Prabowo Soroti Ribuan Tambang Ilegal: Masa Pejabat TNI-Polri Enggak Tahu

Prabowo Soroti Ribuan Tambang Ilegal: Panglima dan Kapolri Diminta Usut Tuntas

Instruksi Tegas untuk Penertiban Tambang Ilegal

Beritaterbaik.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen pemerintah dalam memberantas praktik pertambangan ilegal yang marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo Soroti Ribuan Tambang Ilegal yang tersebar di seluruh nusantara dan meminta tindakan nyata dari aparat keamanan. Instruksi ini disampaikan langsung kepada Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto serta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Kedua pimpinan tertinggi tersebut mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap keberadaan 1.000 tambang ilegal yang beroperasi tanpa izin resmi. Penemuan ini menjadi perhatian serius mengingat dampaknya terhadap lingkungan dan pendapatan negara dari sektor pertambangan.

Pernyataan ini disampaikan oleh Prabowo saat menghadiri Sidang Tahunan MPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada hari Jumat, 14 Agustus 2026. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa mustahil aktivitas pertambangan ilegal dalam jumlah besar tersebut berjalan tanpa sepengetahuan para pejabat militer dan kepolisian.

Saya telah meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk usut. Masa 1.000 tambang ilegal, pejabat TNI dan pejabat Polri enggak tahu,

Mempertanyakan Efektivitas Pangkat dan Jabatan

Prabowo menyampaikan pertanyaan mendasar mengenai efektivitas pemberian pangkat dan jabatan kepada para pejabat. Menurut beliau, jika para pejabat tidak mampu menertibkan pelanggaran yang terjadi, maka tujuan pemberian jabatan tersebut menjadi kurang bermakna bagi masyarakat.

Kapolri dan Panglima TNI usut. Untuk apa negara kasih pangkat, kasih jabatan mereka-mereka kalau enggak bisa tertibkan ini,

Kendala yang dihadapi bukan hanya pada jumlah tambang ilegal, tetapi juga pada koordinasi antar-instansi yang selama ini dinilai belum optimal. Beberapa daerah melaporkan bahwa aktivitas pertambangan liar semakin meningkat seiring dengan lemahnya pengawasan di lapangan.

Kepemimpinan yang Berani Menertibkan Anak Buah

Menurut pandangan Presiden, seorang pemimpin atau komandan harus memiliki keberanian untuk menertibkan anggota bawahannya sendiri. Tindakan tegas tetap diperlukan meskipun menyangkut anak buah yang telah mendapatkan kepercayaan dan penghargaan dari atasan.

Saya bicara atas nama rakyat Indonesia, wakil-wakil rakyat semua di sini. Pemimpin yang baik, komandan yang baik adalah yang berani menertibkan anak buahnya sendiri,

Prabowo mengakui bahwa situasi ini kadang menyedihkan ketika anak buah yang disayangi harus ditindak setelah baru saja diberi bintang kehormatan. Namun, demi kepentingan rakyat dan bangsa, tindakan tersebut harus dilakukan tanpa ragu. Prinsip ini menjadi fondasi dalam membangun kepercayaan publik terhadap aparat keamanan.

Kadang-kadang kita sedih, anak buah yang kita sayang yang baru saja kita beri bintang, harus kita tindak. Tapi demi rakyat, demi bangsa harus kita lakukan,

Kebijakan Berbasis Kepentingan Rakyat

Prabowo menegaskan bahwa seluruh kebijakan pemerintah harus didasarkan pada kepentingan rakyat, bukan perasaan pribadi. Oleh karena itu, beliau meyakini bahwa aktivitas tambang ilegal tersebut tidak mungkin berjalan tanpa keterlibatan TNI dan Polri.

Karena itu saya minta benar-benar, Panglima TNI dan Kapolri, usut. Tidak mungkin seribu tambang berjalan ilegal tanpa pejabat kepolisian dan pejabat polisi,

FAQ: Pertanyaan Umum tentang Tambang Ilegal

Berapa jumlah tambang ilegal yang ditemukan?

Berdasarkan laporan yang disampaikan, terdapat sekitar 1.000 tambang ilegal yang beroperasi di berbagai wilayah Indonesia. Angka ini menjadi perhatian utama pemerintah dalam melakukan penertiban.

Siapa yang bertanggung jawab menertibkan tambang ilegal?

Panglima TNI dan Kapolri merupakan dua pihak utama yang mendapat tugas untuk melakukan penyelidikan dan penertiban. Mereka juga akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya.

Kapan instruksi ini disampaikan?

Instruksi tersebut disampaikan pada hari Jumat, 14 Agustus 2026, saat Sidang Tahunan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Apa dampak tambang ilegal terhadap negara?

Tambang ilegal menyebabkan kerugian finansial bagi negara karena tidak adanya pembayaran retribusi dan pajak yang seharusnya diterima. Selain itu, aktivitas ini juga berpotensi merusak lingkungan sekitar.