan semua pihak yang terlibat serta memastikan rangkaian transaksi dan kepemilikan aset. Aset-aset yang diperiksa meliputi kendaraan bermotor, uang tunai, dan barang berharga lainnya. Proses verifikasi ini dilakukan di berbagai lokasi termasuk rumah dinas dan kantor-kantor terkait.

Pada tanggal 20 Juli 2026, tim KPK berhasil mengamankan 19 orang di wilayah Lombok Barat. Pemeriksaan awal dilakukan di Markas Brimob Nusa Tenggara Barat. Selain itu, satu orang lainnya juga diamankan di wilayah Jakarta. Sebanyak delapan orang kemudian dibawa ke Gedung Merah Putih KPK untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Operasi penangkapan ini dilakukan secara serentak untuk mencegah kemungkinan pelarian.

“Selanjutnya, pada 20 Juli 2026, tim mengamankan sejumlah 19 orang di wilayah Lombok Barat dan dilakukan pemeriksaan awal di Mako Brimob NTB,” kata Achmad Taufik.

Daftar Orang yang Ditangkap dan Barang Bukti

Delapan orang yang dibawa ke kantor KPK antara lain meliputi Bupati Lalu Ahmad Zaini, Sudirman sebagai Direktur Utama PT AMGM, Lalu Ratnawati sebagai Kepala Dinas PUPRPKP Lombok Barat, serta para ajudan dan driver. Juga termasuk Junaidi sebagai Bendahara CV DKK dan Alvionsus Gani sebagai Direktur Utama PT MSI. Para tersangka ini memiliki peran penting dalam dugaan tindak pidana korupsi.

Dalam operasi ini, KPK mengamankan barang bukti dengan nilai total mencapai Rp 9,06 miliar. Rincian barang bukti tersebut antara lain uang tunai dari rekening Sudirman sebesar Rp 1,25 miliar, uang tunai di rumah Junaidi senilai Rp 20 juta, dan uang dalam rekening CV DKK sebesar Rp 489 juta. Semua barang bukti telah diamankan dan disimpan di tempat yang aman.

Barang bukti lainnya mencakup sertifikat dan AJB tanah milik Bupati Zaini senilai Rp 2,75 miliar, satu unit mobil Toyota Alphard bernilai Rp 1,225 miliar, serta kwitansi pembelian tanah milik istri Bupati sebesar Rp 3,325 miliar. Total aset yang diamankan menunjukkan skala besar dugaan korupsi dalam kasus ini.

Dugaan Gratifikasi dan Penggunaan Dana

Achmad Taufik juga mengungkap adanya penerimaan gratifikasi dari Sudirman kepada Lalu Ahmad Zaini di luar dugaan suap proyek. Pada tahun 2025, diduga terdapat permintaan pengumpulan uang dari Bupati Zaini menjelang lebaran dengan jumlah antara Rp 500 juta hingga Rp 750 juta. Mekanisme pengumpulan dana ini melibatkan berbagai pihak di lingkungan pemerintah daerah.

Selanjutnya, pada tahun yang sama, Sudirman meminta bantuan Kepala Dinas PUPRPKP untuk mengumpulkan fee dari proyek di Dinas PU demi kepentingan Bupati. Uang tersebut kemudian diserahkan secara tunai oleh Sudirman. Proses pengumpulan dana ini dilakukan secara berkala selama beberapa bulan.

Pada Maret 2026, Sudirman diduga menerima uang sebesar Rp 250 juta. Sementara itu, pada April 2026 menjelang Lebaran, Kepala Dinas PUPRPKP melalui drivernya memberikan Rp 100 juta kepada Sudirman. Rangkaian transaksi ini menunjukkan pola yang konsisten dalam pemberian dana.

Dari uang-uang yang diterima, Bupati Zaini diduga banyak menggunakannya untuk pembelian aset berupa tanah. Selain itu, Zaini dan Sudirman juga menempatkan dana sebesar Rp 2,25 miliar di RS SSM dengan modus pembelian saham atau uang operasional Bupati. Penyidik masih akan terus mendalami aliran dan sumber dana, serta keterlibatan para pihak dalam rangkaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

“Penyidik masih akan terus mendalami aliran dan sumber dana, serta keterlibatan para pihak dalam rangkaian dugaan tindak pidana korupsi tersebut,” ungkap Achmad Taufik.