Prabowo Gelar Rapat Bahas Narkoba, Kampus Dilibatkan

Prabowo Bahas Penanganan Narkoba Bersama Sejumlah Menteri dan Lembaga

Beritaterbaik.com – Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah pejabat dalam rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 29 September 2026. Pertemuan itu berfokus pada langkah pengentasan persoalan narkoba, mulai dari pengembangan penelitian, deteksi zat terlarang, terapi, hingga kemungkinan pemanfaatan barang sitaan.

Pembahasan tidak hanya melibatkan unsur pemerintah yang selama ini menangani penegakan hukum dan kesehatan. Perguruan tinggi juga diajak mengambil peran melalui hasil riset yang telah dilakukan para peneliti dan akademisi.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto hadir dalam rapat tersebut. Ia membawa seorang peneliti sekaligus dosen dari Universitas Indonesia untuk berdiskusi tentang isu narkoba, ketergantungan, dan berbagai aspek yang berkaitan dengan penanganannya.

“Pengentasan permasalahan narkoba, ya. Jadi tadi saya juga diminta membawa salah satu peneliti, dosen UI, kaitannya dengan narkoba, ketergantungan, dan seterusnya,” kata Brian Yuliarto.

Riset Kampus Akan Diselaraskan dengan Kebutuhan Penanganan

Keterlibatan kampus dalam rapat itu menandai pentingnya pendekatan berbasis pengetahuan dalam menghadapi peredaran dan dampak penggunaan narkoba. Perguruan tinggi telah mengembangkan penelitian mengenai beragam jenis narkoba serta karakteristik persoalan yang dihadapi para penggunanya.

Hasil riset tersebut direncanakan untuk dipertemukan dengan kebutuhan lembaga yang menjalankan fungsi penanganan narkoba dan layanan kesehatan. Badan Narkotika Nasional atau BNN serta Kementerian Kesehatan menjadi bagian penting dalam upaya penyelarasan tersebut.

“Jadi, mana hasil-hasil penelitian yang sudah dikembangkan di kampus, kita akan sinergikan dengan kebutuhan yang ada di BNN, atau terapi, atau Kementerian Kesehatan. Itu topiknya, ya,” jelas Brian.

Kolaborasi semacam ini dapat mempertemukan temuan akademik dengan kebutuhan praktis di lapangan. Penelitian kampus berpotensi memberi masukan bagi pengembangan metode deteksi, pemahaman mengenai ketergantungan, serta dukungan terhadap penanganan kesehatan bagi pihak yang terdampak penyalahgunaan narkoba.

Dalam konteks penanggulangan narkoba, kerja sama lintas institusi dibutuhkan karena persoalannya tidak hanya menyangkut penindakan. Aspek pencegahan, kesehatan, rehabilitasi, penelitian, dan pengawasan atas perkembangan bentuk penyalahgunaan baru juga memerlukan perhatian bersama.

Vape Mengandung Narkoba Turut Disorot

Salah satu isu yang ikut dibicarakan adalah keberadaan vape yang mengandung narkoba. Perhatian terhadap bentuk penggunaan semacam itu memperlihatkan perlunya pemantauan terhadap perkembangan cara peredaran maupun konsumsi zat terlarang.

Brian menyampaikan bahwa agenda diskusi mencakup banyak sisi, termasuk teknologi pendeteksian narkoba, proses penyembuhan, serta pembahasan mengenai barang yang telah disita oleh aparat.

“Ya, semuanya, ya. Semua, apa, hal-hal yang terkait narkoba. Apakah teknologinya, untuk mendeteksinya, penyembuhannya, barangkali barang yang disita pemanfaatannya seperti apa. Nanti saya laporkan setelah (rapat) ini,” tutur Brian.

Teknologi deteksi menjadi salah satu unsur penting karena dapat membantu identifikasi zat dan mendukung proses penanganan yang tepat. Sementara itu, pembahasan terapi menunjukkan bahwa persoalan narkoba juga dipandang sebagai isu kesehatan yang membutuhkan perhatian terhadap pemulihan dari ketergantungan.

Penanganan barang sitaan juga memiliki dimensi tersendiri. Barang yang diamankan dalam perkara narkoba perlu dikelola melalui mekanisme yang sesuai, termasuk ketika terdapat pertimbangan mengenai pemanfaatannya. Rapat tersebut membuka ruang pembahasan atas berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan isu itu.

Pejabat Lintas Sektor Hadir di Istana

Selain Brian Yuliarto, rapat terbatas itu dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, Kepala BNN Komisaris Jenderal Suyudi Ario Seto, serta Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Arif Satria.

Kehadiran Kementerian Hukum, BNN, BRIN, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menunjukkan cakupan pembahasan yang melintasi beberapa bidang. Setiap institusi membawa peran yang berbeda, dari sisi hukum, penanganan narkoba, penelitian dan inovasi, hingga pengembangan kapasitas keilmuan di lingkungan pendidikan tinggi.

Rapat di bawah pimpinan Presiden Prabowo Subianto tersebut menempatkan narkoba sebagai persoalan yang perlu ditangani dengan keterhubungan antarlembaga. Penelitian yang telah berkembang di kampus diharapkan dapat menjadi bagian dari kebutuhan nyata di bidang penanganan, terapi, kesehatan, dan pengawasan.

Dengan dilibatkannya akademisi, pembahasan ini juga menegaskan bahwa pengetahuan ilmiah dapat memberi kontribusi dalam merumuskan respons terhadap tantangan narkoba. Langkah lanjutan dari hasil rapat akan menjadi penting untuk melihat bagaimana sinergi antara riset perguruan tinggi, BNN, Kementerian Kesehatan, dan lembaga terkait dapat dijalankan secara konkret.