Pemerintah Respons Aksi Greenpeace soal Krisis Iklim dan Biaya Hidup

Pemerintah Tegaskan Respons atas Kekhawatiran Krisis Iklim dan Biaya Hidup

Beritaterbaik.com – Pemerintah menyatakan penanganan krisis iklim serta perlindungan daya beli warga tetap menjadi perhatian utama setelah Greenpeace menggelar aksi di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Aksi tersebut dilakukan dengan pembentangan spanduk yang menyoroti dampak perubahan iklim dan tekanan biaya hidup yang dihadapi masyarakat.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Syahganda Nainggolan, menyampaikan bahwa pemerintah menghargai penyampaian aspirasi di ruang publik. Ia menilai aksi tersebut termasuk dalam hak warga untuk menyuarakan pandangan, sekaligus dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan kebijakan.

“Pemerintah menghormati aksi Greenpeace pagi ini sebagai bagian dari kebebasan menyampaikan pendapat. Kekhawatiran soal dampak krisis iklim dan biaya hidup warga juga menjadi perhatian Presiden,” kata Syahganda dalam keterangan tertulis, Selasa (20/10/2026).

Penanganan Karhutla Diperkuat

Dalam agenda pengendalian krisis iklim, pemerintah menempatkan penanganan kebakaran hutan dan lahan sebagai salah satu fokus. Kebakaran hutan dan lahan, atau karhutla, dinilai membutuhkan langkah cepat karena dampaknya dapat meluas terhadap lingkungan, kesehatan, kegiatan ekonomi, serta kehidupan masyarakat di wilayah terdampak.

Presiden Prabowo Subianto disebut memimpin langsung penanganan kebakaran tersebut. Pemerintah juga mengarahkan tambahan belanja tidak terduga atau BTT sebesar Rp760 miliar untuk membantu tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota yang terdampak.

Pengalokasian anggaran itu diarahkan untuk mendukung kebutuhan penanganan di daerah yang terkena dampak. Dalam situasi darurat, dukungan fiskal menjadi bagian penting agar pemerintah daerah memiliki ruang untuk menjalankan langkah responsif sesuai kebutuhan di lapangan.

Selain bantuan anggaran, pemerintah mendorong penguatan penegakan hukum terhadap pembakaran hutan dan lahan. Presiden meminta agar sanksi bagi pelaku diperberat. Bahkan, perbuatan pembakaran tersebut diminta untuk dikaji agar dapat diposisikan sebagai terorisme ekologi.

Penegakan hukum dipandang sebagai unsur penting dalam pencegahan karhutla. Langkah ini melengkapi upaya penanggulangan di lapangan, karena krisis iklim tidak hanya berkaitan dengan penanganan saat bencana terjadi, tetapi juga pencegahan risiko berulang dan perlindungan terhadap kawasan yang rentan.

Stimulus untuk Menahan Tekanan Pengeluaran Rumah Tangga

Pemerintah juga menyiapkan kebijakan untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Salah satu instrumen yang disiapkan adalah paket stimulus ekonomi semester II 2026 dengan nilai Rp26,34 triliun.

Paket itu mencakup bantuan beras 10 kilogram bagi 33,24 juta penerima manfaat. Bantuan pangan tersebut ditujukan untuk membantu kebutuhan rumah tangga, terutama ketika harga bahan pangan menjadi perhatian penting bagi masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah memutuskan mempertahankan harga bahan bakar minyak atau BBM agar tidak meningkat sampai akhir 2026. Kebijakan harga BBM memiliki kaitan langsung dengan biaya mobilitas dan distribusi barang, sehingga stabilitasnya menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam menjaga tekanan biaya hidup.

Upaya menjaga harga pangan turut diperkuat melalui tambahan pasokan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) sebanyak 1 juta ton. Penambahan pasokan ini diarahkan untuk menahan gejolak harga pangan dan menjaga ketersediaan beras di tengah kebutuhan masyarakat yang terus berjalan.

“Untuk meringankan biaya hidup, pemerintah menyiapkan paket stimulus semester II 2026 senilai Rp 26,34 triliun, termasuk bantuan beras 10 kg bagi 33,24 juta penerima manfaat, harga BBM yang tidak naik hingga akhir 2026, dan tambahan beras SPHP 1 juta ton untuk menahan gejolak harga pangan,” jelas Syahganda.

Rangkaian kebijakan tersebut memperlihatkan dua perhatian yang berjalan bersamaan: respons terhadap dampak lingkungan dan perlindungan kondisi ekonomi rumah tangga. Dampak krisis iklim dapat beririsan dengan kebutuhan sehari-hari, termasuk ketika gangguan lingkungan memengaruhi aktivitas masyarakat dan ketahanan pangan.

Ruang Dialog untuk Evaluasi Kebijakan

Syahganda mengakui bahwa pekerjaan pemerintah dalam menghadapi krisis iklim maupun menjaga daya beli belum selesai. Penanganan kedua isu itu memerlukan langkah berkelanjutan, koordinasi antarlembaga, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan.

Pemerintah pun membuka ruang dialog dengan Greenpeace. Organisasi tersebut dipersilakan menyampaikan data dan rekomendasi kepada kementerian terkait agar dapat dipertimbangkan dalam proses evaluasi serta perbaikan kebijakan.

“Kami memahami pekerjaan ini belum selesai, karena itu kami mengajak Greenpeace terus menyampaikan data dan rekomendasinya kepada kementerian terkait sebagai masukan perbaikan,” pungkas Syahganda.

Bagi masyarakat, kebijakan terkait iklim dan biaya hidup memiliki dampak yang terasa dalam kehidupan sehari-hari. Penanganan karhutla, stabilitas harga pangan, bantuan beras, serta kepastian harga BBM merupakan bagian dari langkah pemerintah untuk merespons tekanan yang muncul dari berbagai arah.

Pemerintah berharap dukungan pangan, kestabilan harga, dan langkah penanganan lingkungan dapat membantu menjaga kebutuhan rumah tangga sekaligus memperkuat ketahanan masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan dampak krisis iklim.