Special Plan: Kementerian Lingkungan Hidup Gandeng Masyarakat Adat Atasi Degradasi Lahan

Special Plan KLH: Kolaborasi Masyarakat Adat untuk Mengatasi Degradasi Lahan

Special Plan – Dalam upaya menghadapi tantangan degradasi lahan yang semakin mengkhawatirkan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) meluncurkan inisiatif khusus bernama Special Plan. Strategi ini bertujuan untuk mengintegrasikan pengetahuan tradisional dari masyarakat adat sebagai bagian dari solusi penyelamatan lingkungan. Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLH, Rasio Ridho Sani, menjelaskan bahwa Special Plan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan komunitas lokal dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Dengan memanfaatkan kearifan lokal, KLH berharap mampu mengurangi dampak perubahan iklim dan menjaga keseimbangan lingkungan hidup.

Program Nasional: Menyerap Praktik Kehutanan Tradisional

Dalam rangka Hari Penanggulangan Degradasi Lahan dan Kekeringan Sedunia yang jatuh pada 17 Juni, Ridho menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam Special Plan. “Masyarakat adat memiliki wawasan unik tentang cara mengelola lahan secara lestari, yang perlu diintegrasikan ke dalam kebijakan nasional,” tuturnya, mengutip Antara, Rabu (17/6/2026). Dalam Special Plan, KLH berencana menyusun peta jalan yang menyatukan teknik konservasi berbasis alam dengan kebijakan pemerintah, sehingga mampu memperkuat upaya pengelolaan sumber daya alam secara holistik.

“Special Plan ini bukan sekadar program pemerintah, tetapi wadah kolaborasi yang mengutamakan partisipasi aktif masyarakat. Mereka adalah penjaga pertama lingkungan, dan kebijakan harus berpijak pada pengalaman mereka,” ujar Ridho.

Kelompok masyarakat adat yang terlibat dalam Special Plan diharapkan menjadi bagian dari konservasi keanekaragaman hayati. Pada Kick Off Meeting terkait penyusunan strategi ini, Ridho menyampaikan bahwa komunitas adat menjadi sumber pengetahuan penting tentang teknik pertanian berkelanjutan dan pengelolaan hutan. “Kegiatan ini juga memberikan ruang bagi masyarakat adat untuk memperkenalkan praktik-praktik yang selama ini mereka lakukan, sebagai bahan referensi dalam Special Plan,” tambahnya.

Dalam Special Plan, KLH juga menekankan peran bambu sebagai vegetasi strategis. Menurut Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat, tumbuhan ini bisa menjadi solusi efektif untuk mengendalikan erosi dan menjaga kelembapan tanah. “Bambu tidak hanya berguna untuk lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat melalui pengembangan usaha hutan bambu,” jelas Jumhur di Bogor, Jawa Barat, Senin (15/6/2026).

“Special Plan tidak hanya fokus pada penanaman pohon, tetapi juga pada pengembangan kebijakan yang menjadikan masyarakat adat sebagai mitra utama. Dengan mendorong partisipasi mereka, kita bisa menciptakan ekosistem yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” kata Jumhur.

Kebijakan Special Plan juga mencakup pendekatan partisipatif dalam pembangunan berkelanjutan. KLH menargetkan penyusunan program yang melibatkan 10 ribu komunitas adat sebagai pengawas dan pelaku utama. Menurut Ridho, ini menjadi bagian dari strategi KLH untuk menangani degradasi lahan, yang mencakup penanaman dua miliar pohon dan penguatan ekosistem alami. “Keberhasilan Special Plan tergantung pada kolaborasi yang kuat antara pemerintah, masyarakat, dan institusi terkait,” pungkasnya.

Sebagai bagian dari Special Plan, KLH juga melakukan penguatan ekosistem melalui rehabilitasi lahan terdegradasi. Proyek ini melibatkan teknik penanaman vegetasi penutup tanah dan penerapan metode pertanian organik. Menteri Jumhur menambahkan bahwa Special Plan dirancang untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan mendorong kesejahteraan masyarakat adat. “Dengan melibatkan masyarakat adat, kita bisa membangun kebijakan yang lebih inklusif dan berdampak jangka panjang,” tuturnya.

Program Special Plan juga diharapkan menjadi contoh bagus dalam pembangunan berkelanjutan. KLH menargetkan peningkatan keberlanjutan lingkungan melalui penggunaan kearifan lokal dan teknologi modern. “Ini adalah langkah penting dalam menangani krisis lingkungan, karena kita tidak bisa hanya mengandalkan kebijakan pemerintah tanpa dukungan masyarakat,” ujar Ridho. Dengan Special Plan, KLH berharap mampu menciptakan ekosistem yang lebih seimbang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat di seluruh Indonesia.