Rotasi 7 Pejabat DKI, Pramono Minta Tak Main di Luar Aturan

Rotasi Tujuh Pejabat Pratama di Pemprov DKI: Pramono Anung Tekankan Konsistensi dan Kecepatan Organisasi

Beritaterbaik.com – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi merotasi tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah ini bertujuan menyegarkan struktur organisasi sekaligus mempercepat laju pengambilan keputusan di Balai Kota.

Metafora Sepak Bola untuk Penempatan Pejabat

Pramono mengibaratkan penataan ulang posisi pejabat layaknya pemain sepak bola yang berpindah tempat sesuai kebutuhan tim. Menurutnya, organisasi selalu memerlukan penyempurnaan agar komposisi personel menjadi lebih optimal.

“Karena saya adalah orang yang melihat dalam organisasi ini kan selalu harus ada penyempurnaan. Saya mengibaratkan seperti pemain bola ya, kadang-kadang main di kanan, di kiri, dan sebagainya.”

Ia menegaskan bahwa perubahan tersebut dimaksudkan agar Balai Kota bergerak lebih gesit, khususnya dalam proses pengambilan keputusan.

“Tetapi intinya saya ingin secara organisasi di Balai Kota itu ada speed up, ada percepatan di dalam keputusan dan sebagainya. Karena bagi saya itu menjadi hal yang penting.”

Komitmen Transparansi Melalui Rapat

Pramono menegaskan bahwa hampir seluruh keputusan di lingkungan Balai Kota diambil melalui mekanisme rapat. Ia tidak pernah memutus kebijakan di luar forum resmi sehingga setiap pihak dapat mengetahui jalannya proses.

“Dan karena hampir semua keputusan di Balai Kota itu kita putuskan mulai dari rapat. Karena saya tidak pernah memutuskan di luar rapat. Maka dengan demikian, ini adalah hal yang menjadi transparan, semua orang tahu dalam pengambilan keputusan. Tinggal begitu diputuskan, harusnya segera dijalankan.”

Peringatan: Jangan Bermain di Luar Payung Hukum

Di hadapan pejabat yang baru dilantik, Pramono menekankan pentingnya konsistensi kerja dan kejelasan landasan hukum. Ia melarang segala bentuk keputusan yang melampaui ketentuan yang berlaku.

“Yang paling penting adalah segala sesuatunya harus dikerjakan secara konsisten. Kemudian saya selalu menekankan bahwa payung hukumnya harus jelas. Jangan bermain di luar payung hukum yang telah menjadi ketentuan.”

Pernyataan tersebut disampaikan di Balai Kota Jakarta pada Rabu (19/8/2026).

Koordinasi dengan BKN dan Dasar Hukum Pelantikan

Penempatan pejabat dilakukan melalui mekanisme manajemen talenta yang dikoordinasikan dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlandaskan Surat Kepala BKN Nomor 5317/R-BM.02.01/SD/K/2026 tertanggal 14 Agustus 2026 serta Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 755 Tahun 2026 tertanggal 19 Agustus 2026.

Tuntutan kepada Pejabat Baru

Pramono meminta ketujuh pejabat yang baru dilantik segera menjalankan tugas, mengakselerasi program prioritas Pemprov DKI, serta menghadirkan inovasi yang berdampak nyata pada peningkatan kinerja perangkat daerah dan kualitas pelayanan publik.

“Saya minta para pejabat yang baru dilantik segera bekerja, mengakselerasi program, dan menghadirkan inovasi yang berdampak pada peningkatan kinerja perangkat daerah serta pelayanan kepada masyarakat.”

Daftar Tujuh Pejabat yang Dilantik

Berikut nama-nama pejabat pimpinan tinggi pratama yang menerima pelantikan:

1. Abdul Khalit — Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta

2. Mochamad Abbas — Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. M. Matsani — Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

4. Fajar Eko Satriyo — Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

5. Muhammad Herizkianto — Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

6. Indra Patrianto — Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta

7. Faisal Syafruddin — Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Bidang Pengendalian Permukiman