Pramono Pastikan Sekolah Tetap Normal saat Demo BEM UI

Sekolah di Jakarta Tetap Berjalan Normal Saat Aksi BEM UI Digelar

Beritaterbaik.com – Aktivitas belajar mengajar di sekolah-sekolah Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026, tetap berlangsung seperti biasa di tengah rencana unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) untuk hari ini.

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan bahwa kebijakan sekolah tatap muka tidak diubah karena aksi diharapkan berlangsung aman dan terkendali. Orang tua, siswa, serta pihak sekolah tetap dapat menjalankan kegiatan pendidikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

“Untuk hari ini, belum ada PJJ. Jadi, tetap masuk seperti biasa,” kata Pramono di Balai Kota, Jakarta.

Keputusan tersebut menandakan belum ada kebutuhan untuk mengalihkan proses pembelajaran ke sistem daring. Meski demikian, kelancaran mobilitas masyarakat di area pusat kota tetap menjadi perhatian, terutama bagi warga yang melintasi jalur menuju kawasan Bundaran HI dan sekitarnya.

Harapan agar Aksi Berlangsung Tertib

Pramono, yang juga akrab disapa Pram, meminta seluruh pihak menjaga ketertiban selama penyampaian aspirasi berlangsung. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara hak masyarakat untuk menyuarakan pendapat dan hak publik untuk tetap merasa aman serta nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

“Sebagai Gubernur Jakarta, saya berharap, sungguh berharap bahwa demo yang terjadi apakah hari ini atau selanjutnya itu bisa berlangsung dengan baik, tertib, dan tidak mengganggu kenyamanan publik,” ujar Pramono.

Aksi BEM UI digelar bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda. Pilihan tanggal tersebut memberi konteks tersendiri bagi demonstrasi mahasiswa, yang membawa sejumlah isu kebijakan nasional ke ruang publik. Bundaran HI dipilih sebagai lokasi penyampaian aspirasi mahasiswa pada hari itu.

Lima Isu yang Dibawa Mahasiswa

BEM UI menyiapkan lima pokok tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto. Isu tersebut mencakup penanganan kebakaran hutan dan lahan, arah kebijakan ekonomi, biaya pendidikan, pemberantasan korupsi, serta perlindungan kebebasan berekspresi.

Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, menyatakan bahwa tuntutan itu dirumuskan dari berbagai keresahan publik yang dihimpun mahasiswa. Ia menilai respons pemerintah terhadap sejumlah persoalan masyarakat, khususnya setelah aksi pada 20 Oktober, masih belum memadai.

“Kita telah menampung kemarahan dan keresahan rakyat yang selama ini mungkin tertutupi,” ujar Namora, Selasa (27/10/2026).

Pada isu lingkungan, BEM UI meminta pemerintah menetapkan kebakaran hutan dan lahan, bersama bencana ekologis lainnya, sebagai bencana nasional. Mahasiswa berpandangan bahwa dasar hukum dan parameter untuk keputusan tersebut telah tersedia, tetapi status itu belum juga ditetapkan.

“Kita tidak mengerti kenapa pemerintah tidak kunjung menetapkan sebagai status bencana nasoinal. Padahal, parameter hukum sudah jelas, benefitnya sudah jelas, mungkin pemerintah dengan egonya itu masih menolak untuk mengakui,” jelas Namora.

Penetapan status bencana nasional menjadi salah satu poin yang dianggap penting oleh mahasiswa karena mereka menilai persoalan karhutla memerlukan penanganan yang lebih kuat dan serius. Tuntutan ini ditempatkan sebagai bagian dari perhatian terhadap dampak bencana ekologis bagi masyarakat.

Sorotan terhadap Anggaran dan Pendidikan

Di bidang ekonomi, BEM UI meminta agar penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat. Mereka juga mendesak penghentian pemborosan anggaran yang dinilai terkait kepentingan politik melalui program populis, termasuk Makan Bergizi Gratis atau MBG dan Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP.

Mahasiswa turut menempatkan biaya pendidikan sebagai perhatian utama. BEM UI menuntut penurunan biaya pendidikan serta pemerataan akses masyarakat terhadap layanan dasar. Bagi pelajar dan keluarga, isu ini berkaitan langsung dengan kemampuan untuk memperoleh pendidikan tanpa beban biaya yang semakin berat.

Selain persoalan pendidikan, tuntutan aksi juga menyasar praktik hukum dan tata kelola pemerintahan. BEM UI meminta penghentian penggunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan serta penguatan upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sejumlah regulasi menjadi bagian dari kritik mahasiswa, antara lain UU TNI, KUHP, dan UU P2SK. Namora menyebut regulasi-regulasi tersebut sebagai contoh aturan yang dinilai bermasalah dalam kaitannya dengan ruang demokrasi dan kekuasaan.

“Jelas sekali itu bentuk autocratic legalism atau legalisasi untuk kekuasaan,” tegas Namora.

Perlindungan Kebebasan Berpendapat

Aspek terakhir dari tuntutan BEM UI berkaitan dengan hak asasi manusia dan demokrasi. Mahasiswa meminta perlindungan yang lebih nyata terhadap kebebasan berpendapat, sekaligus menyoroti dugaan kriminalisasi terhadap warga yang menyampaikan kritik.

Mereka juga mengangkat isu keterlibatan militer dalam ruang sipil. Dalam pandangan BEM UI, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berkaitan dengan ruang aman bagi masyarakat untuk berpendapat dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis.

“Ada ribuan teman kami yang sampai sekarang masih menjadi tahanan politik, ada ratusan teman kami yang menjadi korban kriminalisasi, dan ada puluhan desa dan kota menjadi korban dari militerisasi yang masuk ruang sipil,” ucap Namora.

Di sisi lain, pemerintah daerah berharap aktivitas warga Jakarta tetap berjalan lancar sepanjang aksi berlangsung. Dengan sekolah tetap dibuka secara normal, masyarakat diimbau menyesuaikan perjalanan bila memiliki kegiatan di sekitar pusat kota, tanpa mengabaikan jadwal pendidikan dan aktivitas rutin yang telah direncanakan.