Visit Agenda Wamendagri Ribka Haluk Kawal Perdamaian Konflik Suku di Wamena
Peristiwa Penyelesaian Konflik dan Peran Visit Agenda
Visit Agenda – Dalam rangka meningkatkan kestabilan wilayah, Visit Agenda yang digagas oleh Wamendagri Ribka Haluk menjadi momen penting dalam upaya kawal perdamaian konflik suku di Wamena, Jayawijaya, Papua Pegunungan. Acara ini berlangsung di Mapolres Jayawijaya pada hari Sabtu, 23 Mei 2026, dan menghadirkan berbagai pihak, termasuk masyarakat setempat, tokoh adat, serta Forkopimda. Visit Agenda ini tidak hanya sebagai simbol kedatangan pemerintah pusat, tetapi juga sebagai bentuk komitmen untuk menjaga harmoni antarsuku melalui pendekatan tradisional.
“Visit Agenda kali ini adalah langkah awal untuk memastikan konflik yang terjadi di Wamena tidak berlarut-larut. Melalui ritual adat, kita bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih bermakna,” kata Ribka Haluk.
Dalam upacara damai, Ribka Haluk berada di tengah ritual patah panah yang dilakukan oleh kedua pihak konflik. Ritual ini dianggap sebagai bentuk perayaan keberhasilan penyelesaian sengketa antarsuku, sekaligus sebagai tanda keberlanjutan perjanjian. Visit Agenda ini menjadi kesempatan bagi pemerintah pusat untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam memperkuat sistem penyelesaian konflik secara adat.
“Dengan Visit Agenda, pemerintah pusat mendukung keberhasilan masyarakat Wamena dalam membangun perdamaian secara lokal. Ini membuktikan bahwa peran adat tetap relevan dalam menyelaraskan kepentingan antarsuku,” tambah Ribka.
Komitmen dan Tindak Lanjut dari Pemerintah Daerah
Pada Visit Agenda tersebut, Gubernur Papua Pegunungan John Tabo menyampaikan apresiasi terhadap peran tokoh adat dalam menciptakan lingkungan yang aman. Ia menekankan bahwa keberhasilan ini tidak hanya hasil dari upaya individu, tetapi juga keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat. Pemerintah provinsi berkomitmen untuk memperkuat mekanisme penyelesaian sengketa adat melalui Perdasi dan Perdasus, yang akan menjadi dasar hukum bagi penanganan konflik di masa depan.
“Visit Agenda ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah dan pusat bekerja sama dalam menjaga perdamaian. Kami akan melanjutkan upaya ini dengan memastikan semua pihak terlibat dalam proses penyelesaian konflik secara adat,” ujar Tabo.
Menurut Tabo, proses perdamaian di Wamena juga menjadi contoh bagus bagaimana nilai-nilai budaya bisa menjadi alat diplomasi. Ia berharap keberhasilan ini bisa diaplikasikan di daerah-daerah lain yang menghadapi konflik serupa. Pemerintah daerah juga akan berupaya memperbaiki kondisi fisik dan mental warga yang terkena dampak perang suku, sebagai bagian dari program rehabilitasi yang ditetapkan dalam Visit Agenda.
Proses Penyelesaian Konflik dan Keberhasilan yang Diraih
Konflik antarsuku di Wamena yang berlangsung beberapa bulan sebelumnya sempat menyebabkan ketegangan tinggi di sejumlah wilayah. Namun, dengan peran aktif tokoh adat dan dukungan dari pemerintah, proses penyelesaian konflik berhasil diakhiri melalui upacara damai yang dipandu oleh pihak-pihak terkait. Visit Agenda ini menjadi wadah untuk mengevaluasi langkah-langkah yang telah diambil dan menetapkan strategi jangka panjang.
“Visit Agenda ini membuka ruang untuk melihat bagaimana keberhasilan perdamaian di Wamena bisa menjadi contoh bagi konflik serupa di Indonesia. Peran adat harus ditegaskan sebagai solusi utama,” imbuh Ribka Haluk.
Penandatanganan surat pernyataan damai dalam acara ini dilakukan secara bersama oleh kedua pihak, dengan harapan konflik tidak kembali lagi. Ribka Haluk juga menyoroti pentingnya pendekatan budaya dalam menjaga keutuhan masyarakat. “Jika seluruh proses penyelesaian konflik diawasi melalui Visit Agenda, maka keberlanjutan perdamaian akan terjamin,” katanya.
Kelompok Masyarakat dan Pendukung Perdamaian
Kehadiran masyarakat Wamena dalam acara ini menunjukkan tingkat kepercayaan terhadap proses perdamaian yang diusung. Tokoh adat dan warga setempat berperan aktif dalam memastikan ritual patah panah berjalan lancar. Visit Agenda tidak hanya menjadi acara simbolis, tetapi juga sebagai ruang dialog yang membuka peluang bagi kesepakatan jangka panjang. Ribka Haluk menegaskan bahwa keberhasilan ini diharapkan bisa menginspirasi daerah lain dalam menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai.
“Visit Agenda adalah bukti bahwa masyarakat Wamena mampu memimpin diri sendiri dalam menciptakan damai. Kami sangat menghargai inisiatif ini,” tutur Ribka.
Sejumlah kelompok masyarakat juga turut menyuarakan dukungan terhadap upaya ini. Mereka berharap keberhasilan dalam perjungjungan ketenangan bisa berlanjut menjadi perjanjian yang lebih kuat. Ribka Haluk menambahkan bahwa pemerintah pusat akan terus memantau perkembangan perdamaian di Wamena, sebagai bagian dari program pembangunan yang lebih inklusif.
Langkah-Langkah Berikutnya dan Harapan untuk Masa Depan
Dalam Visit Agenda ini, pemerintah pusat dan daerah sepakat untuk menyusun program jangka panjang yang mengintegrasikan pendekatan adat dan modern. Langkah-langkah seperti pengembangan wadah diskusi, pelatihan masyarakat tentang penyelesaian sengketa non-kekerasan, dan pembangunan infrastruktur di Wilayah Konflik (Wamena) akan menjadi fokus utama. Ribka Haluk menegaskan bahwa penyelesaian konflik yang bermakna harus diiringi dengan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Visit Agenda ini menandai permulaan dari sebuah transisi. Kami berharap, peran adat tetap menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang harmonis,” tambahnya.
Menurut Ribka Haluk, keberhasilan penyelesaian konflik di Wamena memberikan harapan bahwa konflik antarsuku di Indonesia bisa terselesaikan secara damai. Ia menekankan bahwa pemerintah harus terus berupaya memperkuat kelembagaan adat sebagai alat resolusi konflik. “Dengan Visit Agenda, kita bisa mengevaluasi kinerja penyelesaian konflik di Wamena dan mengukuhkan hasilnya sebagai pedoman untuk wilayah lain,” ujarnya.