‘Nyawa’ Dapur SPPG di Tangan Pengawas Gizi dan Jurutama Masak
Special Plan – Program Special Plan 2026 memperhatikan kualitas dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai salah satu prioritas utama. Nanik Sudaryati Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), menjelaskan bahwa keberhasilan program ini bergantung pada keterlibatan aktif Pengawas Gizi dan Jurutama Masak di lapangan. Namun, hingga saat ini, mereka yang bertugas di dapur SPPG masih kurang terlibat dalam sosialisasi dan pelatihan yang dijalankan BGN. “Apakah program Makanan Bergizi Gratis (MBG) ini diteruskan atau tidak, sebenarnya ada di tangan Anda semua,” tegas Nanik dalam acara Sosialisasi Keamanan Pangan untuk Pengawas Gizi dan Jurutama Masak SPPG se-Provinsi DKI Jakarta, Sabtu, 23 Mei 2026. Hal ini menegaskan bahwa Special Plan tidak hanya tentang penyaluran bantuan, tetapi juga tentang pengelolaan yang tepat di lapangan.
Fokus Program MBG 2026
Tahun 2026, Program MBG mengalami pergeseran fokus ke arah peningkatan keamanan pangan atau food safety, yang menjadi bagian integral dari Special Plan. Nanik menekankan bahwa untuk mencapai target ini, para pelaku SPPG perlu diberikan pelatihan berkala mengenai teknik memasak, pengelolaan bahan makanan, dan standar higiene. “Dengan kompetensi yang baik, para pengawas dan jurutama masak bisa memastikan setiap proses memasak tetap terjaga kebersihannya dan tidak menyebarkan kontaminasi,” jelasnya. Ia juga menyebutkan bahwa dalam Special Plan, pengawasan dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol yang telah ditetapkan.
“Kalau toh itu (bangunan bekas) rumah, seharusnya tetap mengikuti juknis, bukan juknis mengikuti rumah,” ujar Nanik, mantan jurnalis senior yang kini fokus pada pengelolaan SPPG.
Menurut Nanik, banyak dapur SPPG yang tidak memenuhi standar teknis yang diatur dalam Special Plan. Kebutuhan luas minimal 400 meter persegi untuk dapur ideal, tetapi sekitar 80 persen dari dapur yang ada berasal dari bangunan lama seperti rumah, café, atau ruko. Faktor ini menyebabkan alur memasak terganggu dan meningkatkan risiko kontaminasi silang. “Kontaminasi silang bisa terjadi karena alur kerja yang tidak terstruktur, dan itu bisa menghambat keberhasilan Special Plan,” tambahnya.
Kebijakan yang Tidak Sesuai
Kebijakan yang dijalankan saat ini masih belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan Special Plan. Nanik menyoroti bahwa dalam sidak yang dilakukan, ditemukan beberapa dapur SPPG yang tidak memenuhi persyaratan teknis. “Bahkan ada dapur yang tidak pernah dikunjungi oleh Pengawas Gizi, atau sebaliknya, saat proses masak selesai, Pengawas Gizi datang pagi hari,” katanya. Hal ini menunjukkan kurangnya koordinasi dan komitmen dalam menerapkan standar yang ditetapkan dalam Special Plan. “Ketidakselarasan ini bisa menyebabkan kejadian keamanan pangan yang tidak terduga,” imbuhnya.
“Kalau kayak gini belum kejadian, mungkin doa pemiliknya kenceng banget, jadi masih dicintai sama Allah, sehingga belum kejadian,” ujarnya.
Menurut Nanik, masalah kebijakan ini bisa diperbaiki melalui sinergi yang lebih baik antara Pengawas Gizi dan Jurutama Masak. Ia berharap kedua pihak bisa saling mendukung dalam memastikan semua proses memasak sesuai dengan protokol yang ditetapkan dalam Special Plan. “Kedua peran ini saling melengkapi, dan tanpa koordinasi, program Special Plan akan sulit mencapai efektivitas maksimal,” jelasnya.
Persoalan Koordinasi
Salah satu tantangan utama dalam menerapkan Special Plan adalah kurangnya komunikasi antara Pengawas Gizi dan Jurutama Masak. Nanik menyampaikan kekecewaannya terhadap respons yang tidak harmonis di lapangan. “Kadang Juru Masak merasa paling pinter, sementara Pengawas Gizi juga sok pinter… Ya kan? Nggak ketemu, nggak komunikasi yang terjadi,” tanya Nanik. Peserta pelatihan segera merespons, “Betuuul…” Nanik menegaskan bahwa tanpa sinergi antara kedua pihak, kualitas makanan akan sulit dipertahankan.
Dalam Special Plan, peningkatan koordinasi diharapkan menjadi bagian dari strategi pengelolaan dapur yang lebih baik. Nanik berharap setiap dapur SPPG bisa menjadi contoh baik dalam menerapkan standar food safety. “Dengan komunikasi yang baik, kita bisa memastikan setiap langkah dalam Special Plan dijalankan secara optimal,” tegasnya. Ia juga menyoroti pentingnya pengawasan yang konsisten agar tidak ada laci bantuan yang tidak termanfaatkan secara maksimal.
Upaya Peningkatan Kualitas
Sebagai Ketua Harian Tim Koordinasi 17 Kementerian dan Lembaga, Nanik menegaskan bahwa Presiden telah menetapkan kualitas sebagai prioritas utama dalam Special Plan 2026. Oleh karena itu, penambahan dapur baru akan dihentikan sementara, dan BGN fokus pada perbaikan SOP serta pengelolaan menu yang lebih baik. “Yang paling penting, Pengawas Gizi dan Juru Masak harus kompak,” katanya. Dalam konteks ini, Special Plan berperan sebagai framework untuk menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan kualitas pelayanan.
Nanik juga menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi pengawas dan jurutama masak, agar mereka mampu memahami dan menerapkan standar food safety. “Dengan kapasitas yang memadai, program Special Plan bisa memberikan dampak signifikan pada kesehatan masyarakat,” jelasnya. Ia berharap seluruh dapur SPPG bisa menjadi bagian dari sistem pangan yang aman, sehat, dan berkelanjutan, sesuai dengan visi yang ditetapkan dalam Special Plan.