Hakim Vonis Bos Terra Drone Wishnu Wardana Lebih Rendah dari Tuntutan Jaksa
Official Announcement – Dalam Official Announcement terbaru, majelis hakim menetapkan hukuman terhadap Michael Wishnu Wardana, bos Terra Drone Indonesia, yang lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum. Kasus kebakaran tragis yang menewaskan 22 korban di perusahaan tersebut berakhir dengan putusan yang memberi vonis penjara selama 1 tahun 4 bulan. Tuntutan JPU sebelumnya menetapkan hukuman dua tahun penjara, tetapi vonis hakim menunjukkan penyesuaian terhadap tuntutan yang diajukan oleh kejaksaan.
Detail Putusan Hakim dalam Kasus Kebakaran Terra Drone
Majelis hakim menilai Michael Wishnu Wardana terbukti bersalah karena kelalaian dalam kejadian kebakaran di PT Terra Drone Indonesia. “Menyatakan terdakwa Michael Wisnu Wardana Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kealpaannya yang menyebabkan kematian orang lain,” ujar Hakim Ketua Purwanto S. Abdullah saat membacakan amar putusan, Kamis (21/5/2026). Putusan ini dijatuhkan berdasarkan dakwaan pertama yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, dengan durasi penjara lebih singkat dari tuntutan awal.
Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan penjara selama 1 tahun dan 4 bulan, karena terbukti bersalah menurut dakwaan pertama penuntut umum.
Tuntutan jaksa penuntut umum Kejari Jakarta Pusat, Daru Iqbal Mursid, menyebutkan bahwa Michael Wishnu Wardana dihukum penjara selama dua tahun, dengan masa penahanannya dipotong sepenuhnya. “Menyatakan bahwa terdakwa Michael Wishnu Wardana dihukum penjara selama dua tahun, dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dipotong sepenuhnya,” kata jaksa penuntut umum, Senin (11/5/2026). Hal ini menunjukkan bahwa pengadilan mengambil keputusan yang berbeda dari tuntutan awal, menegaskan bahwa keterlibatan Michael dalam kasus ini lebih ditekankan pada aspek kelalaian daripada kesengajaan.
Konteks Kasus yang Mengguncang
Kebakaran yang terjadi di PT Terra Drone Indonesia menjadi perhatian publik sejak kejadian tersebut menelan korban jiwa sebanyak 22 orang. Perusahaan drone yang terkenal ini mengalami kecelakaan besar akibat kesalahan teknis atau kurangnya pengawasan terhadap operasional drone. Official Announcement ini memicu diskusi mengenai tanggung jawab perusahaan dalam kejadian yang serius ini, serta kebijakan hukum dalam menangani kasus kelalaian.
Sebagai bagian dari Official Announcement, putusan hakim juga mencakup penilaian terhadap pengelolaan kecelakaan oleh manajemen perusahaan. Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan yang lebih keras, sementara majelis hakim menganggap bahwa kejadian tersebut terkait dengan kelalaian yang lebih bersifat tidak sengaja. Penyesuaian hukuman ini bisa mencerminkan pertimbangan hakim terhadap tingkat kesalahan, serta kerja sama antara perusahaan dengan pihak kejaksaan selama proses penyidikan.
Meminta majelis hakim memutuskan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 474 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Kasus ini menjadi contoh nyata bagaimana hukum pidana berusaha menyeimbangkan antara kesalahan individu dan kontribusi organisasi. Official Announcement putusan hakim juga menggarisbawahi pentingnya perusahaan memiliki protokol keamanan yang ketat, terutama dalam operasional teknologi seperti drone. Dengan vonis yang lebih ringan, Michael Wishnu Wardana mendapatkan kesempatan untuk beradaptasi dengan tuntutan yang lebih ringkas, meskipun masih bisa dibandingkan dalam waktu yang lebih lama.
Penyesuaian hukuman ini menciptakan ruang bagi peninjauan kembali peran perusahaan dalam kasus-kasus serupa. Official Announcement tersebut memperlihatkan bahwa penyidik dan hakim menekankan kealpaan sebagai elemen utama dalam menentukan hukuman. Ini bisa menjadi preseden penting dalam kasus kecelakaan industri teknologi, karena menunjukkan bahwa hukum tidak hanya menuntut kesengajaan, tetapi juga tanggung jawab kelalaian.