Tiga Kali Fahd Arafiq Berurusan dengan KPK

Fahd Arafiq Kembali Diamankan KPK dalam OTT Pengurusan HGB Bogor

Beritaterbaik.com – Politikus Partai Golkar Fahd El Fouz, yang dikenal sebagai Fahd Arafiq, kembali menjadi salah satu pihak yang diamankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia termasuk dalam 17 orang yang terjaring operasi tangkap tangan pada Senin, 14 September 2026.

Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi dalam proses pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bogor. Sampai tahap pemeriksaan awal ini, KPK belum mengumumkan status hukum Fahd maupun pihak lain yang turut diamankan.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan bahwa Fahd berada di antara pihak yang dibawa dalam operasi itu. Ia menjelaskan, penyidik masih menghimpun keterangan untuk menyusun gambaran awal peristiwa serta mendalami dugaan tindak pidana yang terjadi.

“Salah satunya pihak yang diamankan, yang bersangkutan (Fahd Arafiq),”

Pemeriksaan terhadap orang-orang yang diamankan menjadi bagian penting dalam tahap awal penanganan perkara. Keterangan mereka dibutuhkan untuk membantu penyidik menelusuri rangkaian kejadian, pihak-pihak yang terlibat, hingga dugaan peran masing-masing dalam pengurusan HGB tersebut.

“Ya, artinya pihak-pihak yang diamankan tersebut keterangannya dibutuhkan untuk memberikan penjelasan awal dalam tahapan kegiatan penyelidikan ini,”

“Sehingga setiap keterangannya, setiap penjelasannya bisa membantu untuk kemudian mengkonstruksikan bagaimana perkara ini, termasuk kronologi peristiwanya,”

Pemeriksaan Belum Menentukan Status Hukum

Diamankan dalam operasi tangkap tangan tidak serta-merta berarti seseorang telah ditetapkan sebagai tersangka. KPK masih perlu mencermati hasil pemeriksaan dan bukti yang dikumpulkan sebelum menentukan langkah hukum terhadap Fahd dan 16 orang lainnya.

Dalam perkara yang sedang didalami ini, fokus penyelidikan berkaitan dengan pengurusan HGB di BPN Kabupaten Bogor. HGB merupakan salah satu bentuk hak atas tanah yang memberi kewenangan kepada pemegangnya untuk mendirikan serta memiliki bangunan di atas tanah yang bukan miliknya dalam jangka waktu tertentu. Karena menyangkut administrasi pertanahan dan nilai ekonomi yang besar, pengurusannya memerlukan prosedur yang jelas serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Publik kini menunggu penjelasan lanjutan dari KPK mengenai konstruksi perkara, barang bukti yang ditemukan, serta status pihak-pihak yang diperiksa. Penetapan status hukum akan bergantung pada hasil pendalaman penyidik.

Riwayat Dua Vonis Korupsi

Peristiwa terbaru ini menambah daftar perjalanan hukum Fahd Arafiq. Sebelum operasi tangkap tangan di Kabupaten Bogor, ia telah dua kali dijatuhi hukuman dalam perkara korupsi yang berbeda.

Kasus pertama berkaitan dengan suap dalam pengurusan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID). Perkara itu menyangkut upaya mendapatkan alokasi dana untuk tiga kabupaten di Aceh, yaitu Aceh Besar, Pidie Jaya, dan Bener Meriah.

Dalam perkara tersebut, Fahd terbukti menyuap anggota Badan Anggaran DPR Wa Ode Nurhayati. Suap itu berhubungan dengan pengurusan alokasi DPID bagi tiga daerah tersebut. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kemudian menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan kepada Fahd.

Selain hukuman penjara, ia juga dikenai denda Rp50 juta. Apabila denda itu tidak dibayar, terdapat pidana pengganti berupa dua bulan kurungan.

Fahd kembali tersangkut perkara korupsi pada 2017. Perkara kedua berkaitan dengan pengadaan Al-Qur’an dan laboratorium komputer untuk Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Kementerian Agama pada tahun anggaran 2011-2012.

Dalam kasus itu, ia dinyatakan terbukti menerima suap yang berkaitan dengan proyek pengadaan di Kementerian Agama. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada September 2017 menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara terhadap Fahd.

Aktivitas Politik dan Organisasi Kepemudaan

Di luar perkara pidana yang pernah menjeratnya, Fahd dikenal aktif di dunia politik serta organisasi kepemudaan. Ia pernah memimpin Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) sebagai ketua umum pada periode 2015-2018.

Ia juga tercatat menjabat Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Barisan Pemuda Nusantara atau Bapera. Dalam kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029, Fahd memegang posisi Ketua Bidang Hubungan Ormas.

Posisi tersebut menempatkannya dalam aktivitas organisasi dan jaringan kemasyarakatan partai. Namun, pemeriksaan KPK dalam operasi terbaru tetap berjalan terpisah dari jabatan-jabatan organisasional yang pernah atau sedang diembannya.

Menanti Kejelasan Perkara HGB

KPK masih melanjutkan pemeriksaan terhadap Fahd dan seluruh pihak yang diamankan. Tahap ini akan menentukan apakah terdapat cukup bukti untuk menaikkan penanganan perkara serta menetapkan pihak tertentu sebagai tersangka.

Perkara dugaan pengurusan HGB di Kabupaten Bogor menjadi sorotan karena menyentuh layanan pertanahan yang berhubungan langsung dengan kepastian hak atas tanah dan bangunan. Penanganan yang transparan diperlukan agar publik memahami duduk perkara, kronologi, serta alasan tindakan hukum yang diambil penyidik.

Untuk saat ini, status Fahd Arafiq masih berada dalam proses pemeriksaan KPK. Informasi lebih lanjut mengenai hasil OTT, dugaan peran para pihak, dan keputusan hukum akan bergantung pada bukti serta keterangan yang diperoleh dalam penyelidikan.