Wamendagri Dorong Kebijakan Berbasis Data agar Tepat Sasaran

Wamendagri Bima Arya: Kebijakan Tanpa Data Berisiko Meleset dari Sasaran

Beritaterbaik.com – Di ruang Pusdiklat Lembaga Administrasi Negara (LAN), Jakarta, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyampaikan pesan tegas kepada para pemangku Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Ia menekankan bahwa setiap rumusan kebijakan harus bertumpu pada data yang sahih dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat.

Pesan tersebut disampaikan saat Bima membuka Lokakarya Penguatan Kapasitas JFAK dalam Advokasi Kebijakan untuk Akselerasi Layanan Dasar yang Inklusif, Rabu (19/8/2026).

Kebijakan sebagai Instrumen Perubahan

Bima mengingatkan bahwa kebijakan memegang peranan sentral dalam menghadirkan transformasi. Akan tetapi, merumuskan kebijakan yang tepat menuntut analisis mendalam serta logika perubahan yang kokoh.

“Kebijakan adalah kunci dari perubahan. Sekali lagi, kebijakan adalah kunci dari perubahan. [Namun] tidak semua pemimpin yang terobsesi terhadap perubahan itu memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan yang tepat.”

Data Bukan Alat Pembenaran

Ia menyoroti bahaya penerapan evidence-based policy secara semu. Data, menurut Bima, harus hadir sejak tahap awal untuk mendiagnosis akar masalah, bukan sekadar dipelintir guna membenarkan keputusan yang sudah diambil sebelumnya.

“Bicara evidence-based, datanya muncul kapan? Jangan-jangan data itu digunakan untuk membenarkan posisi kebijakan yang sudah ditentukan.”

Mengenal Lapangan, Bukan Sekadar Teori

Agar rekomendasi kebijakan benar-benar aplikatif, Bima meminta para analis tidak terpaku pada literatur semata. Mereka dituntut memahami dinamika riil di lapangan serta menjalin interaksi lintas kelompok masyarakat.

“Jadi, Bapak-Ibu, sebagai analis kebijakan, kalau tidak gaul, kalau tidak mampu menembus semua ekosistem, insyaallah tidak akan merekomendasikan kebijakan didengar oleh atasan.”

Pemahaman terhadap persoalan pelaku UMKM, pengemudi transportasi publik, hingga berbagai komunitas lain menjadi bahan penting. Temuan-temuan tersebut kemudian harus dipadukan dengan kerangka teori dan data terkini sehingga rekomendasi yang dihasilkan lebih presisi.

Menyertai Kebijakan hingga Akhir Siklus

Bima juga mengingatkan bahwa tugas analis tidak berakhir pada tahap perumusan. Pemantauan dan evaluasi (assessment and evaluation) setelah kebijakan berjalan merupakan bagian tak terpisahkan dari tanggung jawab mereka, termasuk mengukur dampak nyata terhadap masyarakat.

“Selamat lokakarya, semoga Allah mudahkan. Semoga memberikan hasil manfaat yang nyata bagi rakyat yang kita cintai, bagi kota, kabupaten Bapak-Ibu yang sangat Bapak-Ibu cintai.”