Pramono: Saya Enggak akan Mundur Benahi Sampah

Pramono Anung Bertekad Tidak Mundur dalam Reformasi Pengelolaan Sampah Jakarta

Beritaterbaik.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, secara tegas menyatakan komitmennya untuk tidak mengundurkan diri dari posisinya meskipun menghadapi berbagai tantangan dalam memperbaiki sistem pengelolaan sampah di ibu kota. Ia mengakui bahwa langkah reformasi ini kemungkinan besar akan menuai penolakan dari kalangan yang selama ini menikmati keuntungan dari mekanisme lama.

Menurut Pramono, transformasi menyeluruh tidak dapat terjadi secara instan atau “bimsalabim”. Perubahan paradigma pengelolaan sampah justru membuka celah-celah masalah yang sebelumnya tersembunyi di balik sistem yang sudah berjalan lama.

“Saudara-saudara sekalian, untuk menangani persoalan sampah ini enggak bisa bimsalabim. Orang sudah banyak yang mendapatkan kenikmatan dari itu,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Perubahan Paradigma dari Angkut-Buang ke Pilah-Angkut-Olah

Salah satu isu krusial yang kini muncul ke permukaan adalah keberadaan fasilitas pengelolaan sampah ilegal di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Tempat tersebut telah beroperasi selama beberapa tahun tanpa banyak perhatian dari otoritas terkait. Sebelumnya, sistem yang diterapkan hanya berfokus pada pengangkutan dan pembuangan akhir, sehingga masalah-masalah internal tidak terlihat jelas.

Kini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang melakukan perubahan fundamental melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 5 Tahun 2026. Pola lama yang sederhana kini berkembang menjadi proses yang lebih komprehensif.

“Dulu polanya hanya angkut buang. Sekarang menjadi pilah, angkut, olah. Sesuatu yang sangat berbeda sesuai dengan Ingub Nomor 5 Tahun 2026,” ujarnya.

Tindakan Konkret terhadap Sampah Ilegal di Cilincing

Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menindak keras segala bentuk aktivitas pengelolaan sampah yang berjalan tanpa izin resmi. Terkait kasus di Cilincing, pemerintah telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk mengambil serangkaian langkah tegas.

Pertama, keberadaan lokasi ilegal tersebut akan diumumkan secara publik. Kedua, akan diberikan sanksi berupa denda. Ketiga, perusahaan yang selama ini meraup keuntungan dari sektor horeka (hotel, restoran, dan kafe) di sekitar lokasi tersebut akan diminta untuk memperbaiki kondisi. Jika tidak mampu, maka izin operasional akan dicabut.

“Pertama diumumkan, yang kedua didenda. Yang ketiga, PT-nya yang selama ini mendapatkan keuntungan dari horeka-horeka yang ada, kalau dia tidak bisa memperbaiki, tutup,” tegas Pramono.

Evaluasi Internal dan Kesiapan Hadapi Serangan

Pramono juga menekankan bahwa pembenahan tidak hanya ditujukan kepada pihak eksternal. Ia berkomitmen untuk melakukan audit dan perbaikan di dalam lingkungan Pemprov DKI sendiri agar proses reformasi berjalan adil dan transparan.

“Dan dengan segala respek saya, saya juga harus melakukan pembenahan ke dalam. Sehingga dengan demikian harus fair, adil,” katanya.

Sebagai seorang pemimpin, Pramono menyadari bahwa perubahan besar pasti akan memicu perlawanan dari berbagai pihak yang dirugikan. Ia bahkan memperkirakan dirinya akan menjadi sasaran serangan politik maupun media. Namun, hal tersebut tidak akan membuatnya goyah.

“Pasti nanti banyak juga yang kemudian menyerang saya sebagai Gubernur, tapi saya enggak akan mundur untuk apa? Untuk pembenahan sampah di Jakarta. Dan ini untuk kebaikan kita bersama,” tandasnya.