Puan Bertemu Parlemen Remaja, Ungkap DPR Kerap Dihantam Hoaks

Puan Maharani Sapa Peserta Parja, Bincang Tantangan DPR dan Hoaks

Beritaterbaik.com – Ketua DPR RI, Puan Maharani, menerima kunjungan peserta Parlemen Remaja (Parja) Terbaik tahun 2024 dan 2025 di Gedung DPR pada Rabu, 12 Agustus 2026. Pertemuan ini berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Hadir mendampingi Puan dalam sesi audiensi tersebut adalah Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri. Selain itu, juga hadir Anggota Komisi XI DPR, Diah Pikatan Orissa Putri Haprani yang dikenal sebagai Pinka Hapsari, serta Anggota Komisi V DPR RI, Mochamad Herviano Widyatama.

Program Edukasi Politik untuk Pelajar

Parja DPR RI merupakan kegiatan tahunan yang bertujuan memberikan edukasi politik dan demokrasi kepada pelajar SMA, SMK, dan MA sederajat. Melalui program ini, siswa-siswi terpilih dapat merasakan langsung pengalaman menjadi anggota DPR. Mereka juga mengikuti simulasi sidang yang diselenggarakan di Gedung DPR RI. Dari total 12 peserta Parja Terbaik 2024 dan 2025 yang dijadwalkan bertemu Puan, satu orang berhalangan hadir. Sementara peserta lainnya akan menghadiri Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026.

Untuk bisa mengikuti Parja DPR RI, para peserta harus melewati proses seleksi yang ketat. Sebagian besar peserta merupakan siswa teladan dengan berbagai prestasi, seperti menjadi Duta di daerah masing-masing atau pemenang lomba dan kejuaraan. Puan menyampaikan apresiasinya kepada para peserta.

“Saya terinsipirasi dengan prestasi dan teladan kalian para peserta Parlemen Remaja di daerah masing-masing,” ujar Puan saat membuka audiensi.

Puan Bincang Hoaks dan RUU Perampasan Aset

Dalam diskusi bersama peserta, Puan mengajak mereka berbagi pengalaman selama mengikuti program Parja. Salah satu peserta Parja Terbaik 2025, Muhammad Fattan Faydzulhaq, menceritakan pengalamannya. Ia pernah mendapat tudingan sebagai buzzer Pemerintah setelah menyelesaikan program Parja tahun sebelumnya.

Merespons hal tersebut, Puan mengakui bahwa menjadi anggota DPR memang tidak mudah. Ia menyebutkan bahwa DPR sering kali menjadi sasaran tudingan dan serangan di media sosial. Hoaks juga kerap menghantam institusi legislatif ini, termasuk dirinya sendiri. Puan memberikan contoh terkait RUU Perampasan Aset.

“Contohnya seperti RUU Perampasan Aset, kan hoaksnya disebutkan DPR tidak mau mengesahkan. Di konten-konten hoaks itu, foto Ketua DPR juga terus disebar,” jelas Puan.

Ia menambahkan bahwa sebenarnya RUU Perampasan Aset sedang dalam tahap pembahasan. Saat ini, DPR sedang meminta masukan dari masyarakat atau yang dikenal sebagai meaningful participation. Banyak masukan yang sedang didengar dari berbagai elemen masyarakat. DPR juga terus mengkaji agar RUU tersebut tidak tumpang tindih dengan undang-undang yang sudah ada.

Fattan Ceritakan Proses Legislasi dari Sudut Pandang Pelajar

Dalam sesi tanya jawab, Fattan Faydzulhaq juga menyoroti kerumitan proses pembahasan undang-undang di DPR. Hal ini ia ketahui setelah mensimulasikan proses legislasi selama program Parja 2025. Fattan yang kini menempuh pendidikan di Prodi Ilmu Hukum Universitas Airlangga tersebut merasa penyusunan UU tidak semudah membalik telapak tangan.

“Ternyata penyusunan UU tidak semudah membalik telapak tangan, karena saya merasakan sendiri saat simulasi di Parja. Saya menjelaskan mengenai hal ini ke teman-teman saya,” kata Fattan.

Puan kemudian menjelaskan alur penyusunan dan pembahasan RUU di DPR. Ia menerangkan mengapa ada undang-undang yang pembahasannya cepat dan ada pula yang lambat. RUU yang pembahasannya cepat biasanya merupakan perubahan kecil seperti satu ayat atau satu pasal. Sedangkan RUU yang mulai dari nol cenderung membutuhkan waktu lebih lama karena proses pembahasan antara DPR dan Pemerintah memerlukan tahapan yang komprehensif.

Isu Keterwakilan Perempuan dan Transparansi DPR

Selain Puan, peserta Parja Terbaik 2025 dan 2026 juga berdiskusi dengan anggota DPR lain yang hadir. Mereka mendapatkan pemahaman mengenai berbagai isu keparlemenan. Wakil Ketua BKSAP, Irine Yusiana Roba, menyampaikan soal isu keterwakilan perempuan di DPR.

“Saat ini DPR punya sejarah karena Ibu Puan adalah perempuan pertama yang menjadi Ketua DPR di Indonesia. Dan dari kepemimpinan Ibu Ketua, lahir sejumlah UU yang ramah gender, keterwakilan perempuan di DPR juga naik. Ketika perempuan berdaya maka negara akan kuat,” ucap Irine.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI, Pinka Hapsari, menegaskan bahwa DPR selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat. Ia juga berbagi pengalaman sebagai salah satu anggota DPR dari kalangan muda. Pinka menyebutkan bahwa decision making memang tidak mudah, tetapi di DPR tetap bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi rakyat.

“Decision making memang tidak mudah, tetapi di DPR tetap bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi rakyat. DPR juga selalu terbuka, karena sidang-sidang komisi bisa dilihat secara live oleh masyarakat,” terang Pinka.

Akhirnya, Anggota Komisi V DPR, Herviano, menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan aspirasi dari Parja DPR. Salah satu aspirasi yang diangkat adalah peningkatan infrastruktur di daerah-daerah. Herviano berkomitmen untuk menyalurkan aspirasi tersebut melalui mekanisme legislatif yang ada.