Topics Covered: Skema Insentif SPPG Bakal Diubah, Tak Lagi Rata Rp 6 Juta per Hari

Skema Insentif SPPG Bakal Diubah, Tak Lagi Rata Rp6 Juta per Hari

Topics Covered: Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) sedang merancang skema insentif baru untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Perubahan ini bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan dengan kondisi nyata di lapangan, mengingat sistem sebelumnya memberikan dana bantuan secara merata sebesar Rp6 juta per hari bagi semua unit. Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, mengatakan bahwa pendekatan yang sama kurang adil karena tidak mencerminkan perbedaan jumlah penerima manfaat, dari 500 hingga 3.000 orang per hari.

Penyesuaian Berdasarkan Kinerja dan Kontribusi

Perubahan skema insentif ini menjadi bagian dari reformasi pengelolaan MBG yang lebih efisien dan proporsional. Dalam penyusunan ulang sistem, BGN mempertimbangkan variabel seperti volume produksi makanan, tingkat kepuasan peserta, serta keberlanjutan program. Arumsari menjelaskan, anggaran yang diberikan sebelumnya kurang berimbang karena tidak mengukur efektivitas kerja masing-masing SPPG. “Kami ingin insentif lebih berorientasi pada hasil, bukan sekadar jumlah hari kerja,” katanya.

Kebijakan lama dinilai terlalu sederhana, sehingga tidak mampu memotivasi unit yang lebih aktif dalam distribusi makanan. Sebaliknya, SPPG dengan kapasitas rendah justru menerima dana yang sama. Hal ini memicu penyesuaian agar insentif bisa menjadi alat penghargaan untuk unit yang lebih produktif. Menurut Arumsari, penyesuaian ini juga mengurangi risiko penggunaan anggaran secara boros.

Formula Baru Mengintegrasikan Faktor Regional dan Operasional

Skema baru akan memperhitungkan berbagai parameter, termasuk lokasi wilayah. SPPG di daerah padat penduduk seperti Pulau Jawa akan diberi insentif berbeda dibandingkan unit di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar). “Kondisi geografis dan demografis memengaruhi efisiensi operasional, sehingga harus diakui dalam penghitungan,” ujar Arumsari. Selain itu, rumus ini juga mencakup aspek seperti tingkat partisipasi peserta, kualitas bahan baku, dan kecepatan distribusi.

Pengaturan ini dirancang untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam program MBG. Dengan memperkenalkan sistem berbasis kinerja, BGN mengharapkan lebih banyak inisiatif inovatif dari SPPG. Contohnya, unit yang mampu mengurangi sampah makanan atau meningkatkan penyerapan nutrisi akan mendapat insentif tambahan. Arumsari menegaskan, perubahan ini sejalan dengan tujuan pemerintah memperkuat kapasitas lokal dalam pemberdayaan gizi.

Peran Kemenkeu dalam Penyesuaian Anggaran

Pengembangan skema insentif baru sedang dijalankan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebagai bagian dari penyusunan ulang desain anggaran MBG. Arumsari mengatakan, kemitraan ini penting untuk memastikan pengalokasian dana yang proporsional dan berkelanjutan. “Kemenkeu membantu kami mengukur dampak kebijakan ini secara makro, seperti pengurangan anggaran pengulangan atau peningkatan cakupan,” terangnya.

Kebijakan lama memang dianggap kurang responsif terhadap dinamika lapangan. Dengan sistem baru, BGN berharap bisa menyeimbangkan antara keadilan dan efisiensi. “Insentif yang lebih fleksibel akan mendorong SPPG melakukan evaluasi internal dan meningkatkan kualitas layanan,” tambah Arumsari. Proses penyusunan ini juga melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk mitra swasta dan penyelenggara program.

Perubahan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja SPPG, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap MBG. Dengan pendekatan yang lebih berbasis data, BGN ingin menciptakan sistem yang adil dan mudah diakses oleh semua unit, baik yang berada di wilayah perkotaan maupun pedesaan. Penyesuaian insentif ini akan diujicobakan dalam beberapa bulan sebelum diterapkan secara nasional.

Menurut rencana, kebijakan baru ini akan menjadi bagian dari evaluasi tahunan MBG, yang dirancang agar program bisa beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. “Program ini harus selalu dinamis, tidak statis,” pungkas Arumsari. Dengan memperkenalkan skema insentif yang lebih realistis, BGN berupaya menjaga kualitas pemberdayaan gizi di tengah tantangan anggaran dan inflasi yang terus meningkat.

Ikuti Berita Terkini di Liputan6

Baca berita terpercaya dan terkini di Berita Liputan6 untuk mengikuti perkembangan perubahan skema insentif SPPG serta dampaknya terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Kebijakan ini menjadi contoh bagaimana keadilan dan efisiensi bisa diintegrasikan dalam pengelolaan program pemerintah.