Bupati Bogor Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Pemotongan Upah Pungut Pajak

KPK Dalami Dugaan Pemotongan Insentif Pajak di Pemkab Bogor

Beritaterbaik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Bogor Rudy Susmanto sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pemeriksaan berlangsung pada 29 Oktober 2026 dan diarahkan untuk mendalami dugaan pemotongan insentif yang berkaitan dengan pengelolaan pajak serta retribusi daerah.

Insentif tersebut dikenal sebagai upah pungut, yakni tambahan penghasilan yang diterima pegawai dalam kegiatan pengelolaan penerimaan daerah. Dalam perkara ini, penyidik menelusuri dugaan adanya pemotongan terhadap insentif yang semestinya diterima aparatur sipil negara (ASN).

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa materi pemeriksaan terhadap Rudy Susmanto berkaitan langsung dengan isu tersebut.

“Pemeriksaan kepada yang bersangkutan berkaitan dengan dugaan praktik pemotongan atas insentif upah pungut yang diterima pegawai dari pengelolaan pajak dan retribusi daerah di Pemkab Bogor,” kata Budi kepada jurnalis di Jakarta, Jumat (30/10/2026).

Penyidikan Berawal dari Temuan Uang Rp1,5 Miliar

Perhatian terhadap dugaan korupsi di Pemerintah Kabupaten Bogor mengemuka pada Agustus 2026. Pada 20 Agustus, KPK memberikan klarifikasi atas informasi yang beredar dan menegaskan tidak ada operasi tangkap tangan di Kabupaten Bogor.

Sehari sesudahnya, KPK menyampaikan bahwa penyelidikan telah menghasilkan pengamanan barang bukti uang senilai Rp1,5 miliar. Temuan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Pemkab Bogor dan kemudian menjadi salah satu unsur penting dalam pendalaman perkara.

Proses tersebut selanjutnya dinaikkan dari tahap penyelidikan ke penyidikan melalui penerbitan surat perintah penyidikan umum atau sprindik umum. Penyidikan berfokus pada dugaan penerimaan uang oleh penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor.

Uang yang didalami penyidik diduga berkaitan dengan pemotongan upah pungut pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) Kabupaten Bogor. Bappenda memiliki peran dalam pengelolaan penerimaan yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah, sehingga proses di lembaga ini menjadi salah satu titik perhatian dalam perkara tersebut.

Penggeledahan Sejumlah Kantor Pemerintah Daerah

Dalam rangka mengumpulkan bukti, KPK melakukan penggeledahan di beberapa kantor perangkat daerah Kabupaten Bogor. Pada 27 Agustus 2026, penyidik mendatangi kantor Bappenda serta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bogor.

Penggeledahan berlanjut pada keesokan harinya di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Langkah ini memperlihatkan bahwa penyidikan yang berjalan tidak hanya menyentuh dugaan pemotongan insentif pada sektor pendapatan daerah, tetapi juga menelusuri dugaan persoalan lain di lingkungan pemerintahan kabupaten tersebut.

KPK juga tengah menangani dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Perkara pengadaan itu masih berada dalam penanganan penyidik dan menggunakan sprindik umum, sebagaimana penyidikan yang terkait dengan dugaan upah pungut.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah pada dasarnya mencakup proses perencanaan kebutuhan, pemilihan penyedia, pelaksanaan pekerjaan, hingga pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Karena melibatkan dana publik, setiap tahapan perlu dijalankan secara tertib, dapat diperiksa, dan bebas dari penyimpangan. Pendalaman terhadap aktivitas di Dinas Pendidikan menjadi bagian dari upaya KPK menelusuri fakta serta dokumen yang relevan.

Belum Ada Penetapan Tersangka

Hingga perkembangan yang disampaikan pada 30 Oktober 2026, KPK belum mengumumkan penetapan tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemkab Bogor. Status sprindik umum berarti penyidik masih mengembangkan peristiwa pidana, mengumpulkan keterangan saksi, serta menguji barang bukti sebelum menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Pemeriksaan seorang saksi juga tidak serta-merta menunjukkan adanya status tersangka. Keterangan saksi dibutuhkan untuk membantu penyidik menyusun rangkaian peristiwa, memahami mekanisme yang berlaku di instansi terkait, dan mencocokkan informasi dengan dokumen maupun bukti lain yang telah diperoleh.

Pendalaman terhadap insentif upah pungut penting karena menyangkut hak pegawai dan tata kelola penerimaan daerah. Pajak dan retribusi merupakan sumber pendapatan yang digunakan pemerintah daerah untuk menjalankan layanan publik serta program pembangunan. Karena itu, pengelolaan insentif bagi pegawai yang terlibat dalam pemungutan penerimaan daerah perlu berlangsung sesuai ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perkembangan perkara ini akan bergantung pada hasil pemeriksaan saksi, analisis dokumen, serta bukti yang dikumpulkan KPK. Penyidik masih menelusuri dugaan pemotongan insentif di Bappenda dan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor sebagai dua fokus penyidikan yang telah diungkapkan.