Topics Covered: Kementerian PPPA Usulkan Tambahan Anggaran 2027

Kementerian PPPA Usulkan Tambahan Anggaran 2027

Topics Covered – Jakarta, Liputan6.com – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) telah mengusulkan peningkatan anggaran untuk tahun 2027, sebagai bagian dari upaya mendorong kebijakan inklusif dan efektif dalam pengarusutamaan gender. Dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Menteri PPPA Arifah Fauzi menyampaikan bahwa dana yang diperuntukkan untuk KemenPPPA akan meningkat dari Rp 136,293 miliar menjadi Rp 392,496 miliar. Hal ini bertujuan untuk memperkuat pelayanan terhadap perempuan dan anak, serta meningkatkan kualitas pengelolaan program-program strategis.

“Kami mengusulkan peningkatan dana 2027, yang semula Rp 136,293 miliar lebih menjadi Rp 392,496 miliar,” ujar Arifah Fauzi, melansir Antara, Kamis (18/6/2026). “Ini adalah bagian dari upaya untuk memastikan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, khususnya dalam bidang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.”

Program Prioritas yang Dibiayai Tambahan Anggaran

Usulan tambahan dana tersebut akan dialokasikan ke berbagai program prioritas, seperti penguatan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan dan anak, serta peningkatan tata kelola internal KemenPPPA. Dalam Topics Covered, KemenPPPA menjelaskan bahwa dana tambahan akan digunakan untuk dua aspek utama: pertama, program kesetaraan gender dan perlindungan perempuan serta anak sebesar Rp 336,311 miliar, dan kedua, program dukungan manajemen sebesar Rp 56,185 miliar. Penambahan dana ini diperlukan untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di tengah dinamika kehidupan modern.

Arifah Fauzi juga menyoroti bahwa pagu indikatif KemenPPPA mencapai Rp 187 miliar, yang merupakan langkah strategis dalam memperkuat layanan perlindungan, mencegah kekerasan, dan meningkatkan pengawasan di ruang digital. Dengan tambahan anggaran ini, KemenPPPA dapat melaksanakan program-program yang lebih efektif, termasuk pendidikan kesetaraan gender, pelatihan keterampilan bagi perempuan, serta inisiatif-inisiatif untuk memerangi diskriminasi dan eksploitasi anak.

Penambahan Alokasi Dana Khusus Non-Fisik

Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik Perlindungan Perempuan dan Anak (DAK NF PPA) juga menjadi bagian dari usulan anggaran 2027. Arifah Fauzi menyebutkan bahwa alokasi dana untuk DAK NF ini akan ditambah dari Rp 118 miliar menjadi Rp 94,801 miliar. Topics Covered menyoroti bahwa DAK NF bertujuan memperluas akses dukungan layanan perlindungan perempuan dan anak di berbagai daerah, terutama untuk wilayah yang telah memiliki Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) PPA tetapi belum sepenuhnya mendapatkan alokasi dana yang memadai.

Menurut Arifah, peningkatan dana ini sangat penting agar semua UPTD PPA dapat beroperasi secara optimal. Tanpa dukungan finansial yang cukup, program prioritas dan mandat strategis KemenPPPA bisa terganggu. Dalam Topics Covered, ia juga menekankan bahwa isu perempuan adalah isu lintas sektor yang membutuhkan tanggapan cepat, layanan memadai, data kuat, pengawasan efektif, serta pembiayaan berkelanjutan. Selain itu, dana tambahan akan membantu dalam memberikan layanan kepada korban kekerasan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak anak.

KemenPPPA juga menyoroti pentingnya penguatan tata kelola internal sebagai bagian dari Topics Covered dalam rencana anggaran 2027. Dengan peningkatan anggaran sebesar Rp 56,185 miliar untuk program dukungan manajemen, KemenPPPA dapat memperbaiki sistem pengelolaan program, mempercepat respons terhadap kebutuhan masyarakat, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan. Anggaran tambahan ini juga akan digunakan untuk memperkuat kelembagaan dalam pengawasan kekerasan terhadap anak dan perempuan, terutama di lingkungan digital yang semakin berkembang.

Dalam konteks Topics Covered, KemenPPPA menjelaskan bahwa anggaran yang ditambahkan akan menjadi fondasi penting dalam mencapai visi pembangunan yang berkeadilan dan inklusif. Program-program seperti pelatihan kerja, pendidikan seksual, dan akses ke layanan kesehatan reproduksi akan lebih terjangkau bagi masyarakat yang terpinggirkan. Selain itu, dana tambahan juga akan diperuntukkan untuk pengembangan UPTD PPA di daerah-daerah yang masih kurang mendapat perhatian, sehingga dapat meningkatkan kesetaraan gender di tingkat lokal.

Arifah Fauzi menambahkan bahwa kebijakan anggaran ini merupakan langkah konsisten dalam mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dengan tambahan dana sebesar Rp 256,203 miliar, KemenPPPA berharap mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil untuk semua lapisan masyarakat. Topics Covered dalam usulan ini juga mencakup pengembangan infrastruktur digital, peningkatan kesadaran masyarakat melalui kampanye, serta pelibatan pemangku kepentingan di berbagai sektor untuk menciptakan perubahan yang lebih luas.