Dadan Hindayana Intervensi PPK dalam Program MBG dalam Skema Special Plan
Special Plan – Dalam skema Special Plan yang menjadi bagian integral dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Dadan Hindayana, mantan pemimpin Badan Gizi Nasional (BGN), dikabarkan terlibat dalam skandal korupsi yang menyebabkan penahanan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung). Pengadilan mengungkap bahwa Dadan tidak bertindak sendirian, melainkan bekerja sama dengan Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung untuk mengintervensi proses pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan BGN. Skema Special Plan, yang diharapkan mendorong transparansi dan efisiensi dalam penyaluran bantuan makanan, justru menjadi target penyalahgunaan oleh para tersangka.
Pengadaan Dipersangkakan Mengabaikan Kebutuhan Nyata
Penyidik dari Direktorat Penyidikan Jampidsus Kejagung, Syarief Sulaeman Nahdi, mengatakan bahwa intervensi oleh Dadan dan rekan-rekannya mengakibatkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) pengadaan tidak disusun secara objektif. Selain itu, kebijakan tersebut diduga memungkinkan markup harga yang tidak sebanding dengan nilai manfaat bagi masyarakat. “Dengan Saudara SS dan Saudara LP, DH melakukan intervensi kepada PPK dalam proses pengadaan barang dan jasa di BGN secara melawan hukum,” papar Syarief dalam konferensi pers, Rabu (3/6/2026).
Special Plan, yang diusulkan sebagai metode baru dalam mengoptimalkan MBG, diduga dimanipulasi untuk mempercepat pengambilan keputusan tanpa melalui proses pengawasan yang ketat. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya terkait dengan efisiensi birokrasi, tetapi juga menjadi sarana untuk menyalurkan keuntungan ke pihak tertentu. Skandal ini mengguncang keyakinan publik terhadap keberhasilan program MBG yang sebelumnya diharapkan meringankan beban ekonomi keluarga miskin.
Beberapa Pengadaan Diduga Terjadi Penyalahgunaan Dana
Kejaksaan Agung menyebut sejumlah pengadaan yang menjadi sorotan, seperti pembelian 21.801 unit sepeda motor listrik senilai sekitar Rp1 triliun, 32.000 pasang sepatu, lebih dari 31.000 unit tablet, serta 5.400 unit televisi 75 inci. Semua barang-barang tersebut diduga tidak sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan digunakan untuk mengalihkan dana ke pihak yang berkepentingan. Selain itu, keberadaan yayasan mitra yang dimanfaatkan dalam Special Plan juga menjadi bukti bahwa sistem pengadaan di BGN tercemar oleh praktik korupsi.
Special Plan, yang diperkenalkan sebagai inisiatif modernisasi dalam MBG, seharusnya memberikan kelebihan kompetitif kepada penyedia layanan. Namun, kebijakan ini justru digunakan untuk menguntungkan kelompok tertentu. Kebocoran data dan pemilihan pemenang tender yang tidak transparan menjadi bukti bahwa proses pengadaan dalam Special Plan tidak lagi menjadi alat untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan, melainkan jadi sarana untuk mengisi kantong para pejabat.
Penggunaan Yayasan Mitra Sebagai Jembatan Korupsi
Penyidikan juga menemukan indikasi penyalahgunaan yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam penerapan Special Plan. Yayasan yang seharusnya menjadi jembatan distribusi bantuan makanan ke sekolah-sekolah justru dijadikan sarana untuk memperbesar keuntungan finansial. Beberapa yayasan yang ditunjuk dalam kerangka Special Plan diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka, termasuk Dadan Hindayana.
Proses pembuatan keputusan dalam Special Plan diduga dilakukan secara terburu-buru, sehingga memungkinkan PPK di BGN diintervensi untuk mengatur penawaran harga yang lebih tinggi. Hal ini berpotensi menyebabkan kerugian keuangan negara dalam pelaksanaan MBG. Dengan adanya intervensi ini, keberhasilan Special Plan dalam meningkatkan kualitas program MBG justru dipertanyakan.