Bima Arya Dorong Kepemimpinan Berbasis Nilai dan Pelayanan Publik
Solution For – Kota Cilegon, Banten – Dalam acara Bedah Buku Babad Alas yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah, Bima Arya Sugiarto, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), menyoroti pentingnya kebijakan kepemimpinan yang berlandaskan nilai-nilai integritas dan keberpihakan terhadap masyarakat. Ia mengungkapkan, pendekatan ini lebih baik daripada hanya mengandalkan pertimbangan politik jangka pendek.
Pengalaman di Kota Bogor
Bima Arya membagikan cerita tentang masa awalnya memimpin Kota Bogor, di mana ia menghadapi berbagai tantangan dalam pemerintahan, mulai dari kritik publik hingga usaha menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional. Saat itu, ia menyadari perlunya mencari dasar nilai dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin.
“Hidup hanya sekali, jangan diperbudak materi, dan hidup harus memberikan arti,” ujarnya, mengingat pesan dari sang ayah yang menjadi pegangan utama dalam perjalanan kepemimpinannya.
Ia menjelaskan bahwa seorang pemimpin harus memiliki prinsip kuat agar tidak mudah terjebak dalam kepentingan politik sesaat atau kalkulasi pragmatis. Hal ini terwujud dalam pengalaman saat ia memperbaiki sistem pelayanan perizinan di daerah yang dipimpinnya, yang dianggap sebagai titik awal pembentukan budaya pemerintahan lebih baik.
Konsep Mal Pelayanan Publik (MPP)
Bima Arya kemudian mengenalkan konsep Mal Pelayanan Publik (MPP) sebagai upaya memudahkan akses layanan bagi masyarakat sekaligus mengubah pola pikir aparatur sipil negara (ASN) agar lebih responsif. “Target saya waktu itu kepada kepala DPMPTSP, bukan hanya hadir, harus melayani, harus memudahkan dan membahagiakan,” kata dia.
Menurut Bima, pengembangan MPP bukan hanya bergantung pada pendekatan individual, tetapi perlu didasarkan pada sistem yang mampu mengurangi praktik penyimpangan. Ia mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk terus membangun budaya kerja yang disiplin, fokus pada pelayanan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.