Polri Usut Dugaan Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout

Polri Usut Dugaan Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout

Polri Usut Dugaan Korupsi Batu Bara – Korps penyidik Polri kini melakukan investigasi terhadap kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang berkaitan dengan pengadaan batu bara untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) selama periode 2018–2026. Kasus ini berpotensi menyebabkan gangguan pasokan energi yang berdampak pada blackout di beberapa daerah. Dalam laporan resmi yang dikeluarkan pada 4 Juli 2026, Polri mengonfirmasi bahwa penyidikan telah dimulai setelah pihaknya menerima laporan dan menetapkan status penyelidikan melalui LP/A/6/VII/2026/KORTASTIPIDKOR POLRI serta SP.Sidik/63/VII/RES.3.1./2026/Kortastipidkor. Dugaan korupsi batu bara ini menjadi sorotan karena terkait langsung dengan kelangsungan pasokan listrik yang vital bagi masyarakat.

Proses Penyidikan dan Pemanggilan Pihak Terkait

Direktur Penindakan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor), Brigjen Pol Robertus Yohanes De Deo, mengatakan bahwa tim penyidik telah menemukan indikasi adanya kesalahan prosedur dalam pengadaan batu bara oleh PT OBP dan PT BRA. “Kesalahan ini memicu perbedaan antara kuantitas batu bara yang dijanjikan dalam kontrak dan kenyataan pasokan di lapangan,” jelas De Deo saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri. Pemanggilan saksi dan pemeriksaan dokumen-dokumen terkait dianggap penting untuk memperjelas alur korupsi yang mengakibatkan gangguan pasokan batu bara.

“Kita harus memastikan bahwa proses ini melibatkan semua pihak, baik individu maupun lembaga, yang secara langsung terkait dengan pengadaan batu bara,” tambah De Deo.

Dampak Blackout dan Penyebab Utamanya

Blackout yang terjadi di wilayah seperti Kalimantan, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jabodetabek dinilai berkaitan dengan kelangsungan pasokan batu bara yang mengalami hambatan akibat dugaan korupsi. De Deo menegaskan bahwa modus penyimpangan ini mencakup manipulasi dokumen dan pengalihan nilai transaksi secara tidak transparan. “Hal ini mengakibatkan pengadaan batu bara tidak sesuai dengan kebutuhan PLTU, sehingga menyebabkan kekurangan pasokan yang berdampak pada keandalan pasokan energi listrik,” jelasnya.

“Kerugian negara yang diakui berkisar sekitar Rp5 triliun, dan penyidik berupaya mengungkap seluruh rantai korupsi untuk memulihkan kerugian tersebut,” kata De Deo.

Koordinasi dengan Instansi Lain dan Proses Audit

Kasus dugaan korupsi batu bara ini tidak hanya ditangani oleh Kortastipidkor, tetapi juga melibatkan kerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Lembaga Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (LPPPK). De Deo menekankan bahwa pihak penyidik akan memperkuat investigasi melalui pemeriksaan data elektronik dan analisis keuangan untuk mengidentifikasi alur dana yang tidak sesuai. “Proses ini tidak hanya mencari pelaku, tetapi juga memastikan transparansi dalam pengadaan batu bara dan dampaknya terhadap perekonomian nasional,” ujarnya.

Langkah Selanjutnya dan Komitmen Penyidik

Setelah memperoleh bukti awal, tim penyidik Polri akan melanjutkan investigasi ke tingkat lebih dalam, termasuk pemeriksaan saksi-saksi yang terlibat dan penggalian informasi tambahan. “Kasus ini menjadi contoh bagaimana korupsi dalam pengadaan batu bara bisa memengaruhi stabilitas pasokan energi,” tutur De Deo. Pihaknya juga berencana mengungkapkan hubungan antara perusahaan-perusahaan terkait dan pihak-pihak yang berperan dalam pengambilan keputusan.

Implikasi untuk Energi Listrik dan Ekonomi

Dugaan korupsi dalam pengadaan batu bara selama periode 2018–2026 dipercaya bisa berdampak signifikan pada keandalan pasokan energi listrik. Sebagai sumber energi utama, batu bara memegang peran krusial dalam memenuhi kebutuhan PLTU, terutama di daerah-daerah yang mengandalkan list