Prabowo Tekankan Perlu Perbaikan Birokrasi dalam Rangka Special Plan
Special Plan – Dalam pidato terbarunya di Kompleks Parlemen Jakarta, Prabowo Subianto menyoroti pentingnya menyederhanakan proses birokrasi sebagai bagian dari Special Plan yang diusung pemerintah. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada kecepatan dan efisiensi lembaga pemerintah, terutama di tingkat daerah. “Special Plan harus menjadi katalis perubahan, bukan hanya janji kosong,” ujarnya, Rabu (20/5/2026), saat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN 2027.
Tantangan Birokrasi dalam Special Plan
Prabowo menyebutkan bahwa banyak birokrat cenderung menambahkan aturan tambahan yang tidak diperlukan, membuat proses izin dan persetujuan terkesan lambat. Menurutnya, hal ini sering kali terjadi meski instruksi dari presiden dan menteri sudah jelas. “Kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah, akal-akalnya itu,” kata Prabowo, yang menyoroti kesenjangan antara kebijakan pusat dan penerapan di lapangan.
Ia mencontohkan bahwa negara-negara lain seperti Malaysia bisa menyelesaikan izin usaha dalam waktu singkat, sementara di Indonesia membutuhkan lebih lama. “Kalau Malaysia bisa bikin izin dalam dua minggu, kenapa kita izinnya dua tahun. Memalukan,” ujarnya. Prabowo menyatakan bahwa keterlambatan ini menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan daya saing Indonesia di tingkat internasional.
Kritik Prabowo juga menyasar kebiasaan birokrat yang sering mengingatkan pengusaha untuk menandatangani dokumen pada jam 17.30. Ia mengatakan bahwa hal ini memicu frustrasi di kalangan pejabat politik, karena terkesan tidak efisien. “Birokrat yang suka minta tanda tangan pukul 17.30 justru membuat sistem ini terlihat membingungkan,” lanjutnya. Menurut Prabowo, tindakan ini perlu diubah agar kebijakan Special Plan bisa berjalan lancar.
Solusi untuk Meningkatkan Efisiensi Birokrasi
Prabowo berharap pemerintah pusat bisa memastikan semua lembaga daerah mengikuti arahan yang sama. Ia menyarankan agar proses perizinan tidak hanya bergantung pada kebijakan teknis lokal, tetapi juga dikoordinasikan secara nasional. “Special Plan harus menjadi konsensus, bukan hanya kebijakan menteri tertentu,” jelasnya. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini akan terlihat jika birokrasi bisa menjadi lebih transparan dan cepat.
Dalam konteks ini, Prabowo juga mengkritik praktik di beberapa daerah yang menambahkan prosedur kompleks tanpa dasar kuat. “Pengusaha sering terganggu dan kesulitan karena harus melewati berbagai tahap persetujuan yang tidak perlu,” ujarnya. Menurut Prabowo, ini bisa diatasi jika ada sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk menilai efektivitas kebijakan yang diusung.
Ia menambahkan bahwa pemerintah perlu memprioritaskan pengurangan birokrasi sebagai bagian dari Special Plan. “Kita harus fokus pada kebutuhan sebenarnya pengusaha, bukan pada keinginan birokrat untuk menguji kemampuan mereka,” kata Prabowo. Kritik ini terutama ditujukan kepada lembaga-lembaga yang terkesan mengulur waktu untuk menyelesaikan tugas yang seharusnya cepat.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyoroti perluasan kerangka kerja Special Plan ke berbagai sektor. Ia menyatakan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada pertumbuhan usaha, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kualitas layanan publik. “Special Plan harus mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, mulai dari pengurangan birokrasi hingga akses ke layanan dasar,” ujarnya. Ia menekankan bahwa keberhasilan program ini akan mengubah paradigma kerja pemerintahan di Indonesia.