OTT Pejabat BNPB Terkait Dana Siap Pakai untuk Kebencanaan

KPK Periksa 14 Orang dalam OTT di Lingkungan BNPB

Beritaterbaik.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Selasa, 13 Oktober 2026. Salah satu pihak yang diperiksa adalah Sekretaris Utama BNPB, Dr. apt. Rustian.

Para pihak yang diamankan berasal dari unsur BNPB, pejabat pembuat komitmen atau PPK, serta kalangan swasta. Mereka kini menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK untuk menentukan status hukum masing-masing.

“Terkait dengan kegiatan penyelidikan yang KPK lakukan di lingkungan, BNPB, terkonfirmasi bahwa telah terjadi peristiwa tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Yogyakarta, Selasa (13/10/2026).

Pemeriksaan Digelar di Tengah Penentuan Status Hukum

Budi menyampaikan tim KPK melakukan pengamanan di sejumlah titik kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Kendati demikian, lembaga antirasuah itu belum memaparkan rangkaian peristiwa yang berujung pada operasi tersebut.

KPK juga belum mengungkap identitas lengkap seluruh orang yang diamankan. Selain Rustian, terdapat PPK dan sejumlah pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang sedang didalami.

“Di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan Sekretaris Utama atau Sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta,” ujar Budi.

Pada malam hari setelah operasi berlangsung, KPK menjadwalkan ekspos pada tingkat pimpinan. Forum tersebut digunakan untuk membahas hasil pemeriksaan awal dan menetapkan langkah hukum lanjutan terhadap pihak-pihak yang telah diamankan.

“Karena malam ini dijadwalkan dilakukan ekspos di tingkat pimpinan untuk menentukan status hukum dari peristiwa tertangkap tangan ini,” ucap Budi.

Dugaan Berkaitan dengan Pengadaan dan Dana Siap Pakai

Penyelidikan KPK diduga berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penggunaan dana siap pakai untuk kebutuhan kebencanaan.

Dana siap pakai merupakan bagian dari mekanisme pendanaan yang digunakan untuk mendukung respons terhadap bencana. Karena berkaitan dengan kebutuhan penanganan yang mendesak, proses penggunaannya perlu dijalankan sesuai aturan, termasuk dalam pengadaan barang dan jasa yang menyertainya.

Namun, KPK belum merinci bencana apa yang berkaitan dengan dana siap pakai dalam perkara ini. Informasi mengenai nilai uang, jenis pengadaan, serta pihak yang diduga menerima atau memberikan sesuatu juga belum dipublikasikan.

“Masih kami akan dalami, bahwa kegiatan penyelidikan ini diduga berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Di antaranya yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan,” jelas Budi.

Saat ditanya mengenai kemungkinan keterkaitan dengan penanganan kebakaran hutan dan lahan, Budi menegaskan bahwa penyidik masih melakukan pendalaman. Oleh sebab itu, kaitan perkara dengan jenis bencana tertentu belum dapat dipastikan pada tahap ini.

“Untuk detailnya, uang-uang atau pun pengadaan barang dan jasa tersebut untuk bencana apa, itu nanti kami akan sampaikan detilnya saat konferensi pers,” kata Budi.

Pasal yang Dikenakan Belum Diumumkan

Selain konstruksi peristiwa, KPK belum menyampaikan ketentuan pidana yang akan diterapkan dalam kasus tersebut. Penjelasan mengenai pasal, peran masing-masing pihak, serta dasar dugaan tindak pidana korupsi akan disampaikan setelah pembahasan internal selesai.

Publik masih menunggu keterangan resmi mengenai apakah perkara ini berkaitan dengan dugaan pemberian, penerimaan, pengaturan pengadaan, atau bentuk pelanggaran lain. KPK menekankan bahwa seluruh rincian akan disampaikan dalam konferensi pers setelah status hukum para pihak ditetapkan.

“Termasuk pasal yang nanti digunakan, nanti kita akan sampaikan lebih lanjut karena memang baru akan dipaparkan dan dibahas pada expose malam ini,” tutur Budi.

Perkara ini menjadi perhatian karena menyangkut lembaga yang memiliki peran penting dalam koordinasi penanggulangan bencana. Kejelasan proses pengadaan dan penggunaan dana kebencanaan penting agar kebutuhan masyarakat terdampak dapat ditangani secara tepat, cepat, dan akuntabel.

Hingga pemeriksaan berlangsung, 14 orang tersebut masih berada dalam proses klarifikasi intensif. KPK belum menyampaikan keputusan akhir mengenai status hukum mereka, sementara detail lengkap perkara akan menunggu pengumuman resmi lembaga tersebut.