Pigai Cerita Solving Problems Tak Pernah Ditegur Presiden Sejak Menjadi Menteri
Solving Problems – Dalam sebuah wawancara eksklusif, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai membuka cerita tentang Solving Problems yang terus ia lakukan sejak menjabat sebagai menteri. Ia menyatakan bahwa selama bertugas, tidak pernah menerima teguran dari Presiden Prabowo Subianto. “Sejak 21 Oktober 2024 hingga saat ini, saya menjadi menteri dan tidak pernah ditegur, baik secara lisan maupun tertulis,” ujar Pigai dalam acara Kelas Jurnalis HAM di Bandung, Rabu (20/5).
Mengapa Pigai Tidak Pernah Ditegur?
Pigai menjelaskan bahwa keselarasan pandangan antaranya dengan Presiden Prabowo Subianto menjadi faktor utama. Ia menyebut bahwa pernyataannya terkait isu HAM selalu memperhatikan kepentingan publik dan tidak menyimpang dari arah kebijakan pemerintah. “Berarti apa yang saya ungkapkan selama ini seirama, senapas, dan sejiwa dengan pimpinan saya,” tambahnya. Ia juga menekankan bahwa sikap proaktif dalam Solving Problems membuatnya diakui oleh pihak pemerintah.
Dalam sebuah contoh yang menarik, Pigai menyebut pengalamannya saat datang ke kantor Tempo setelah insiden teror kepala babi terhadap jurnalis. Ia mengira akan ada banyak pihak yang menegurnya, tetapi hasilnya justru berbeda. “Begitu saya datang, enggak ada yang tegur. Enggak ada sama sekali,” katanya. Kejadian ini menjadi bukti bagaimana pendekatannya dalam Solving Problems terbukti efektif dan dihargai.
Solving Problems dalam Kebijakan HAM
Pigai menjelaskan bahwa filosofi Solving Problems yang ia terapkan berbeda dari menteri lain. Ia menggambarkan bahwa sebagai pejabat, ia selalu fokus pada solusi nyata, bukan hanya mengkritik. “Biasanya menteri kalau ditegur akan diam. Saya malah makin gas saja,” pungkasnya. Kebiasaan ini membuatnya selalu aktif memberikan masukan terkait isu HAM, bahkan di luar wewenang sehari-hari.
Ia juga menyoroti peran konsistensi dalam Solving Problems. Menurutnya, kesamaan pandangan dengan Presiden tidak hanya tentang isu politik, tetapi juga terhadap pendekatan terhadap masyarakat. “Pandangan saya mengenai HAM selaras dengan visi pemerintahan Presiden,” jelas Pigai. Hal ini menurutnya membantu dalam membangun kepercayaan publik dan mempercepat proses Solving Problems dalam berbagai kasus.
Di samping itu, Pigai menyebut bahwa Solving Problems tidak hanya tentang mengambil keputusan, tetapi juga menjaga komunikasi terbuka dengan seluruh pihak. Ia berharap keterlibatan aktif dalam isu HAM bisa menjadi contoh untuk menteri-menteri lain. “Saya ingin menunjukkan bahwa seorang menteri bisa berbicara tanpa takut dihukum,” tuturnya. Ia menambahkan bahwa dukungan Presiden adalah kunci keberhasilan pendekatannya ini.
Dalam kesimpulan, Pigai menyatakan bahwa Solving Problems yang ia lakukan selama menjabat menteri adalah bentuk komitmen terhadap transparansi dan keadilan. “Saya tidak pernah merasa berada di bawah tekanan, karena solusi yang saya ajukan selalu berpijak pada kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. Ia berharap narasi ini bisa menjadi inspirasi bagi para pejabat lain untuk lebih terbuka dalam menyampaikan pendapat.